Postingan

Menampilkan postingan dengan label peraturan Pemerintah

Bantuan Meugang Presiden Wajib Berupa Daging, Tidak Boleh dalam Bentuk Uang

Gambar
Ringkasan Berita: Pemerintah Aceh memastikan realisasi Bantuan Meugang Presiden menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Pembagian bantuan meugang presiden wajib berbentuk daging, dan tidak boleh berbentuk uang. Masyarakat penerima akan menerima daging yang telah di potong,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA “Dari arahan dan petunjuk Mendagri tersebut telah mempertegas dan memperjelas supaya kita dapat melaksanakannya secara baik dan penuh tanggungjawab,” MUHAMMAD MTA , Jubir Pemerintah Aceh menggapaiasa.com, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memastikan realisasi Bantuan Meugang Presiden menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Bantuan tersebut ditegaskan wajib disalurkan dalam bentuk daging yang telah dipotong, bukan uang tunai. Hal ini untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. “Pembagian bantuan meugang presiden wajib berbentuk daging, dan tid...

Hore, Menkeu Purbaya gelontorkan Rp 55 triliun untuk THR PNS, TNI-Polri di awal Ramadhan

Gambar
menggapaiasa.com Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS dan personel TNI-Polri bakal cair awal Ramadhan. Meski belum disampaikan waktu pastinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan hal itu pada Jumat (13/2). Dalam presentasi yang disampaikan oleh Purbaya pada acara Indonesian Economic Outlook yang berlangsung di Wisma Danantara kemarin, dia menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk mencairkan THR untuk PNS, TNI, dan Polri pada awal Ramadhan. ”Awal puasa, kita harapkan THR sudah bisa disalurkan,” ungkap Purbaya dikutip Sabtu (14/2). Menkeu pun menjelaskan bahwa anggaran THR itu sudah tertuang dalam proyeksi pengeluaran negara pada kuartal pertama 2026. Secara keseluruhan jumlahnya sebanyak Rp 809 triliun. Dari angka itu, lebih kurang Rp 55 triliun untuk THR. Angka tersebut lebih besar bila dibandingkan alokasi THR pada 2025 sebanyak Rp 49,9 triliun. Lebih lanjut, Purbaya juga menjelaskan strategi pemerintah untuk mempertahankan laju...

Masyarakat kaya masih bisa akses BPJS PBI tiga bulan ini

Gambar
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi mengumumkan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sepakat mengaktivasi kembali kepesertaan 120 ribu akun penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN yang berstatus penderita penyakit kronis. “120 ribu pasien-pasien katastropis ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK (Surat Keputusan) Kementerian Sosial,” kata Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu, 11 Februari 2026. Budi Gunadi mengatakan dia telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial untuk mengeluarkan surat keputusan agar peserta PBI bisa kembali menggunakan layanan. Setelah proses reaktivasi selesai, Budi Gunadi memastikan masyarakat berstatus PBI tersebut bisa kembali menerima layanan di fasilitas kesehatan. Menkes mengatakan, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit untuk melayani 120 ribu pasien penyakit kronis yang sempat dinonaktifkan. Budi Gunadi menyatakan...

Update cara cek desil via dtsen.web.bps.go.id dan cekbansos.kemensos.go.id, arti dan cara menurunkan

Gambar
Ringkasan Berita: Pemerintah melalui Kemensos resmi memperketat aturan desil penerima bansos mulai Februari 2026 dengan memprioritaskan PKH dan BPNT hanya untuk keluarga di desil 1 hingga 4.  Kebijakan ini membuat ratusan ribu KPM mengalami perubahan status akibat pembaruan data kesejahteraan nasional. Masyarakat dapat mengecek status bansos dan posisi desil secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos. menggapaiasa.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menerapkan aturan baru desil penerima bantuan sosial mulai Februari 2026. Kebijakan ini berdampak langsung pada status kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terutama bagi keluarga yang sebelumnya berada di kelompok desil menengah. Penyesuaian ini dilakukan agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan diprioritaskan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Akibatnya, sejumlah Keluarga Penerim...

China resmi larang penggunaan handle pintu elektrik, diperkirakan akan mempengaruhi desain mobil dunia

Gambar
menggapaiasa.com Setelah beberapa kali jadi topik pembahasan, akhirnya China resmi melarang penggunaan gagang pintu eletronik dengan model pop-up ataupun model sejenisnya untuk mobil listrik. Trend yang dipelopori oleh Tesla Model S ini jadi sorotan setelah terjadi beberapa kecelakaan di mana terdapat korban yang terjebak tidak bisa membuka pintu. Mengutip dari Carscoops, otoritas China sudah memutuskan untuk mewajibkan penggunaan gagang pintu mekanis baik itu untuk dalam maupun luar bagi kendaraan EV yang dijual di Negeri Panda tersebut. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2027, namun pada model yang telah disetujui dan hampir diluncurkan akan diberi waktu hingga Januari 2029 untuk mematuhinya. Menurut Bloomberg, peraturan baru di China ini  sangat spesifik. Gagang pintu eksterior harus memiliki pegangan dengan ukuran minimal 60 mm x 20 mm yang memastikan petugas penyelamat dapat secara fisik menggenggam dan menariknya bahkan setelah kecelakaan. Di dalam kabin, produsen harus member...

Menpar tak larang operasional Airbnb cs saat tertibkan akomodasi ilegal

Gambar
menggapaiasa.com , JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan tidak melarang operasional platform layanan penginapan online travel agent (OTA) seperti Airbnb di tengah proses penertiban akomodasi ilegal. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya saat ini menggencarkan pendataan terhadap akomodasi tak berizin yang terdaftar di platform OTA.  “Bukan platformnya yang dilarang. Mereka harus men-delist atau tidak boleh menjual lagi atau mempromosikan akomodasi pariwisata yang tidak berizin,” kata Widiyanti saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kemenpar memberikan batas waktu bagi pelaku usaha akomodasi alternatif tersebut agar segera melengkapi perizinan sebelum 31 Maret 2026 mendatang. Menjelang tenggat waktu tersebut, pihaknya saat ini tengah aktif menggelar pelatihan kepada pemilik properti yang mengalami kendala dalam mengurus izin resmi. Widiyanti menut...

Pemalsuan usia anak marak, Komdigi minta platform digital perbaiki sistem verifikasi

Gambar
menggapaiasa.com - Upaya perlindungan anak di ruang digital masih menghadapi problem serius. salah satunya adalah upaya pemalsuan usia agar anak-anak bisa mengakses konten digital. Aksi pemalsuan usia ini jadi sorotan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, karena terkait erat dengan perlindungan anak di ruang digital yang kian kompleks. Ia mengungkapkan bahwa praktik pemalsuan usia masih jamak dilakukan anak-anak saat membuat akun di berbagai platform digital, semata-mata untuk melewati batasan umur yang diberlakukan sistem. Situasi ini, menurut Nezar, menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi usia yang hanya bergantung pada input tanggal lahir sudah tidak lagi memadai. Platform digital didorong untuk beralih ke pendekatan yang lebih canggih, yakni teknologi pendeteksian usia berbasis perilaku atau age inferential. “Platform umumnya digerakkan oleh mesin tanpa verifikasi mendalam. Ketika anak memalsukan umur, sistem menganggap mereka sudah 18 tahun, konte...

Prabowo klaim MBG ciptakan 1 juta lapangan pekerjaan

Gambar
‎PRESIDEN Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis atau MBG selama satu tahun pelaksanaan telah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut dia, MBG sudah menciptakan setidaknya satu juta lapangan kerja. ‎ ‎"Saya buktikan kepada saudara-saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja hanya dari MBG," kata dia dalam taklimatnya di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 2 Februari 2026. ‎ ‎Prabowo mengatakan satu juta lapangan pekerjaan itu berasal dari 22 ribu dapur umum yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut satu desa yang terdistribusi MBG paling tidak terdapat 10 hingga 20 orang yang bisa bekerja sebagai pemasok bahan pangan. ‎ ‎Kepala negara mengklaim lapangan pekerjaan yang tercipta dari pelaksanaan makan gratis itu bakal bertambah seiring capaian penyaluran ke penerima manfaat. Menurut dia, akan ...

BGN akan beri kartu kuning SPPG penyebab kasus keracunan MBG

Gambar
Ringkasan Berita: Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan kartu kuning kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar prosedur hingga menyebabkan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut hasil investigasi menemukan sejumlah pelanggaran serius. SPPG yang mendapat kartu kuning akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan operasionalnya sementara jika terbukti melanggar. menggapaiasa.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan kartu kuning kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar prosedur hingga menyebabkan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Investigasi dan Evaluasi SPPG Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi dan analisis terhadap sejumlah SPPG. Hasilnya, ditemukan beberapa pelanggaran yang dinilai cukup serius. “Dan saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning atau kartu kuning karena menyalahi ...

Program makan bergizi gratis telah jangkau 60,7 juta penerima

Gambar
menggapaiasa.com.CO.ID - BOGOR . Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim sebanyak 22,2 juta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah terbentuk dan telah melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 60,7 juta penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana menegaskan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas terus dilakukan. Menurutnya saat ini pihaknya juga tengah membentuk tim akreditasi sertifikasi agar seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang baik. "Nanti akan kita nilai mana SPPG yang unggul dengan nilai A atau akreditasi SPPG dengan nilai B atau C," kata Dadan usai Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, di Bogor, Senin (2/2/2026). Selain itu, BGN juga akan melakukan edukasi kepada penerima manfaat terkait pemilihan makanan yang sehat. "Dan saya kira itu program kita di tahun ini yang memang merujuk pada peningkatan kualitas," jelasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan banyak sorotan d...

Siswa keracunan proyek MBG di Kudus, begini penjelasan BGN

Gambar
menggapaiasa.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan permohonan maaf kepada para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait kasus keracunan yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah dan menyebut akan menindak penyelenggara. BGN telah melakukan investigasi dan analisis terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam kejadian tersebut. Hal itu disampaikan Dadan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026). “ Pertama saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada para penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dan kami sudah melakukan investigasi, analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian,” ujar Dadan. Dari hasil evaluasi awal, BGN akan memberikan sanksi berupa kartu kuning atau lampu kuning kepada sejumlah SPPG yang dinilai melakukan p...

Jubir Satgas PKH: Modus tambang ilegal semakin canggih

Gambar
JURU bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengungkap tantangan teknis dalam melacak keberadaan perusahaan-perusahaan tambang ilegal. Hal itu disampaikan setelah menerima laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan perputaran uang dari aktivitas pertambangan emas ilegal. Menurut Barita, salah satu tantangan yang dihadapi adalah medan atau lokasi yang rawan. Selain itu, para pelaku lihai dalam memodifikasi aktivitas tambang agar terhindar dari deteksi satelit. Bahkan ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk menghindari pemantauan satelit. “Sekarang modus tambah ilegal sudah canggih,” ujar Barita saat dihubungi Tempo pada Senin, 2 Februari 2026. Sebelumnya, PPATK menyerahkan laporan analisis dugaan perputaran uang dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sepanjang 2023-2025 kepada Satgas PKH. Nilai totalnya mencapai hampir Rp 1.000 triliun atau Rp 992 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan analisis ...

Menko Airlangga tegaskan pemerintah tak tolerir praktik manipulatif saham gorengan

Ringkasan Berita: Pemerintah tidak akan mentolerir praktik spekulatif dan manipulatif di pasar modal Penyalahgunaan dan manipulasi pasar juga dapat menghambat masuknya investasi asing langsung   menggapaiasa.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tidak akan mentolerir praktik spekulatif dan manipulatif di pasar modal, termasuk praktik manipulasi harga saham atau saham gorengan yang dinilai merugikan investor serta merusak kredibilitas pasar. Airlangga menekankan, praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada kerugian investor, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. "Sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Airlangga di Wisma Danantara, dikutip Minggu (1/2/2026). Menurut Airlangga, penyalahgunaan dan manipulasi pasar...

Uji komisioning RDF Rorotan dihentikan kembali, warga menangis minta ditutup

Gambar
menggapaiasa.com Gubernur DKI Pramono Anung kembali memutuskan untuk menghentikan sementara uji komisioning (commissioning test) Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Langkah itu diambil Pramono menyusul protes warga yang mengeluhkan bau menyengat hingga berdampak pada kesehatan terhadap warga sekitar RDF Rorotan itu. ‘’Sementara ini saya minta untuk di-stop. Mudah-mudahan ini akan bisa mengatasi persoalan transportasi sampah yang ada di Rorotan ini,’’ terang Pramono di Taman Roci (Rorotan–Cilincing) di Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara. Lokasi taman itu tidak terlalu jauh dari RDF Rorotan. Setelah menyampaikan itu, warga Jakarta Garden City (JGC) langsung menanyakan Pramono sampai kapan memberhentikan uji coba tersebut. Sebab, mereka sangat terganggu dengan bau sampah RDF Rorotan tersebut. ‘’Sampai kapan di-stop pak? Kemarin soalnya masih sangat bau pak,’’ katanya Nadine, 36, warga JGC kepada Pramono.  Nadine bahkan sampai menangis menjelaskan dampak keberadaan RDF Ror...

Pembangunan SPPG Kepri capai 78,8 persen tertinggi ketiga nasional

Gambar
menggapaiasa.com , BATAM — Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan capaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 78,8% dan menempatkan Kepri pada peringkat ketiga nasional. “Pemerintah tidak membedakan wilayah 3T dan reguler, baik di mainland maupun hinterland . Semuanya merupakan bagian dari Asta Cita Presiden agar pemenuhan gizi benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima manfaat di Kepri,” ujar Nyanyang, Kemarin. Ia menjelaskan, khusus wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pembangunan SPPG telah menjangkau sekitar 150 titik dengan capaian mendekati 90%. Sementara itu, SPPG reguler ditargetkan rampung hingga 70% dan seluruh pembangunan diharapkan tuntas pada akhir 2026. Menurutnya, pemenuhan gizi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia pun mengapresiasi seluruh pengelola SPPG di Kepri atas kontribusi nyata ...

Prosedur pengurusan STNK hilang 2026: syarat, alur, biaya

Gambar
menggapaiasa.com , JAKARTA — Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor. Kehilangan STNK tidak hanya mengganggu legalitas berkendara, tetapi juga dapat mempengaruhi nilai jual kendaraan. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pemilik kendaraan yang kehilangan STNK dapat mengajukan permohonan penggantian di kantor Samsat terdekat. Berikut adalah panduan lengkap untuk mengurus penggantian STNK yang hilang: Syarat Administrasi Sebelum mengunjungi kantor Samsat, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen berikut untuk kelancaran proses. Laporan Kehilangan: Surat keterangan kehilangan dari Polsek atau Polres setempat. Identitas Diri: KTP asli dan fotokopi yang sesuai dengan nama yang tertera pada STNK. Dokumen Kendaraan Fotokopi STNK yang hilang (jika ada). BPKB asli beserta fotokopi. Jika BPKB masih di pihak leasing (sebagai agunan), siapkan fotokopi BPKB ...

Kapan THR ASN 2026 cair? Simak perkiraan waktu dan daftar penerimanya

Gambar
Ringkasan Berita: Pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan THR ASN 2026, namun merujuk pola sebelumnya, pembayaran biasanya dilakukan 10–15 hari sebelum Idul Fitri. Penerima THR mencakup PNS, PPPK, TNI, Polri, pensiunan, hingga pejabat pusat dan daerah, dengan sumber dana dari APBN dan APBD. Komponen THR diperkirakan tetap penuh seperti 2024–2025, meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja, menunggu aturan resmi pemerintah.   menggapaiasa.com - Tunjangan Hari Raya (THR) ASN 2026 kembali menjadi sorotan menjelang Ramadhan, seiring belum adanya pengumuman resmi pemerintah terkait jadwal pencairannya. Meski demikian, pola pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya memberi gambaran kapan THR kemungkinan besar akan diterima aparatur negara. Berdasarkan kebiasaan pemerintah, THR ASN umumnya dicairkan sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Skema ini membuat jutaan PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan mulai bersiap menyambut Lebaran. Selain...

Plus minus skema baru impor BBM SPBU swasta

Gambar
menggapaiasa.com, JAKARTA — Pengamat menilai rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan kuota impor BBM untuk badan usaha (BU) SPBU swasta secara bertahap (periodik) bisa efektif untuk menghindari kelangkaan. Namun, kebijakan itu harus dilakukan secara hati-hati. Adapun, skema pemberian kuota impor BBM itu diambil oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan hasil evaluasi pengadaan impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025. Pada saat itu, kuota impor BBM SPBU swasta habis lebih awal lantaran tingginya permintaan. Kendati demikian, Kementerian ESDM tak memerinci berapa lama periode impor tersebut. Pemerintah enggan mengungkapkan apakah periode pemberian kuota tersebut dipatok per 3 bulan ataupun per 6 bulan. Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (K3EPB) Universitas Indonesia (UI) Ali Ahmudi Achyak berpendapat, skema periodik itu bisa berjalan efektif untuk menghindari kelangkaan. Namun, terdapat beberapa catatan penting.  Menurutnya...

Pelaku industri sorot dampak penambahan layer rokok

Gambar
menggapaiasa.com.CO.ID - JAKARTA . Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2026 dan memfokuskan kebijakan pada penguatan penindakan rokok ilegal.  Langkah yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai memberi ruang bagi industri hasil tembakau untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi, sekaligus menjaga penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan. Pelaku industri menilai kebijakan tersebut realistis, terutama karena peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius.  Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menyebut stabilitas tarif cukai dapat membantu industri legal tetap beroperasi sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan negara dan pelaku usaha resmi. Menurut Benny, keberhasilan kebijakan cukai 2026 sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum. Ia menilai peredaran rokok ilegal sudah berada pada level kejahatan serius karena merugikan keuangan negara, me...

Tak bisa ngumpet lagi, Purbaya akui bisa intip langsung rekening pejabat Kemenkeu

Gambar
menggapaiasa.com - Menteri Keuangan Purbaya akui bisa akses langsung rekening pejabat Kemenkeu. Pengawasan ketat pastikan tak ada lagi ruang sembunyi bagi pejabat.Konten: menggapaiasa.com— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui memiliki akses langsung untuk memeriksa rekening pejabat Kemenerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga tidak ada lagi ruang untuk sembunyi-sembunyi. “Saya punya akses rekening untuk pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai Eselon III. Karena yang mau naik (jabatan) kan yang itu,” kata Purbaya kepada awak media di Jakarta, Kamis (22/1). Menurut dia, pemeriksaan rekening menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan promosi jabatan. Pejabat yang ingin naik jabatan dipastikan harus memiliki rekam jejak keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Nanti kalau yang di bawah mau naik, kita lihat lagi,” tegasnya. Purbaya menyebut, pengawasan tidak hanya menyasar pejabat menengah, tetapi juga mencakup pejabat eselon I. Mes...