MENGGAPAI ASA

menggapaiasa.com, SLAWI - Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tegal Tahun 2025 mencatat capaian signifikan dengan perolehan dana sebesar Rp2,33 miliar atau sekitar 97 persen dari target Rp2,4 miliar. Hasil tersebut menempatkan PMI Kabupaten Tegal pada peringkat ketiga terbaik di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Capaian tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Joko Kurnianto, dalam acara penutupan Bulan Dana PMI Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada donor darah sukarela. Kegiatan itu berlangsung di Aula PMI Kabupaten Tegal, Rabu (21/1/2025). Menurut Joko, keberhasilan pencapaian hampir seluruh target Bulan Dana PMI merupakan gambaran nyata tingginya semangat gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat Kabupaten Tegal terhadap kegiatan kemanusiaan. "Bulan Dana PMI memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai tugas kemanusiaan, mulai dari pelayanan d...

menggapaiasa.com - Realisasi Dana Bagi Hasil Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara pada 2025 mencapai Rp 84,64 miliar, meningkat Rp 28 miliar dari tahun 2024 yakni sebesar Rp 56,27 miliar. Peningkatan ini menandakan bertambahnya transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah. Data DJPK Kemenkeu menyatakan, kontributor terbesar DBH Halmahera Utara 2025 dari DBH SDA Minerba - Royalti yakni mencapai Rp 51,82 miliar. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Apa saja DBH Halmahera Utara? Untuk Halmahera Utara, DBH terdiri atas berbagai komponen DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota DBH PPh Pasal 21 DBH PPh Pasal 25/29 OP DBH SDA Kehutan...

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara ihwal batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 tahun 2025 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 31 Desember 2025. Purbaya mengatakan bahwa batas defisit itu masih bisa ditambah bila belanja daerah sudah optimal. “Yang jelas kami maunya, kalau dia bisa belanjanya bagus mungkin bisa ditambah,” kata dia kepada awak media setelah konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026. Kementerian Keuangan mencatat belanja daerah selama 2025 sebesar Rp 1.246,6 triliun. Angka ini turun 8,6 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.363,9 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah selama 2025 adalah sebesar Rp 1.288 triliun. Angka ini turun 5,7 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.366,9 triliun. Berdasarkan data tersebut, s...

menggapaiasa.com.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp 2.602,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 96,3% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun. Namun demikian, jika dihitung berdasarkan outlook dalam Laporan Semester (Lapsem), realisasi belanja pemerintah pusat tersebut setara dengan sekitar 97,7% sepanjang tahun 2025. Dalam rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) membengkak menjadi 1.500,4 triliun, atau setara 129,3% dari pagu belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 1.324 triliun sampai akhir Desember 2025.  Di sisi lain Belanja non K/L hanya terserap 71,5% dari pagu APBN 2025 yakni sebesar Rp 1.102 triliun. Sementara belanja Transfer ke Daerah (TKD) terserap 92,3% dari pagu dengan nilai mencapai Rp 849 triliun. Wamen Suahasil mengungkapkan pembengkakan belanja pemerintah pusat tersebut disebabkan oleh pergeseran anggaran yang menyesuaikan dengan prioritas program pe...

menggapaiasa.com.CO.ID -  Perencanaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rutin dan tujuan jangka panjang, tetapi juga mencakup pengeluaran rekreasi seperti liburan. Tanpa persiapan yang matang, biaya liburan berpotensi mengganggu arus kas dan rencana keuangan lain. Karena itu, dana liburan perlu dikelola secara terpisah dan terencana agar aktivitas rekreasi tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan finansial. Dalam praktiknya, banyak orang masih mengandalkan sisa pendapatan atau bahkan dana darurat untuk membiayai liburan. Pendekatan ini berisiko, terutama jika terjadi kebutuhan mendesak setelah liburan selesai. Dengan perencanaan yang tepat, liburan dapat dinikmati tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Pengelolaan dana liburan pada dasarnya mengikuti prinsip perencanaan keuangan yang sama dengan tujuan finansial lain, yaitu memiliki target, jangka waktu, serta strategi menabung yang jelas. Menentukan Tujuan dan Anggaran Liburan Langkah awal dalam menyiapkan dana li...

menggapaiasa.com.CO.ID -  Menabung secara rutin sering kali terasa sulit, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas atau tidak tetap.  Banyak orang berniat menabung, tetapi gagal karena tidak memiliki rencana yang jelas dan realistis. Tanpa perencanaan yang baik, menabung hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Rencana menabung bulanan membantu mengatur arus keuangan agar kebutuhan terpenuhi sekaligus tetap menyisihkan dana.  Dengan pendekatan yang tepat, menabung bukan lagi beban, melainkan kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari hari.  Menentukan Tujuan Menabung dengan Jelas Melansir dari Bankrate , langkah pertama dalam membuat rencana menabung adalah menetapkan tujuan yang spesifik. Tujuan yang jelas membantu menentukan besaran dana dan jangka waktu menabung. Beberapa contoh tujuan menabung meliputi: Dana darurat Biaya pendidikan Liburan Pembelian aset Persiapan masa depan Tujuan yang jelas membuat proses menabung lebih terarah dan memudahkan e...

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap realisasi belanja negara dari awal Januari sampai 30 November sebesar Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen terhadap outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.894,5 triliun. “Ini berarti cukup seimbang antara pendapatan negara (82,1 persen) dengan belanjanya (82,5 persen),” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025. Dalam pemaparannya, belanja kementerian/lembaga per November 2025 sebesar Rp 1.110,7 triliun atau 87,1 persen terhadap outlook APBN. Angkanya lebih besar jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 1.049,7 triliun. Kemudian belanja non kementerian/lembaga per November 2025 sebesar Rp 1.005,5 triliun atau 72,5 persen terhadap outlook APBN. Angkanya lebih kecil dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 1.048,9 triliun. Suahasil merincikan, belanja kementerian/lembaga pe...

menggapaiasa.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp 52,9 triliun per 15 Desember 2025, setara 74,6 persen dari pagu anggaran Rp 71 triliun. "Makan Bergizi Gratis sampai dengan 15 Desember sudah Rp 52,9 triliun atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar Rp 71 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis. Jumlah realisasi penerima program MBG tercatat mencapai 50,7 juta orang dari target 82,9 juta orang, yang mencakup anak, siswa, hingga ibu hamil. Berdasarkan realisasi terakhir, program MBG telah dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 741.985 pekerja. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026. ...

menggapaiasa.com Realisasi belanja APBD 2025 Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 87.56 persen jelang akhir tahun. Data DJPK Kemenkeu 17 Desember, dari pagu anggaran Rp 1.009,30 M dibelanjakan sebesar Rp 816,85 M. Sementara sisi pendapatan daerah mencapai Rp 862,25 M atau 87.56 persen dari target Rp 984,77 M. Inilah realisasi APBD 2025 Kabupaten Bengkulu Selatan.   Akun Anggaran/Pagu Realisasi persen   Pendapatan Daerah 984,77 M 862,25 M 87.56   PAD 57,17 M 52,28 M 91.45   Pajak Daerah 22,30 M 24,91 M 111.70   Retribusi Daerah 1,65 M 1,52 M 92.11   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,37 M 2,06 M 87.14   Lain-Lain PAD yang Sah 30,86 M 23,79 M 77.10   TKDD 858,15 M 789,28 M 91.97   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 858,15 M 789,28 M 91.97   Pendapatan Lainnya 69,45 M 20,69 M 29.80   Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12,01 M 7,71 M 64.17   Pendapatan Transfer A...

menggapaiasa.com - Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyatakan pemerintah daerah tetap optimistis serapan anggaran dapat berjalan optimal hingga akhir tahun 2025. Pernyataan itu ia sampaikan, menanggapi arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi belanja nasional, Selasa 2 Desember 2025. Menurut Yulius, Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran Tahun 2025 menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk meninjau ulang rencana belanja. Arahan tersebut meminta setiap daerah mengidentifikasi ruang efisiensi dan mendokumentasikan langkah penghematan sebagai bagian dari akuntabilitas fiskal nasional. “Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, lebih berhati-hati dalam merealisasikan belanja, terutama belanja modal dan barang/jasa,” ujar Yulius. Ia menegaskan, penyesuaian anggaran tetap dilakukan agar seluruh program berjalan selaras dengan proyeksi pendapatan dan dinamika fiskal yang berkembang. Gubernur ...

menggapaiasa.com - Kota dan Kabupaten di Bengkulu menjerit. Dana bagi hasil 2026 dipangkas hingga Rp 618 miliar atau 75 persen dari tahun 2025. Total DBH 2026 untuk provinsi, kota, dan kabupaten di Bengkulu sebesar Rp 32,40 M. Angka ini jauh merosot dibandingkan pagu DBH 2025 yakni sebesar Rp 120,46 M. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Provinsi Bengkulu mengalami penurunan drastis dari Rp 120 miliar menjadi Rp 32 miliar. Kabupaten Bengkulu Utara juga bernasib serupa. Dari pagu DBH 2025 sebesar Rp 139 Miliar, pemerintah pusat memangkas menjadi Rp 33 miliar. Artinya Bengkulu Utara kehilangan Rp 105. Inilah DBH 2026 kota dan kabupaten di Bengkulu NAMA DAERAH DBH 2025 DBH 2026 Provinsi Bengkulu 120.46 M 32,402,844 Kab. Bengkulu Selatan 101.34 M 24,105,939 Kab. Bengkulu Utara 139.22 M...