Masyarakat kaya masih bisa akses BPJS PBI tiga bulan ini

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi mengumumkan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sepakat mengaktivasi kembali kepesertaan 120 ribu akun penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN yang berstatus penderita penyakit kronis.

“120 ribu pasien-pasien katastropis ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK (Surat Keputusan) Kementerian Sosial,” kata Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu, 11 Februari 2026.

Budi Gunadi mengatakan dia telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial untuk mengeluarkan surat keputusan agar peserta PBI bisa kembali menggunakan layanan.

Setelah proses reaktivasi selesai, Budi Gunadi memastikan masyarakat berstatus PBI tersebut bisa kembali menerima layanan di fasilitas kesehatan. Menkes mengatakan, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit untuk melayani 120 ribu pasien penyakit kronis yang sempat dinonaktifkan.

Budi Gunadi menyatakan para pasien penyakit kronis tidak bisa berhenti mendapatkan layanan kesehatan meskipun hanya satu hari. “Katastropik ini artinya kalau kita hentikan saja misalnya sehari, seminggu atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa,” kata dia.

Berdasarkan rincian penyakit, Budi Gunadi menyatakan sebanyak 120 ribu masyarakat yang mengalami nonaktif PBI merupakan pasien cuci darah, stroke, hingga kanker. Budi Gunadi mengatakan seluruh pasien berstatus kronis tidak bisa berhenti mengonsumsi obat maupun layanan kesehatan.

Ia mengatakan dalam tiga bulan ke depan, BPJS, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik akan melakukan rekonsiliasi data masyarakat berstatus BPJS PBI. Sebab, ia menyatakan, masyarakat dari golongan desil 6 hingga 10 masih banyak yang berstatus PBI. Kondisi itu membuat masyarakat miskin atau dari desil 1 hingga 5 tidak bisa berstatus sebaagai BPJS PBI karena ada kuota.

Budi Gunadi mengatakan jangka waktu tersebut diberikan agar proses layanan kesehatan dari 120 ribu pasien kronis tidak terganggu. Dengan demikian, dalam tiga bulan ini, masyarakat dari desil 10 masih berstatus sebagai BPJS PBI. “Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan tetap akan jalan,” kata dia.

Menkes memperkirakan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk melayani 120 ribu BPJS PBI dalam tiga bulan akan mencapai Rp 15 miliar. Jumlah itu merupakan asumsi penghitungan beban iuran sebesar Rp 42 ribu dikalikan dengan jumlah penerima sebanyak 120 ribu orang. “Enggak terlalu besar demi dibandingkan dengan 120 ribu masyarakat yang kalau berhenti seminggu saja resikonya sudah kematian,” kata dia.