MENGGAPAI ASA

menggapaiasa.com , JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap pemerintah kembali menguasai 4,09 juta hektare (Ha) kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan. Nusron menyebut, penertiban itu dilaksanakan oleh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya menyelamatkan aset negara dari praktik penyalahgunaan. "Pemerintah telah menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan hutan dari praktik penyalahgunaan lahan. Pemerintah juga melakukan pemulihan lingkungan melalui restorasi Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 hektare sebagai habitat penting gajah, harimau Sumatra, dan satwa endemik lainnya," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026). Dari total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan sebagai kawasan hutan konservasi guna menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Upaya ini juga menjadi ...

KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran makan bergizi gratis atau MBG di daerah Papua tiga kali lipat dari anggaran MBG di Pulau Jawa. Dadan melaporkan ini kepada Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program pemerintah pusat akan turun ke Papua, terutama makan bergizi gratis. Prabowo pun menanyakan perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua. “Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat dari yang di Jawa,” kata Dadan di Istana Negara. Dadan mengatakan, alokasi anggaran untuk 750 ribu penerima manfaat di Pulau Jawa sebesar Rp 7,5 triliun. Artinya, program makan bergizi gratis di Papua dengan jumlah penerima yang sama akan mendapat alokasi anggaran Rp 25 triliun. Angka ini menyesuaikan indeks kemahalan di Papua. Dadan juga menjelaskan Badan ...

menggapaiasa.com, JAKARTA – Rencana pemerintah mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai diskriminatif. Pemerintah diminta tetap melibatkan bank swasta untuk menjadi penampung DHE. Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyampaikan cukup banyak bank-bank di luar Himbara yang memiliki kemampuan menjadi penampung devisa hasil ekspor.  “Menurut saya seharusnya tidak ada diskriminasi ya,” kata Myrdal kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (10/12/2025). Dia menambahkan, bank-bank non Himbara juga dapat menawarkan beragam produk guna menarik minat eksportir untuk menempatkan dananya di dalam negeri, terutama DHE SDA. “Dari sisi perbankan itu banyak solusi yang bisa menarik eksportir untuk menaruh dananya di dalam negeri,” ujarnya. Senada, Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai aturan pe...

PIKIRAN RAKYAT – Penguatan ketahanan siber bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan layanan publik digital tetap aman serta terpercaya. Di sinilah digitalisasi berperan sebagai enabler utama, dengan data yang terintegrasi, SDM yang adaptif, dan sistem yang inklusif serta aman. "Inilah arah baru birokrasi kita, yakni tata kelola yang kolaboratif, transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat memberikan ceramah umum dalam penganugerahan Adhibakti Sanapati 2025, di Depok, Senin (1/12/2025). Menteri Rini menjelaskan, untuk mewujudkan transformasi digital yang komprehensif dan aktual, harus memerlukan strategi tata kelola yang kuat, manajemen program yang disiplin, pengendalian pelaksanaan yang konsisten, serta reformasi struktural yang berjalan serentak di seluruh instansi. "Dan keamanan siber merupak...

menggapaiasa.com - Dalam anggaran dasar persekutuan ditanyatakan bahwa anggota persekutuan ABC memberikan gaji kepada sekutu Amin dan Fawzi masing – masing sebesar Rp 4.000.000 dan Rp 3.500.000 per bulan. Diatas sebenarnya adalah kalimat yang menjadi bagian dari sebuah soal yang belum lengkap. Adapun soal tersebut akan dijumpai oleh mahasiswa Universitas Terbuka atau UT. Karena itu, pembahasan berikut akan menampilkan bentuk lengkap soalnya beserta contoh referensi jawabannya agar dapat membantu mahasiswa memahami konteks dan cara penyelesaian yang tepat. Penting untuk diingat bahwa jawaban yang disajikan di sini tidak bersifat mutlak, melainkan hanya sebagai panduan dan bahan perbandingan dalam belajar. Mahasiswa diharapkan tetap berusaha menyusun jawabannya sendiri berdasarkan pemahaman materi. Selain itu, sangat tidak diperkenankan untuk menyalin atau menjiplak jawaban secara sama persis dengan yang disajikan di artikel ini. Soal Lengkap 1. Dalam anggaran dasar persekutuan d...

menggapaiasa.com.CO.ID, PADANG, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) menyusul rencana pemangkasan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi pada Selasa di Padang, setelah bertemu dengan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa usulan ini bukan sekadar respons administratif, tetapi juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan pembangunan serta pelayanan publik di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat. Pemangkasan dana transfer diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Gubernur Mahyeldi, alokasi dana transfer ke daerah pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp650 triliun , jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp950 triliun . Untuk kabupaten dan kota di Sumbar, total pengurangan tran...

menggapaiasa.com.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah mencairkan Rp 18,77 triliun pembiayaan investasi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau perumahan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) per Agustus 2025. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan, output perumahan dari FLPP tersebut mencapai 163.831 unit rumah senilai Rp 20,32 triliun. Hal ini sejalan dengan perumahan sebagai salah satu program prioritas pemerintah tahun ini.  Thomas menjelaskan, untuk sektor perumahan tahun 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 35,2 triliun dengan target pembangunan 350.000 unit rumah.  "Penyaluran tertinggi berada di Jawa Barat, disusul Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jawa Timur," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025)

menggapaiasa.com – Pemerintah telah menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening para guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga 31 Agustus 2025, tercatat sudah disalurkan senilai Rp 33,3 triliun dari total alokasi mencapai Rp 66,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, penyaluran langsung ini bertujuan memastikan TPG diterima tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan sistem baru ini, para guru diharapkan bisa lebih merasakan manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraan. "Mulai 2025 dilakukan penyaluran tunjangan profesi guru langsung dari APBN ke rekening guru. Ini tahun pertama kita melakukan di 2025 dan realisasi sampai dengan Agustus, kita lihat bahwa ini sudah 50 persen pencairan tahap I, tahap II, 33,3 triliun adalah sekitar 50 persen dari total TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang dialokasikan Rp 66,9 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (22/9...

menggapaiasa.com.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menanggapi usulan agar orang tua diberi uang tunai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menjelaskan bahwa program MBG menampung banyak input dari berbagai pihak. Meski demikian, dia bilang, pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil usulan yang terbaik untuk dijalankan pada saat ini. "Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9). Di samping itu, Prasetyo tak memungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak catatan dalam implementasi program MBG. Untuk itu, pihaknya berjanji bakal terus mengawal agar program tersebut berjalan dengan baik ke depan. "Bahwa masih...

menggapaiasa.com.CO.ID -   JAKARTA. Pemerintah memastikan akan melanjutkan program bantuan pangan beras hingga Desember 2025. "Sudah kami putuskan untuk 4 bulan bantuan pangan beras atas arahan Presiden," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9). Menurutnya, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan pangan beras dengan pertimbangan adanya penurunan produksi beras yang akan terjadi pada bulan Oktober hingga Desember mendatang.  Zulkifli bilang bantuan pangan akan diberikan bersamaan dengan paket stimulus ekonomi.  "Jadi satu kesatuan. Nah dari pangan akan diberikan beras 10 kg setiap bulan selama 4 bulan kepada 18,2 juta penerima manfaat," ujarnya.  Terkait skema penyaluran, Zulkifli menyebut bantuan pangan akan diberikan sebanyak dua kali. Sehingga setiap keluarga penerima manfaat dalam satu kali sesi distribusi akan langsung mendapatkan 20 kg beras.  "Mungkin dibagi dua kali penyaluran, itu salah satu ...