Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah di tahun ajaran 2026.

 

Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah di tahun ajaran 2026. Langkah ini diperkirakan akan menghemat anggaran lebih dari Rp 3 triliun.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa penghentian sementara program ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 yang membahas penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) selama hari libur.

"Pada 17 Juni 2026, BGN merilis SE Nomor 12 Tahun 2026 mengenai penyesuaian operasional SPPG selama hari libur terkait pelaksanaan program MBG di tahun anggaran 2026," ujar Sari di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (18/6/2026).

Sari menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk meningkatkan tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standarisasi dalam pelaksanaan program MBG. BGN juga memanfaatkan kesempatan libur sekolah untuk melakukan restrukturisasi program.

Ia menyatakan bahwa periode liburan sekolah secara resmi dijadwalkan berlangsung dari 22 Juni sampai 23 Juli 2026. Berbeda dengan Ramadan sebelumnya, ketika MBG masih didistribusikan melalui sistem bundling, distribusi program kali ini akan dihentikan selama liburan.

"Kami ingin melakukan pengelolaan ulang, merapikan kembali, dan memanfaatkan momentum liburan sekolah ini," tuturnya.

Dalam ketentuan terbaru ini, semua SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan mendapatkan insentif operasional. Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta setiap hari. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini menciptakan penghematan anggaran yang cukup signifikan.

"Jika kita menghitung jumlah SPPG yang beroperasi, dikalikan dengan insentif harian selama 18 hari, maka efisiensi insentif SPPG yang bisa dicapai mencapai Rp 3.004.560.000.000," jelasnya.

Selain efisiensi dalam operasional, BGN juga mulai mengalihkan fokus penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengenali 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan nutrisi secara mandiri.

Sekolah-sekolah tersebut nantinya akan menjalani penilaian sebagai penerima manfaat program MBG. Anggaran yang sebelumnya disediakan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan kepada kelompok yang dianggap lebih membutuhkan bantuan gizi dari pemerintah.

"Anggaran yang seharusnya digunakan di sana akan kami fokuskan untuk program MBG bagi anak-anak yang memerlukan bantuan pemenuhan gizi," ujarnya.

BGN menggaris bawahi bahwa kelompok prioritas penerima manfaat di masa mendatang meliputi wilayah-wilayah terpencil, daerah pinggiran, dan lokasi terluar (3T), wanita hamil, ibu yang menyusui, anak balita, serta anak-anak yang tergolong dalam kategori rentan gizi.

Dia menekankan bahwa data tentang 76 sekolah ini masih bersifat sementara dan akan diperbarui secara terus-menerus. Saat ini, BGN masih melakukan pengumpulan data berdasarkan berbagai indikator, mulai dari kerentanan gizi, keadaan sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.

"Program Makan Bergizi Gratis ini harus dilaksanakan dengan tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan dana negara," tambahnya.

Sumber Berita