MENGGAPAI ASA

menggapaiasa.com.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut asal-usul barang bukti logam mulia seberat 1,3 kilogram (kg) dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Nilai emas itu jika diuangkan sekitar Rp 3,42 miliar. "Ini masih ditelusuri," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Jumat (16/1/2026). Budi menjelaskan salah satu cara pengusutan asal-usul logam mulia tersebut adalah dengan mengonfirmasikannya kepada pihak-pihak terkait. "Tentunya nanti akan dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan," katanya. Menurut Budi, penyidik KPK sejauh ini, menduga logam mulia tersebut diperoleh atau dibeli dengan menggunakan uang dari wajib pajak selain PT Wanatiara Persada. "Ya, wajib pajak itu kan beragam. Ada yang dalam bentuk badan, dan ada yang...

menggapaiasa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu fokus terbaru penyidikan, terkait dugaan aliran dana sebesar Rp 3 miliar yang disebut-sebut digunakan untuk mengamankan penanganan perkara tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan penyidik tengah menelusuri dugaan pemberian uang dari tersangka Satori (ST) kepada anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Rajiv. Uang tersebut diduga diberikan karena adanya janji dapat menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK yang sedang berjalan. “Materi ini masih didalami penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (31/12). Dalam rangka pendalaman perkara, penyidik KPK telah memeriksa Rajiv di Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat, pada Kamis (30/10) lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan tidak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sebagaimana pemeriksaan saksi pada umumny...

menggapaiasa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat penerimaan laporan gratifikasi sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Hingga Rabu (31/12), lembaga antirasuah menerima ribuan laporan dari aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara di berbagai instansi.  Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pentingnya kesadaran untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk gratifikasi yang berpotensi terkait dengan jabatan. “Penerimaan laporan gratifikasi tahun 2025 meningkat cukup tinggi. Tercatat sampai dengan hari ini, Rabu (31/12), KPK menerima 5.020 laporan, dengan jumlah objek gratifikasi 5.799,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (31/12). Dari ribuan objek gratifikasi tersebut, KPK mencatat sebagian besar berupa barang dan uang.  “Dari sejumlah objek gratifikasi tersebut, tercatat 3.621 dalam bentuk barang dengan nilai tafsir senilai Rp 3,23 miliar, dan 2.178 objek gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp13,17 miliar,” ujarnya. Dengan demikian,...

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Inspektorat Kota Sukabumi mengingatkan para apa­ratur sipil negara (ASN) untuk menjauhi segala bentuk gratifikasi. Pasalnya, praktik tersebut kerap menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi. Inspektur Pembantu Bi­dang Pencegahan dan Investigasi Kota Sukabumi Agus Ramdhan Darojatun mengatakan, masih ba­nyak pega­wai negeri yang belum memahami bahwa gratifikasi tidak selalu bernilai besar. Agus menyebut salah satu contoh gratifikasi yang ma­sih kerap terjadi tetapi sering dianggap lumrah adalah pem­berian hadiah kepada gu­ru dari orangtua murid, baik saat kenaikan kelas, ke­lulusan, maupun momentum pribadi, seperti ulang tahun. Praktik tersebut, katanya, dilarang karena berpotensi menimbulkan konflik kepen­tingan dan melanggar aturan disiplin ASN. ”Justru dari pemberian kecil yang dianggap wajar itulah budaya korupsi bisa tumbuh. Ini bukan soal besar atau kecilnya nilai. Gratifi­ka­si menjadi titik awal kebiasaan yang lama-lama mengarah pada pemeras...

BRASILIA, menggapaiasa.com - Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro diizinkan keluar penjara untuk menjalani prosedur medis, guna mengobati cegukan kronis yang dialaminya selama berbulan-bulan. Prosedur tersebut dilakukan di Rumah Sakit DF Star di Brasilia, Sabtu (27/12/2025), beberapa hari setelah Bolsonaro menyelesaikan operasi hernia inguinalis di lokasi yang sama. Meski sedang menjalani hukuman penjara 27 tahun atas kasus percobaan kudeta, Bolsonaro sempat diberikan izin keluar penjara pada Rabu (24/12/2025) guna menjalani tindakan medis. Operasi hernia dilakukan pada Kamis (25/12/2025) tanpa komplikasi, tetapi tim medis memutuskan tetap merawatnya selama beberapa hari untuk observasi lanjutan. Selama masa perawatan, tim dokter menyimpulkan perlunya melakukan blokade saraf frenikus—yang mengontrol diafragma—guna mengatasi cegukan berulang yang diderita Bolsonaro. Dokter yang merawatnya, Claudio Birolini, menjelaskan bahwa prosedur dilakukan dengan bantuan mesin ultrasound dan...

menggapaiasa.com– Indonesia kerap digaungkan sebagai negara kaya dengan sumber daya alam dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun realitanya bertolak belakang, bagaimana mungkin Indonesia mampu mendahului negara maju, jika korupsi justru tumbuh subur di hampir seluruh lini kekuasaan?   Fakta di lapangan menunjukkan, korupsi bukan lagi perilaku menyimpang bagi para pejabat. Korupsi menjadi pertandingan senyap di antara para tikus serakah berperut buncit, berlomba siapa yang paling lihai menjarah uang negara dialah pemenang meski mata hukum incar kebebasan mereka.   Menutupi kesan kejahatan malah muncul dalih klasik yang sering terdengar pun nyaris sama “tidak merugikan pribadi, hanya negara.” Padahal negara tidak memiliki uang sendiri. Setiap rupiah berasal dari keringat rakyat dan seharusnya kembali untuk kesejahteraan rakyat pula.   Kasus Pertamina Pecahkan Rekor, BUMN Jadi Sarang Koruptor   Kemarahan rakyat Indonesia kembali memuncak ketika Direktur Utama PT Pertamina...

PALANGKA RAYA, menggapaiasa.com.CO  – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, angkat bicara terkait pemeriksaan terhadap kader partainya yang juga Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya Samaya Monong (JSM), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Bara Jaya Utama (BJU) Group. Bahlil mengaku belum menerima informasi mengenai pemeriksaan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa Golkar menghormati proses hukum yang berjalan. “Nanti saya cek karena saya belum mendengar informasi ini, tapi kalau memang benar itu ada kejadian, negara kita negara hukum. Kita menghargai proses hukum yang ada dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” ujarnya usai membuka Musda ke-XI Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Sabtu, (29/11). Sebelumnya, Bupati Gumas Jaya Samaya Monong (JSM), memilih iri...

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG), setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan serta proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025) sekitar pukul 00.14 WIB, Sugiri tampak mengenakan rompi tahanan oranye bernomor 88 dengan tangan diborgol. Ia berjalan menuju ruang konferensi pers didampingi petugas KPK. Selain Sugiri, KPK juga menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono (AGP), Direktur RSUD dr. Harjono, Yunus Mahatma (YUM), serta pihak swasta rekanan rumah sakit, Sucipto (SC). “Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 s.d. 27 November 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penin...

menggapaiasa.com, JAMBI - Terlibat korupsi danpelanggaran disiplin, 3 Aparatur Sipil Negara (ASN)  di Pemerintah Provinsi Jambi dipecat. Ketiganya melakukan pelanggaran rentang wkatu Januari hinga September 2025. Ini seperti dikutip menggapaiasa.comdari Antara Jambi. Dikatakan Kepala Bidang (kabid) Peilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) di Badan kepegawaian Daerah (BKD) Jambi, Hariyanto. Kata dia, 3 ASN yang dipecat terdiri dari 2 orang  dinyatakan melanggar disiplin berat karena tidak masuk kerja selama 28 hari dan satu orang terlibat kasus korupsi. Selain 3 ASN yang dipecat, Pemprov Jambi juga menjatuhkan saksi berupa penurunan pangkat pada 3 ASN yang terbukti tidak netral saat gelaran Pilkada Jambi 2024 lalu. 5 ASN disanksi pemberhentian sementara karena terjerat masalah hukum. Dia merinci, 5 ASN terlibat dugaan tindak pidana penyelewengan keuangan negaradi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), penyaluran dana bantuan operasional sekolah dan kasu...

Jakarta, IDN Times - Akademisi dan pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam dokumenter Dirty Vote II memaparkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik pada Pilkada 2024. Dia menyebut fenomena ini melahirkan istilah “partai coklat” atau parcok, merujuk pada dominasi kepolisian dalam pelaksanaan program tersebut. “Penyebaran bansos dilakukan dan dikerjakan oleh kepolisian sehingga kita mengenal istilah partai coklat atau parcok,” ujar Feri dalam dokumenter yang tayang yang tayang pada 20 Oktober 2025 lalu itu. Dia menjelaskan, setidaknya ada empat cara bagaimana dana bansos itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik. “Pertama, distribusi bansos itu dilakukan menjelang hari H Pilkada. Kedua, melibatkan jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga ke polsek. Ketiga, membungkus penyerahan bansos tersebut dengan operasi yang dia namakan sebagai cooling system . Keempat, menggunakan seremonial tertentu sebagai momentum khusus...

menggapaiasa.com.CO.ID - JAKARTA . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Pemilik Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengembalikan sejumlah uang yang terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag).  “Benar (ada pengembalian uang),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Senin (15/9/2025).  Setyo belum bisa mengungkap total uang yang diserahkan Khalid. Namun, dana itu dijadikan barang bukti terkait perkara kuota haji.  “Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujarnya. Sebelumnya, Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengungkapkan bahwa dirinya pindah dari keberangkatan haji furoda menjadi haji khusus usai mendapatkan tawaran dari Ibnu Mas'ud, selaku pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata. Hal tersebut disampaikan Khalid usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi fakta terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (9/9/2025).  “S...

KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo pada hari ini, Senin 15 September 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut untuk mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Timur. "Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangan tertulis pada Senin, 15 September 2025. Selain Yoseph, KPK turut memanggil Linawati, Staf pada Koordinator Pengadaan Transportasi Darat dan Kereta Api Kementerian Perhubungan, serta Zulfikar Tantowi, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara atau LPPBMN. Kasus korupsi DJKA Kemenhub ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023. KPK awalnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap proyek pembangunan dan ...

menggapaiasa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keputusan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah yang memilih menunaikan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan memakai kuota khusus, meskipun sudah membayar dan siap naik haji lewat jalur furoda. "Didalami. Itu didalami," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Ketika ditanya mengenai pendalaman yang dilakukan KPK turut membahas keputusan Khalid Basalamah dilatarbelakangi faktor ekonomis atau tidak, Asep menyarankan agar pertanyaan tersebut langsung ditanyakan kepada yang bersangkutan. "Kalau ke sini (KPK, red.) lagi, nanti ditanya, 'Pak, lebih murah ya?' (alasan lepas furoda meski sudah bayar, dan memilih haji khusus, red.)," katanya. Walaupun demikian, Asep menjelaskan penyidik KPK mendapatkan informasi bahwa pada tah...

menggapaiasa.com– Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali menegaskan sikap keras partainya terhadap korupsi. Peringatan ini muncul setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang dikenal sebagai orang dekat ayahnya Joko Widodo, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kaesang menegaskan, pesan menjauhi praktik korupsi sudah lama ia sampaikan kepada seluruh kader PSI. “Sebenarnya sudah saya selalu katakan ke seluruh kader PSI, sejak saya menjadi Ketua Umum di periode sebelumnya, jangan pernah korupsi,” kata Kaesang di Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025. Ia mengutip pernyataan Presiden ketiga RI BJ Habibie bahwa hidup harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa. “Seperti pak presiden ketiga kita, kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan malah meminta ataupun merampas,” ucapnya. Kaesang mendorong kader PSI untuk ...

menggapaiasa.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami keberadaan sepeda motor Royal Enfield yang ditemukan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Motor tersebut kini tengah menjadi perhatian publik lantaran terdaftar atas nama ajudan Ridwan Kamil, bukan dirinya secara langsung. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menegaskan, pihaknya masih menelusuri keterkaitan kepemilikan motor tersebut. Dia menepis anggapan bahwa Ridwan Kamil sengaja menyamarkan asetnya dengan menggunakan nama ajudan.  “Biar tidak jadi salah persepsi ya terkait dengan Pak RK. Itu awalnya ada pertanyaan begini dari rekan-rekan jurnalis, 'Pak, ada beberapa barang kemudian juga yang lainnya yang disita dari Pak RK, salah satunya adalah motor. Nah, kapan Pak RK akan diperiksa?',” kata Asep kepada wartawan, Minggu (27/7). Menurut Asep, bukti-bukti administratif seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menunjukkan bahw...