THR PPPK paruh waktu 2026 cair! Ini besaran, syarat, dan fakta mengejutkan yang wajib kamu tahu

SUARA FLORES- Pemerintah resmi memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Kabar ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang kini berstatus ASN non-PNS di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari ASN, PPPK Paruh Waktu memiliki hak yang sama dalam menerima THR seperti rekan mereka yang bekerja penuh waktu. Namun, besaran THR yang diterima tidak seragam dan bergantung pada beberapa faktor penting.

Menurut laporan yang dirangkum Suara Flores dari beberapa sumber terpercaya, dikabarkan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap berhak atas THR karena status kepegawaiannya yang diakui dalam sistem ASN. Namun, nominal yang diterima akan disesuaikan dengan beban kerja, masa kerja, dan kemampuan anggaran masing-masing instansi.

Misalnya, PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangka akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp200 ribu mulai Januari 2026. Kenaikan ini menjadi bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai daerah.

Sementara itu, sistem kerja PPPK Paruh Waktu memang lebih fleksibel dibandingkan PPPK Penuh Waktu. Mereka rata-rata bekerja 20–25 jam per minggu dan biasanya ditugaskan untuk proyek atau kebutuhan khusus.

Namun, fleksibilitas ini juga berdampak pada perhitungan THR yang diterima. Karena jam kerja lebih sedikit, maka nominal THR yang diberikan pun lebih kecil dibandingkan PPPK Penuh Waktu.

Pemerintah menegaskan bahwa pemberian THR kepada PPPK Paruh Waktu tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebijakan masing-masing daerah.

Beberapa instansi bahkan sudah mulai mengalokasikan anggaran THR untuk PPPK Paruh Waktu dalam APBD 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan pegawainya.

Namun, tidak semua PPPK Paruh Waktu bisa langsung menerima THR. Ada syarat administratif yang harus dipenuhi, seperti masa kerja minimal dan status aktif saat pencairan.

Selain itu, PPPK yang baru diangkat menjelang Lebaran kemungkinan hanya akan menerima THR secara proporsional. Artinya, semakin lama masa kerja, semakin besar pula THR yang diterima.

Kebijakan ini menuai beragam reaksi dari kalangan PPPK Paruh Waktu. Sebagian besar menyambut baik, namun ada juga yang berharap nominal THR bisa lebih besar dan merata.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji ulang sistem penggajian PPPK secara menyeluruh. Tujuannya agar tidak terjadi kesenjangan antara pegawai paruh waktu dan penuh waktu.

Kementerian PAN-RB menyatakan bahwa reformasi birokrasi akan terus berjalan, termasuk dalam hal pengelolaan ASN. PPPK Paruh Waktu menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik yang efisien dan adaptif.

Dengan adanya THR, diharapkan motivasi kerja PPPK Paruh Waktu semakin meningkat. Apalagi, mereka juga berperan penting dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis lainnya.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pemerataan dan kejelasan regulasi. Pemerintah pusat diminta untuk memberikan pedoman yang lebih rinci agar tidak terjadi perbedaan tafsir di daerah.

Beberapa pengamat kebijakan publik menilai bahwa pemberian THR kepada PPPK Paruh Waktu adalah langkah maju. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengakui kontribusi mereka secara lebih adil.

Meski begitu, transparansi dalam penyaluran THR juga harus dijaga. Pengawasan dari lembaga terkait sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan.

Sebagai informasi tambahan, PPPK Paruh Waktu juga berpotensi menerima tunjangan lain seperti gaji ke-13. Namun, hal ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Dengan berbagai dinamika yang ada, PPPK Paruh Waktu kini menjadi sorotan dalam reformasi ASN. Keberadaan mereka diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja yang fleksibel namun tetap profesional.

Bagi masyarakat umum, informasi ini penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak-hak ASN. Terlebih, banyak keluarga yang menggantungkan harapan pada penghasilan PPPK Paruh Waktu.

Menjelang Lebaran 2026, kabar pencairan THR ini tentu menjadi kabar gembira. Semoga ke depan, kesejahteraan seluruh ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu, semakin meningkat.***