Personel terbatas, Karantina Kaltim andalkan digitalisasi untuk jaga pintu masuk IKN pada 2026

PIKIRAN RAKYAT KALTIM – Menghadapi tantangan pengawasan perbatasan yang semakin kompleks di tahun 2026, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur (Karantina Kaltim) resmi menyiapkan strategi Pre-Border. Langkah ini diambil guna memperketat filter masuknya komoditas sebelum menyentuh daratan Kalimantan.

Kepala Karantina Kaltim, Arum Kusnila Dewi, mengakui bahwa luasnya wilayah pengawasan di Kalimantan Timur saat ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Namun, hal tersebut akan diantisipasi melalui transformasi layanan digital dan penguatan kerja sama internasional.

Digitalisasi Sebagai Solusi Keterbatasan SDM

Saat ini, Karantina Kaltim diperkuat oleh sekitar 150 personel. Jumlah ini dinilai belum mampu mencakup seluruh "pintu masuk" resmi maupun jalur tidak resmi di sepanjang wilayah Kaltim yang luas, apalagi dengan adanya peningkatan mobilitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

“SDM yang ada di Kaltim sekitar 150 orang, tentu belum bisa mengcover semua karena pintunya banyak dan tempatnya luas. Maka dari itu, harus dibantu dengan penguatan digitalisasi,” ujar Arum Kusnila Dewi.

Melalui sistem digital, proses analyzing atau analisis risiko terhadap barang yang akan masuk dapat dilakukan lebih cepat dan akurat sesuai dengan perundang-undangan serta aturan teknis pemerintah.

Siap Hadapi Protokol Pre-Border 2026

Memasuki tahun 2026, Karantina Kaltim menargetkan kesiapan penuh dalam skema Pre-Border. Skema ini memungkinkan pengawasan dilakukan sejak di negara atau daerah asal melalui hubungan bilateral dan multilateral yang telah disepakati.

Arum menjelaskan bahwa protokol khusus ini memerlukan ketelitian tinggi dalam mengidentifikasi potensi ancaman penyakit. Petugas di lapangan kini mulai dipersiapkan secara teknis untuk menguasai sistem identifikasi dini tersebut.

“Tahun 2026 kita sudah siap karena pre-border harus dilakukan analisis yang sesuai perundang-undangan. Secara teknis, petugas kami sudah mulai mengidentifikasi potensi-potensi tersebut,” jelasnya.

Kerja Sama Lintas Negara dan Lembaga

Selain digitalisasi, kesuksesan pengawasan di masa depan bergantung pada kuatnya kerja sama antarlembaga di dalam negeri serta hubungan antarnegara. Mengingat Kalimantan berada di posisi strategis tiga negara, protokol khusus sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas hayati nasional.

“Kita sudah siapkan layanan digitalnya, SDM-nya sudah dipersiapkan, termasuk kerja sama antarlembaga serta antarnegara karena ada hubungan bilateral dan multilateral, serta kekhususan dalam protokol karantina,” pungkas Arum.

Langkah preventif ini diharapkan dapat menutup celah risiko sekecil apa pun, sehingga Kalimantan Timur tetap menjadi wilayah yang aman dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan yang dapat merusak ekosistem serta perekonomian masyarakat.