Gandeng BRIN, APSIPOL Dorong Riset Ilmu Politik yang Berdampak Nyata bagi Solusi Kebangsaan

KORAN - PIKIRAN RAKYAT - Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) mengambil langkah strategis untuk merespons arah kebijakan baru riset nasional. Bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), APSIPOL menggelar Kuliah Umum bertajuk "Ilmu Politik dalam Bingkai Kebijakan Riset dan Inovasi Nasional" yang digelar secara daring pada Senin, 1 Desember 2025.

 

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi APSIPOL untuk mendiskusikan perkembangan ilmu politik kontemporer sekaligus mengembangkan potensi kerja sama dengan BRIN dalam kerangka Prioritas Riset Nasional (PRN).

 

Ketua Umum APSIPOL, Dr. Asep A. Sahid Gatara, M.Si., menegaskan bahwa insan akademik ilmu politik memikul tanggung jawab besar. Tidak hanya sekadar peduli pada pengembangan keilmuan semata, namun juga harus memastikan keberdampakan ilmu politik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

 

"Ilmu politik saat ini menghadapi tuntutan untuk tidak hanya menjadi disiplin teoretis, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, institusi, dan arah pembangunan nasional," ujar Asep.

 

Menurut Asep kurikulum ilmu politik perlu dirancang agar relevan dengan dinamika politik kontemporer dan mampu beradaptasi dengan model kurikulum berdampak yang sedang diperkenalkan pemerintah. Hal ini mendesak dilakukan mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh kuat pada tata kelola kemanusiaan hingga kenegaraan.

 

Sinergi Riset di Era Pemerintahan Baru

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si., memaparkan pentingnya pendekatan kolaboratif dan interdisipliner untuk merespons kebutuhan ilmu pengetahuan masa kini.

 

Prof. Arif menjelaskan bahwa di era Pemerintahan Prabowo dan Gibran, kebijakan riset nasional terus disempurnakan. Fokus utamanya meliputi penetapan Prioritas Riset Nasional (PRN), penguatan ekosistem penelitian, serta peningkatan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga riset.

 

"Pemerintah mendorong agar riset tidak berjalan terpisah satu sama lain, serta mampu merespon kebutuhan strategis negara," kata Prof. Arif.

 

Dalam paparannya, Kepala BRIN juga mengapresiasi kontribusi publikasi internasional bidang ilmu politik yang kini menempati peringkat kedua setelah ilmu lingkungan dalam periode 2020 hingga 2024. Ia menekankan bahwa kemajuan sebuah negara sangat selaras dengan tingkat inovasinya, di mana saat ini Indonesia menempati posisi 55 dalam Global Innovation Index (GII).

 

Strategi Konsolidasi Riset

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof. Arif menawarkan strategi konsolidasi riset nasional yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal, sinergi dibangun dengan kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 

 

Sementara secara vertikal, fokus diarahkan pada penguatan riset daerah untuk menyelesaikan masalah lokal yang spesifik. Di penghujung acara yang dipandu oleh moderator Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP. dan host Prof. Arizka Warganegara, Ph.D. ini, Kepala BRIN mengajak seluruh elemen APSIPOL untuk lebih intensif melakukan riset kolaboratif.

 

"Dibutuhkan keakraban Ilmu Politik dengan dunia riset dan inovasi agar senantiasa berdampak, seperti lahirnya inovasi bagi kehidupan demokrasi yang semakin mudah dan murah," kata Dr. Asep A. Sahid menutup pandangannya mengenai urgensi riset yang solutif.***