Menkeu Purbaya Pantau Anggaran MBG, Jika Tak Terserap Bakal Ditarik Kembali

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal menarik kembali anggaran belanja kementerian/lembaga yang tak terserap. Semua kementerian/lembaga bakal disisir, termasuk anggaran program makan bergizi gratis (MBG).

Meski MBG merupakan program prioritas, Purbaya menyatakan, perlakuannya tetap sama dengan program kementerian/lembaga lain. Kementerian Keuangan bakal membantu program itu, termasuk mengirim manajemen untuk mendukung MBG.

“Kalau pada akhir Oktober kami bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kami ambil uangnya. Kami sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” ucap Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 19 September 2025.

Menkeu menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) telah setuju mengembalikan dana yang tak terserap. Justru, kata dia, Kementerian Keuangan ingin membantu agar dana MBG terserap lebih cepat.

Bila tak ada sanksi, kementerian/lembaga akan santai menggunakan anggaran. “Ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya. Tapi hitungan kami tidak mungkin kelihatannya, maka kami mau lihat dan perbaiki. Kami bantu kalau bisa,” katanya.

Menkeu memastikan tak ada uang menganggur di kementerian/lembaga yang ditetapkan untuk program sampai akhir tahun. Purbaya juga bakal menyisir kementerian-kementerian yang mengerjakan program-program besar. Antisipasinya, jika pada akhir Oktober selesai dihitung dan tak terserap dengan baik, anggaran itu bakal direlokasi ke program yang lebih siap atau berdampak langsung kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana sempat menjelaskan ihwal serapan anggaran MBG. Menurut dia, penyerapan dana BGN identik dengan jumlah penerima manfaat. “Makin besar penerima manfaat, penyerapannya akan berkorelasi positif,” ujarnya di kantor BGN, Jakarta, Kamis, 18 September 2025.

Dadan mengatakan penyerapan dana MBG lambat pada awal tahun karena pada Januari 2025 hanya ada 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sehingga dana yang digunakan hanya Rp 190 miliar. Per 18 September, kata dia, sudah ada 8.344 SPPG dengan anggaran yang digelontorkan Rp 8,3 triliun.

BGN bakal terus mengejar agar pada akhir September sudah ada 10 ribu dapur, sehingga pada awal Oktober sudah menyerap Rp 10 triliun tiap bulan. Pada Oktober, BGN menargetkan sudah akan ada sekitar 20 ribu SPPG dan pada November sudah terserap Rp 20 triliun. “Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan,” ujar Dadan.

Sepanjang 2025, pemerintah menggelontorkan Rp 71 triliun untuk program MBG. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana untuk program ini ditetapkan Rp 335 triliun.