Dibalik Pernikahan Dini, Ancaman Pendarahan hingga Kematian Ibu Muda

menggapaiasa.com - Di balik praktik perkawinan anak yang masih marak di Lombok Timur, tersimpan bahaya besar yang jarang dibicarakan yakni ancaman kesehatan reproduksi. Hal itu terungkap dalam Workshop Penguatan Kapasitas 200 Kepala Desa dan Kepala Wilayah untuk Penghapusan Perkawinan Anak yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa 9 September 2025.

dr. Khoiron Tamami, Sp.OG, salah satu narasumber dalam workshop, menyampaikan bahwa organ reproduksi anak yang belum matang berpotensi menghadirkan komplikasi serius saat kehamilan dan persalinan.

“Pendarahan, keguguran, hipertensi dalam kehamilan, hingga depresi pasca persalinan adalah risiko nyata yang dihadapi anak perempuan yang menikah terlalu muda. Ini bukan sekadar teori, tetapi fakta medis yang kami temukan di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, perkawinan anak bukan hanya menempatkan anak perempuan dalam posisi tidak siap secara mental, tetapi juga menyeret mereka ke kondisi kesehatan yang bisa berujung kecacatan permanen bahkan kematian.

“Bayi yang lahir dari ibu usia anak juga menghadapi risiko stunting lebih tinggi, berat badan lahir rendah, dan kematian neonatal. Jadi persoalan ini bukan hanya menimpa si ibu, tapi juga generasi berikutnya,” tambah Khoiron.

Paparan medis ini menggugah perhatian para kepala desa yang hadir. Mereka diminta memahami bahwa pencegahan perkawinan anak adalah bagian dari tanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat desa.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami, yang hadir dalam acara tersebut juga menekankan hal senada. Menurutnya, menghapus praktik perkawinan anak berarti menyelamatkan anak perempuan dari trauma, gangguan kesehatan reproduksi, hingga kemiskinan berantai akibat rendahnya produktivitas.

“Setiap anak perempuan yang diselamatkan dari perkawinan dini adalah investasi bagi masa depan desa dan bangsa. Karena itu, kades tidak boleh memandang enteng isu kesehatan ini,” tegas Budhis.

Workshop ini menjadi ruang untuk membuka mata para pemangku desa bahwa isu perkawinan anak bukan sekadar urusan adat atau budaya, tetapi ancaman kesehatan yang nyata.***