Skenario RI Menghadapi Perang Dagang Kedua Trump: Negosiasi atau Balas Dendam?

menggapaiasa.com , JAKARTA -- Kebijakan tariff balik berimbas pula pada Indonesia dan menyentuh negara kita alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Trump dengan tegas menerapkan tarif impor atas produk-produk dari Indonesia senilai 32%. Angka tersebut setara dengan 50% dari seluruh penerimaan bea masuk untuk barang-barang impor yang dikenakan oleh Republik Indonesia kepada produk AS, seperti diklaim Trump, bernilai 64%.

Penetapan tariff sebanyak 32% bisa jadi memberikan dampak buruk pada perekonomian Indonesia di tengah kondisi tidak menentu saat ini. Keadaannya menjadi lebih rumit karena China, negara dengan ekonomi nomor dua dunia, sudah menyatakan tindakan balasan. Terdapat kecemasan bahwa perseteruan perdagangan antara keduanya dapat mendorong perlambatan ekonomi secara global. Supply chain terpengaruh. Rencana yang sangat tidak baik, mampu menimbulkan resesi dunia.

Dampak buruk tambahan bagi Indonesia meliputi kemungkinan terjadinya banjir produk impor, serta akibat dari penghentian pasokan barang buatan China menuju Amerika Serikat dikarenakan kebijakan tariff milik Trump. Tambahan pula, reciprocal tariff Trump dapat pula mempengaruhi performa ekspor Indonesia sebab penurunan permintaan produk di pasaran AS.

Dalam catatan Bisnis , AS dalam beberapa dekade terakhir menjadi mitra perdagangan penting bagi Indonesia. Negara ini merupakan salah satu destinasi utama untuk ekspor produk-produknya. Mulai dari barang-barang hasil produksi hingga kayu dikirim secara signifikan ke sana setiap tahunnya. Akibatnya, neraca perdagangan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikaf tetap memberi untung kepada Indonesia atau surplus selama empat tahun terakhir.

Berdasarkan data dari BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat di tahun 2021 sebesar US$14,5 miliar. Pada tahun berikutnya, yaitu 2022, angka tersebut meningkat signifikan menjadi US$16,5 miliar. Akan tetapi, pada tahun ini yakni 2023, surplus mengalami penurunan menjadi US$11,9 miliar.

Di tahun 2024, hingga bulan Desember, nilai ekspor barang selain minyak dan gas Indonesia menuju Amerika Serikat mencapai sekitar US$26,3 miliar. Di sisi lain, impor barang-barang selain migas dari AS ke Indonesia berjumlah kurang lebih US$9,6 miliar. Hal ini menghasilkan surplus neraca perdagangan antara kedua negara yang bernilai sekitar US$16,85 miliar.

Pada saat yang sama, bila merujuk pada data dari United States Trade Representative Menurut USTR, perdagangan barang antara Amerika Serikat dan Indonesia diproyeksikan akan menyentuh angka $38,3 miliar di tahun 2024. Ekspor produk AS ke Indonesia untuk tahun yang sama adalah $10,2 miliar, meningkat 3,7% atau tambahan $364 juta dibandingkan dengan data tahun 2023.

Impor produk dari Amerika Serikat yang berasal dari Indonesia tercatat senilai $28,1 miliar di tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 4,8% atau tambahan $1,3 miliar dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, defisit neraca perdagangan antara AS dan Indonesia untuk komoditas tertentu berada di angka $17,9 miliar pada tahun 2024, naik 5,4% atau peningkatan sekitar $923 juta jika dibandingkan dengan data tahun 2023.

Presiden Prabowo Subianto Telah melakukan pembicaraan bersama beberapa pemimpin ASEAN. Percakapan tersebut direkam dalam postingan media sosial dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Beberapa pemimpin ASEAN setuju untuk secara cepat merespons kebijakan Trump yang dinilai telah membuyarkan kesepakatan internasional.

"Kemarin, saya mendapat kesempatan untuk menjalankan pembicaraan via telepon guna meraih perspektif serta menyusun respons bersama terkait dengan isu tariff balasan yang diberlakukan AS," ungkap Anwar Ibrahim.

Anwar juga menyebutkan bahwa rapat para Menteri Ekonomi ASEAN yang berlangsung pekan depan akan membahas lanjutan dari diskusi tentang langkah-langkah optimal untuk merespons implementasi tariff balasan oleh Amerika Serikat. " Insyaallah ", pertemuan para menteri ekonomi ASEAN pekan depan akan melanjutkan diskusi tentang hal tersebut dan berupaya menemukan jawaban paling tepat untuk semua negara anggotanya," tambahnya.

Peluang Negosiasi Terbuka

Trump sebenarnya memberikan kesempatan bagi negara-negara yang dikenai tariff balasan untuk melakukan negosiasi. Ia menggarisbawahi hal ini ketika berdialog dengan jurnalis di pesawat presiden AS pada 29 Maret 2025 kemarin.

"Terbuka saya untuk hal tersebut, apabila kita mampu melakukannya, pasti akan ada hasil yang didapat dari situ," ujar Trump saat berbicara dengan jurnalis di Air Force One.

Pada hari Sabtu lalu, misalkan, Trump sudah bertemu dengan wakil dari Vietnam, Israel, serta India guna mendiskusikan aturan tariff terbaru mereka. Dalam pertemuan tersebut, Trump bersama dengan tiga rombongan ini menyinggung tentang peluang pengurangan bea masuk saling melengkapi antara kedua belah pihak.

Pada saat yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyatakan keyakinannya bahwa proses perundingan tentang penentuan tarif baru dari Amerika Serikat bagi Indonesia tetap memiliki peluang.

Anindya mengatakan bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump tentang penerapan tariff balasan sebanyak 32% terhadap Indonesia hanyalah pembukaan pernyataan dan mungkin masih akan diubah.

"Saya menganggap pernyataan dari Presiden Trump sebagai pembukaan negosiasi. Ini menunjukkan bahwa proses dialog masih berlangsung," ujarnya dalam sebuah pernyatan tertulis pada hari Jumat, 4 April 2025.

Sebagai penambahannya, Anindya menyebut bahwa Amerika Serikat dan Indonesia, yang merupakan mitra bisnis strategis, saling bergantung satu sama lain untuk meningkatkan neraca perdagangan serta performa investasinya di kedua negara tersebut.

Selain itu, Anindya juga percaya bahwa Trump mungkin akan mempertimbangkan perubahan pada tarif balasan sebesar 32% yang dikenakan kepada Indonesia karena berbagai alasan. Salah satunya adalah posisi Indonesia sebagai salah satu negera dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.

"Indonesia memiliki posisi yang sangat penting di wilayah Pasifik. Di samping menjadi bagian dari blok ekonomi ASEAN, Indonesia juga merupakan anggota APEC yang signifikan. Sebagai negeri dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia serta pemimpin bagi negara-negara non-blok, hal ini pastinya mempengaruhi pandangan Trump," ungkap Anindya.

Negosiasi atau Retaliasi?

Direktur Pengembangan Big Data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menekan agar pemerintah lebih memprioritaskan proses negosiasi daripada menerapkan tariff balas dendam terhadap Amerika Serikat.

Menurut dia, pihak berwenang seharusnya mengadakan pembicaraan dengan pendekatan yang cermat dan alasan yang rasional tentang aturan domestik yang dianggap sebagai tindakan perlindungan dirgantara Trump. Lebih dari itu, Indonesia tak termasuk salah satu penyumbang signifikan pada ketidakseimbangan dagang Amerika Serikat. Eko mementaskan bahwa balas dendam mestinya jadi alternatif akhir, bukan solusi awal.

"Usaha untuk melaksanakan jalur diplomatik perlu dilakukan. Kami [Indonesia] tidak memiliki keunggulan posisional layaknya China yang dapat memilih tindakan balasan akibat beragam kapabilitas nasional," jelas Eko.

Eko peringatkan bahwa efek dari keputusan tariff yang diberlakukan Trump bisa memperlemah perdagangan di Indonesia. Ia menjelaskan, pengaruh langsungnya cukup terbatas karena pangsa pasar Amerika Serikat hanya sekitar 10% dari seluruh ekspor Indonesia. Meski demikian, transaksi dagang dengan AS merupakan sumber surplus tertinggi untuk periode Januari hingga Februari tahun 2025.

Akhirnya, ia mengatakan bahwa penerapan tariff sebesar 32% ini dapat menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di negeri kita. "Melihat bahwa mayoritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah barang berbasis tenaga kerja, tentunya risiko PHK semakin tinggi," tambahnya.

Di samping itu, Eko menyebut bahwa penerapan tariff AS terhadap Indonesia turut mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, efek yang lebih penting untuk dikhawatirkan adalah dampak tak langsung seperti pelembatan rupiah dan IHSG, selain kenaikan yield obligasi negara karena peningkatan risiko.

Tiga Senjata Prabowo

Kepala Istana saat ini merumuskan taktik guna menangani konsekuensi dari aturan Kecaman Tarif Balasan yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump, yaitu penerapan bea masuk senilai 32% pada barang-barang impor dari Indonesia.

Noudhy Valdryno dari Deputat Bidang Penyebarluasan dan Media Informasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau yang dikenal dengan Presidential Communication Office (PCO) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil tiga kebijakan penting dalam rangkaian langkah-langkahnya terhadap kebijakan Trump.

Pertama Noudhy menyebutkan bahwa Prabowo sudah mendaftarkan Indonesia sebagai anggota BRICS (terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) di awal seminggu setelah dilantik.

Kontribusi blok kerjasama tersebut mencapai 40% dari total perdagangan global. Noudhy mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS meningkatkan sejumlah kesepakatan perdagangan multilateral.

Di luar kepemilikan anggota dalam BRICS, Indonesia juga dikenal telah mengesahkan perjanjian kerjasama semacam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang melibatkan 10 negara ASEAN serta Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Bloklah kolaborasih perdagangan bebas dan investasilah ini menjangkau 27% dari total perdagangan di dunia, selain itu terdapat akses ke OECD yang merangkus 64% transaksilah global. Di samping tersebutlah, Republik Indonésialah sudah ikut serta pada beberapa kesepakatan dagang multilateral seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA; lalu ada pula persetujuan bilateral bersama Korea Selatan, Jepun, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Irãh, Chili, beserta bermacam-maca negaralah lainnya.

Kedua ,Meningkatkan peningkatan pemulihan tambang. Bidang percepatan pengolahan sumber daya alam (SDA), Noudhy menunjukkan bahwa Indonesia sudah melakukannya untuk komoditas nikel sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dampak dari upaya ini dapat dilihat dalam kenaikan ekspor nikel beserta produk-produknya yang meningkat dari USD 3,7 miliar pada tahun 2014 hingga mencapai USD 34,3 miliar di tahun 2022.

Menurut Noudhy, Hilirisasi ini pada akhirnya akan diperkuat oleh berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Aggata Nusantara atau disingkat Danantara. SWF yang baru-baru ini muncul di Indonesia tersebut bertugas untuk membiayai serta menangani proyek-proyek hilirisasi dalam bidang-bidang penting termasuk mineral, batubara, minyak mentah, gas alam, perkebunan, sumber daya laut, ikan, dan hutan.

"Melalui tindakan ini, Indonesia bukan saja memperkuat kompetisi dalam perdagangan luar negeri, tapi juga tak lagi tergantung pada modal asing dan dapat membentuk lebih banyak lapangan pekerjaan serta menggerakkan perkembangan ekonomi yang didasari oleh sumberdaya alam secara bertanggung jawab," tambahnya.

Ketiga Atau yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan konsumsi dalam negeri. Prabowo dikenal menguatkan kemampuan pembelian masyarakat lewat berbagai kebijakan yang secara langsung memberikan dampak positif pada kesejahteraan rakyat dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut bertujuan untuk menjangkau semua pihak yang layak bantuan yaitu sebanyak 82 juta orang hingga tahun 2025.

Beberapa program lain yang dipandang dapat menguatkan kekebalan konsumsi lokal meliputi rencana pembentukan sebanyak 80.000 koperasi desa bernama Koperasi Desa Merah Putih.

"Melalui peningkatan perdagangan internasional, pengoptimalan potensi sumber daya alam, serta mendorong konsumsi domestik, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia masih bisa berkembang walaupun berada dalam kondisi global yang tidak pasti," ungkap Noudhy.