Sindiran untuk Dedi Mulyadi dari Ketua GRIB Jabar: "Jangan Lompat Pagar", Gubernur Dinilai Sibuk dengan Hal Lain

menggapaiasa.com Ini adalah kritik Ketua GRIB Jawa Barat terhadap Dedi Mulyadi.

Dia mengatakan bahwa Gubernur Jabar tersebut sibuk menemukan materi.

Dia juga menyarankan agar Dedi Mulyadi kembali menjalani tugas pokoknya sebagai gubernur.

Tampaknya perselisihan diantara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan organisasi otonomi GRIB terus berlangsung.

Terbaru ini, Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry kembali tampil mengkritik Dedi Mulyadi.

Gabryel mengeluarkan kritik tajam terhadap performa Dedi Mulyadi yang dianggapnya berlebihan.

Gabryel bahkan mengolok-olok kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar yang dianggap terlalu fokus pada pembuatan konten.

Demikian pernyataan Ketua DPD GRIB Jaya Jabar tersebut di ruangan kerjanya yang berada di area Grand Taruma Teluk Jambetimur, Karawang, Jawa Barat. Video ini diposting oleh akun Instagram @informasi_karawang pada hari Sabtu, 26 April 2025.

Pada videonya, Gabryel Alexander Etwiorry mengomentari tentang aksi Dedi Mulyadi yang menangani masalah-masalah di Jawa Barat dengan cara yang sangat berlebihan.

Gabryel mengulang pernyataannya setelah Dedi Mulyadi dikabarkan turun langsung ke Polresta Depok dalam kasus pembakaran mobil polisi yang menjadi sorotan dan melibatkan ormas GRIB Jaya Depok.

Gabryel menyerahkan kasus yang melibatkan ormasnya tersebut kepada aparat kepolisian.

"Oleh karena itu mari kita sama-sama awasi saja, jangan campur tangan," kata Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry.

Gabryel mencurigai bahwa kedatangan Dedi Mulyasi bertujuan untuk mempengaruhi keputusan polisi dalam hal itu.

Selanjutnya, Gabryel juga menyampaikan kritik tajam terhadap Dedi Mulyadi agar tidak bergantung terus pada sarana untuk menghasilkan materi di platform-media sosial.

"Oleh karena itu, biarkan Gubernur menjalankan tugasnya seperti seharusnya. Silakan Gubernur fokus pada pembangunan Jawa Barat dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di sana. Namun, hindari terlalu banyak mencari bahan untuk membuat konten. Cukup jalani saja tanggung jawab sebagai Gubernur tanpa harus melampaui batas," ujar Gabryel.

Menurunya, kasus pembakaran mobil polisi sebaiknya diurus oleh petugas kepolisian, dan sang gubernur tidak perlu campuri urusan ini.

"Sebab tanggung jawab dalam menegakkan hukum ada pada aparat penegak hukum, maka untuk kasus Depok silakan diserahkan saja. Kami pun tidak campur tangan, biarkan polisi yang menangani hal tersebut karena di sana bukanlah tempat bagi kita untuk membela diri; sudah terbukti bahwa tak seorangpun memiliki KTA GRIB," ujarnya.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pernah mengunjungi lokasi kejadian pembakaran tiga unit kendaraan polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Depok.

Setelah mengunjungi tempat tersebut, Dedi Mulyadi pun mampir ke Polres Metro Depok untuk berjumpa dengan Kapolres Metro Depok serta Wali Kota Depok.

"Saya telah meminta bantuan kepada para warga untuk tidak menciptakan keributan atau kericuhan, serta mereka diminta untuk selalu menghormati adat istiadat masyarakat Jawa Barat yang berfokus pada prinsip saling merawat, menyayangi, dan mendidik satu sama lain," ungkap Dedi saat berkunjung ke Polres Metro Depok pada hari Selasa (22/4/2025).

Polisi sebelumnya sudah mengidentifikasi enam terduga pelaku yang merusak dan membakar tiga kendaraan polisi di Depok.

Gubernur Jawa Barat Dedi juga menekankan kepada Wali Kota Depok untuk lebih peduli terhadap keluarga pelaku.

"Meskipun ayahnya melakukan tindakan pidana, proses hukumnya harus tetap dilanjutkan. Namun, dampak sosial akibat penahanannya juga perlu dipertimbangkan, seperti adanya anak yang masih mengejar pendidikan atau istrinya yang kehilangan sumber pemasukan dari sang suami dan mungkin menghadapi pemutusan hubungan kerja," terang Dedi.

Tantang Debat

Sebelumnya

Pemimpin DPD dari GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry mengatakan bahwa masih terdapat banyak kasus perampokan dan pengancaman dalam sistem birokrasi yang seharusnya ditangani dengan prioritas tinggi.

Katanya malah para preman bertiep lebih kejam.

Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Gubernur Jawa Barat untuk tidak menyambungkan ormas dengan tindakan perampokan atau pengancaman kekerasan.

Dia berharap agar Dedi tidak terlalu tendensius dalam membahas tentang praktik premanisme yang dilakukan oleh ormas di lingkungan masyarakat.

"Saya sebenarnya mendukung ideologi beliau, tetapi harap tidak bersikap bias," kata Gabriyel seperti dilansir dalam podcast Titik Temu yang dirilis tanggal 10 April 2025. Ia menambahkan bahwa pembicaraan tentang kriminalitas tak perlu selalu berfokus pada organisasi kemasyarakatan tersebut.

Menurut dia, organisasi masyarakat adalah bagian dari warga negara yang perlu diakui dan dipertimbangkan oleh pemerintah.

Mereka mempunyai hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

"Organisasi kita terdiri dari warga negara, memiliki hak untuk meraih pendidikan berkualitas, mencari pekerjaan, serta membangun masa depan dan kesejahteraan. Kita semua setaraf; sebagai bagian dari masyarakat, kita berhak atas hal-hal yang sama pula. Oleh karena itu, harapannya kepada Gubernur Jawa Barat agar tidak bersikap sektarian," ujarnya.

Ia pun mempersilakan jika Dedi Mulyadi tetap kekeuh untuk memberantas praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas.

Namun, katanya, Dedi juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri.

"Baru itu yang bisa membuat saya mengangguk setuju," katanya.

Artikel ini sudah dipublikasikan di TribunJabar.id

(*/menggapaiasa.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Perhatikan pula berita atau info tambahan di Facebook , Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan