Seleksi dan penetapan PPD harus terbuka dan jujur

JAYAPURA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura tetap menjadi sorotan. Beberapa keputusan oleh Ketua KPU dipandang tidak mengikuti prosedur yang ada dan lebih condong bersifat tertutup kepada masyarakat. Salah satunya adalah penunjukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) minggu lalu yang dipersepsikan sebagai langkah yang tidak sejalan dengan aturan mainnya.

Menghadapi situasi tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Papua, Methodius Kossay, SH, M.Hum, CMP, CT, menyampaikan bahwa semua kantor layanan publik termasuk KPU perlu bersikap terbuka dan transparan dalam rangka kepentingan rakyat. Tujuannya adalah agar bisa menilai kemampuan, bakat, kesungguhan, serta kedaulatan para calon anggota dengan tepat.

"Setiap langkah pada proses penyeleksian peserta calon anggota PPK/PPD yang diadakan oleh KPU harus dikerjakan secara transparan sambil memperhatikan kemampuan, kapabilitas, kejujuran, serta ketidakberpihakkan para peserta," ungkap Methodius dalam pernyataannya tertulis hari Kamis (24/4).

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 36 Ayat (2) dari Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 mengenai Pendirian dan Tata Kelola Tim Pengawas Pemilu Sementara dan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota.

Methodius tegas mengatakan bahwa institusi negara KPU, khususnya KPU Kota Jayapura, perlu menyampaikan setiap program dan keputusan yang dibuat agar dipublikasikan secara transparan kepada publik. "Dari awal pengumuman pendaftaran hingga penentuan PPK terpilih, semuanya harus dilakukan dan disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat," tegasnya.

Methodius mengatakan bahwa prinsip transparansi amat vital bagi publik agar bisa mendapatkan data dengan cara yang terbuka serta mudah dimengerti oleh semua pemangku kepentingan dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Sebagai pengamat kebijakan publik Methodius berharap KPU Kota Jayapura harus memberikan informasi yang lebih terbuka dan akses yang luas kepada masyarakat umum untuk dapat memperoleh informasi.

"Saya mengharapkan KPU Kota Jayapura perlu menyediakan informasi yang lebih transparan serta memberikan kesempatan bagi publik umum ataupun pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data atau detail tentang proses seleksi yang saat ini dijalankan oleh KPU Kota Jayapura," ungkap Methodius.