Negosiasikan Harga dengan Trump, Pemerintah Siap Tingkatkan Impor Gandum dan Minyak dari AS

menggapaiasa.com.CO.ID - JAKARTA. Indonesia berencana menyelesaikan masalah ini melalui proses perundingan dan meningkatan aktivitas impornya dari AS sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dunia, termasuk keputusan presiden AS yang menerapkan tarif balasan sebanyak 32% terhadap produk Indonesia.

Setelah bertemu dengan lebih dari 100 asosiasi pengusaha pada hari Senin, tanggal 7 April, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa adanya pembicaraan untuk menaikkan impor dari Amerika Serikat diharapkan dapat meringankan beban tarif impor yang ditetapkan oleh AS.

Kemungkinan memperbesar impor dari Amerika Serikat sesuai pula dengan catatan neraca perdagangan AS terhadap Indonesia yang tetap mengalami ketidakseimbangan sebesar US$ 17,88 miliar di tahun 2024.

"Setelah itu tentang tarif serta cara memperbesar impor, petunjuk dari Bapak Presiden mengenai selisih antara impor dan ekspor (neraca perdagangan positif AS ke Indonesia) hingga mencapai US$ 18 miliar (sekitar angka tersebut pada tahun 2024)," jelas Airlangga saat memberikan keterangan pers, Senin (7/4).

Perancangan tersebut, pihak berwenang bermaksud untuk memperbesar pengimporan gandum, kapas, serta hasil produksi minyak dan gas dari Amerika Serikat.

Tidak terlepas dari hal tersebut, sesuai dengan presentasi yang disampaikan oleh Airlangga ketika berkonsultasi bersama para pelaku usaha, pihak pemerintah pun telah merencanakan beberapa bentuk insentif baik fiskal maupun non-fiskal. Beberapa di antaranya adalah pemotongan tarif bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) atas barang importir, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk-produk impor lainnya guna mendukung upaya memperluas perdagangan dengan Amerika Serikat sambil tetap menjaga kinerja ekspor kita di pasar global ini.

Sekarang ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk melanjutkan kebijakan lisensi impor atau pembatasan impor tertentu (Lartas Impor).

Pemerintah diingatkan pula agar mengawasi tingkat kesetaraan lapangan bermain atau kebijakan terhadap diskriminasi bagi produk-produk lainnya.

Usulan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk perundingan antara pemerintah dan Amerika Serikat supaya tarif balasan yang diberikan AS terhadap Indonesia senilai 32% bisa dikurangi.

Sebagai komponen dari pembicaraan, pihak pemerintah Indonesia pun sudah merancang beberapa tindakan guna mengatasi masalah-masalah yang dipaparkan oleh pemerintah Amerika Serikat, khususnya seperti yang tertuang pada dokumen National Trade Estimate (NTE) tahun 2025 yang dirilis oleh Perwakilan Dagang A.S.

Presiden Prabowo sudah memberi petunjuk kepada Kabinet Merah Putih agar melaksanakan tindakan strategis dan memperbaiki struktur bersama dengan menerapkan kebijakan deregulasi seperti menyederhanakan aturan dan menghapus peraturan-peraturan yang menjadi hambatan, secara khusus berkaitan dengan Non-Tariff Measures (NTM) atau Ketentuan Bukan Bea Masuk.

Ini sesuai dengan usaha untuk memperkuat kompetitif, menyokong keyakinan para pemain di pasaran, serta menggaet modal asing agar tetap tercipta laju perkembangan ekonomi.