Muhaimin Iskandar: Kerja Sama Adalah Kunci untuk Ekonomi yang Inklusif

menggapaiasa.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengadakan Uji Publik Program 'Berdaya Bersama-Standarisasi Bantuan dan Latihan Usaha bagi Masyarakat'. Acara ini menjadi sebagian dari Proyek Percontohan Berdaya, yaitu langkah penting yang dibuat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada kelima aspek pokok tersebut.

Satu pilar penting lainnya yaitu "Berdaya Bersama" bertujuan menciptakan program bimbingan yang telah disesuaikan dan sesuai dengan situasi bisnis warga setempat di seluruh wilayah. Salah satu sasaran Uji Publik Program Pionir Berdaya ini ialah menyusun regulasi yang secara signifikan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Proses ini dirancang dari awal berdasarkan prinsip transparansi yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo saat ini. Dengan kerjasama antara pemerintah, media massa, para ahli, pemodal investasi, serta pengusaha, diupayakan terciptanya regulasi yang dapat memacu pembentukan lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis dalam ekosistem wirausaha rakyat.

Mentri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MenkopPK), Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa meningkatkan sistem bimbingan bagi pelaku usaha rakyat merupakan hal penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil serta inklusif. Ia juga menerangkan bahwa program Perintis Berdaya, terutama bagian 'Berdaya Bersama', dimulai dengan semangat untuk memberlakukan metode baru yang lebih terorganisir dan memiliki dampak positif.

Saya mengenali pentingnya suatu sistem yang dapat merangkul beragam usaha peningkatan kapasitas yang sebelumnya terpisah-pisahkan. Kami butuh satu rangkaian komprehensif yang sanggup menyelesaikan keperluan publik dengan cara metodologis serta jangka panjang. Oleh karena itu, saya telah minta pada Deputi Bidang Koordinasi Penyuluhan Ekonomi Sosial dan Proteksi Tenaga Kerja Perantau agar menjadi ketua pengembangan model nasional tersebut, didukungi sepenuhnya oleh semua asisten deputinya beserta satuan tugas relevannya di bawah naungan Kemenko PM,” ungkapnya saat memberitahu pers hari Sabtu (26/4).

Muhaimin Iskandar mengatakan selanjutnya bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah menjadi fondasi utama dari ekonomi di Indonesia, memberikan kontribusi pada sektor eksportir dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Oleh karena itu, pihak pemerintahan memiliki komitmen untuk merancang lingkungan bisnis yang mensupport perkembangan jangka panjang UMKM dengan cara melakukan kerjasama, membimbing sesuai standar, meningkatkan kesempatan akses finansial, serta penyelenggaraan program pelatihan bermutu.

Dalam program 'Berdaya Bersama', model pembinaannya dikembangkan berdasarkan konsep inkubasi dan bertahap, menggunakan sistem pelatihan sebanyak dua tahapan (tingkatan dasar-advanced). Pelatihannya ini menekankan pada aspek praktikalitas, fleksibilitas, serta kerjasama tim. Isi materinya terdiri dari 12 buku panduan utama yang membahas tentang kepemimpinan bisnis, penerapan teknologi, pengelolaan dana, sampai kepada penanganan krisis, kelangsungan hidup perusahaan, dan strategi ekspansi pasar internasional.

Acara ini menyedot perhatian lebih dari 90 orang yang berasal dari beragam bidang seperti seniman kreatif, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), bank-bank terkemuka, start-up teknologi, kalangan akademik, organisasi non-pemerintahan, serta pers. Di antaranya hadir wakil-wakil dari Dewan Perancang Busana Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Danone Indonesia, GoTo Group, Astra Financial melalui anak perusahaan Bank SAQU, BRI, dan PNM.

Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan semangat kerjasama antar berbagai pihak untuk mengembangkan sistem pendukung yang bersifat inklusif dan sesuai dengan kebutuhan. Leontinus Alpha Edison, Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta Pelindungan Tenaga Kerja Migran, menegaskan bahwa program tersebut dirancang atas dasar pengetahuan praktis dari mereka yang terlibat langsung di lapangan.

"Setiap modul dan metode yang dirancang dalam program Berdaya Bersama berasal dari pengalaman di lapangan. Kami mengambil ilmu secara langsung dari para pembimbing, pebisnis mikro, serta komunitas setempat," jelas Leontinus.

Forum ini juga mementaskan urgensi untuk mencakup pelaku usaha informal, wanita, penyandang disabilitas, serta tenaga kerja migran dalam merumuskan kebijakan pengembangan nasional. Pendampingan tak cukup hanya sampai pada tahap pelatihan; sebaliknya, ia harus dilanjuti dengan pemantaun, jalinan hubungan bisnis, serta dukungan bertahap.

Proyek ini sesuai dengan tujuan kebijakan nasional seperti Astaga Cita Nomor 3, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, serta Peraturan Presiden nomor 146 dari tahun 2024, di mana mereka meminta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk menjadi pemimpin dalam kerja sama sektoral. Mereka juga sangat menyambut baik semangat dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam proses konsultasi publik tersebut.

"Setiap saran akan membentuk dasar perbaikan program 'Perintis Berdaya' sebelum dijalankan secara nasional. Berdaya Bersama merupakan tahap pertama dalam menciptakan ekosistem pengembangan masyarakat yang lebih kuat dan memiliki dampak konkret," demikian disampaikan Leontinus.