Ijazah Jokowi Kembali Disorot, TPUA Desak Klarifikasi: Pengacara dan UGM Bungkam Tanpa Perintah Pengadilan

PR GARUT — Isu lama terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali memantik polemik. Pada Selasa (15/4), sekelompok massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menggelar aksi demonstrasi di depan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Mereka menuntut klarifikasi terkait dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu.

Aksi ini didominasi kalangan emak-emak dan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Roy Suryo, dr. Tifauzia, serta Rismon Hasiholan. Ketiganya disebut telah melakukan pertemuan tertutup dengan pihak dekanat guna menggali informasi lebih lanjut mengenai riwayat akademik Presiden ke-7 RI tersebut.

Tak ketinggalan, tokoh reformasi Amien Rais juga hadir dalam unjuk rasa. Dalam pernyataannya, Amien yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat UGM menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kampus almamaternya. Ia bahkan menyatakan keyakinannya bahwa ijazah yang selama ini diklaim milik Jokowi tidak sah. "Kalau saya yakin memang ijazahnya itu tidak ada. Kalau ijazah oplosan memang dibuat, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas, maaf, abal-abal," ucap Amien.

Desakan agar Jokowi Buka Ijazah Asli

Dalam orasinya, TPUA menuntut Presiden Jokowi untuk menunjukkan itikad baik dengan membuka bukti autentik berupa ijazah asli dari UGM. Mereka menilai, keterbukaan ini penting untuk meredam polemik yang sudah berlarut-larut sejak masa awal kepemimpinan Jokowi. "Jika memang ada ijazah, tunjukkan saja ke publik. Persoalan ini akan selesai tanpa perlu terus diperdebatkan," seru salah satu orator aksi.

Menanggapi desakan tersebut, kuasa hukum Presiden Jokowi, Yakup Hasibuan, memberikan pernyataan tegas. Ia menolak tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu dan menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan dokumen tersebut ke publik, kecuali diperintahkan oleh pengadilan.

"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti pengadilan. Itu pasti kami akan taat," ujar Yakup di Jakarta Pusat.

Ia juga menekankan bahwa membuka dokumen pribadi tanpa dasar hukum bisa menciptakan preseden buruk dalam praktik hukum nasional. "Kami cukup tegas. Kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi," tambahnya.

UGM: Hanya Akan Beri Bukti Jika Diminta Pengadilan

Senada dengan pernyataan kuasa hukum Jokowi, Universitas Gadjah Mada melalui pihak Fakultas Kehutanan menegaskan bahwa seluruh data dan dokumen akademik mahasiswa dilindungi oleh regulasi hukum dan tidak dapat diberikan kepada pihak eksternal tanpa dasar hukum yang jelas.

UGM hanya akan memberikan dokumen terkait status akademik Presiden Jokowi apabila diminta secara resmi oleh pengadilan. "Kami tidak bisa dan tidak akan membuka informasi akademik mahasiswa kepada publik begitu saja. Jika ada permintaan resmi dari pengadilan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai aturan," ujar salah satu perwakilan kampus.

Isu Lama Kembali Menguat Jelang Tahun Politik

Polemik keaslian ijazah Presiden Jokowi bukan kali pertama muncul. Isu ini sudah mencuat sejak awal masa jabatannya sebagai presiden dan telah berkali-kali dibawa ke ranah hukum. Namun, sejauh ini, tidak ada satu pun gugatan yang terbukti di pengadilan.

Munculnya kembali isu ini menjelang tahun politik kembali memanaskan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai polemik ini sengaja digoreng untuk kepentingan politik tertentu, sementara lainnya terus mendorong transparansi dari pemimpin negara.***