Tolak Keras: Usulan Pensiun ASN Ditinggikan ke 70 Tahun

Gagalkan secara tegas proposal Korpri mengenai peningkatan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun. Penyesuaian seperti itu sangat subyektif dan tak ada keadaan darurat yang memungkinkannya dibutuhkan saat ini. Tak ada dasar kuat mendukung ide tersebut selain sekadar ingin membuat ASN bertugas lebih lama saja, bukan hal lainnya. Oleh karena itu, tetap patuhi aturan bahwa ASN bisa pensiun pada umur 60 tahun jika menjabat sebagai kepala atau pejabat senior tingkat atas, sedang bagi mereka yang menjalankan fungsi operasional, batas maksimal pengabdiannya adalah hingga mencapai usia 58 tahun.

Oleh karena itu, secara langsung tolak ajuan pemberlakuan usia pensiun PNS menjadi 70 tahun. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi aspek keuangan negara, tetapi juga dampak yang signifikan pada masalah sosial, efektivitas pekerjaan, kondisi kesehatan, dan tunjangan pensiun.

Tolak ukur penolakan terhadap gagasan untuk menaikkan umur pensiun Aparatur Sipil Negara menjadi 70 tahun pastinya memiliki dasar sendiri. Paling tidak ada enam argumen utama yang menjelaskan mengapa ide tersebut ditentang, yakni sebagai berikut:

1. Dampak Fiskal Atau Anggaran Negara. Jika batas usia pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) diubah menjadi 70 tahun, hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya gaji PNS yang harus dipenuhi oleh negara. Ini berarti bahwa sumber daya negara akan digunakan untuk waktu yang lebih lama dan proses pengadaan PNS baru mungkin terlambat. Tidak hanya itu, upah pensiun negara juga bisa membengkak, sehingga proposisi tentang perubahan masa kerja bagi para PNS tersebut memiliki potensi merusak stabilitas fiskal negara secara jangka panjang.

2. Dampak sosial akibat hambatan dalam kesempatan kerja bagi generasi muda sangat berbahaya. Hal ini bisa menyebabkan kemacetan di sektor birokrasi. Pegawai Sipil yang sudah lama bekerja belum juga memasuki masa pensiun, sementara generasi muda kian merugi dan tak memiliki kesempatan untuk bergabung sebagai pegawai negeri sipil. Ini menciptakan dilema baru pada proses regenerasi PNS.

3. Produktivitas dan efesiensi pekerjaan. Sayangnya, bukan semua jenis tugas dalam pelayanan publik bisa ditunaikan dengan baik oleh pegawai berumur, khususnya untuk profesi yang membutuhkan tenaga fisik atau melibatkan kegiatan di luar ruangan. Hal ini tentunya akan menghambat produktivitas serta efesiensi dari beban kerja tersebut.

4. Kondisi kesejahteraan, meliputi aspek fisik dan mental bagi aparatur sipil negara tersebut juga menjadi perhatian. Terlebih tugas yang memerlukan kemampuan berpikir bisa menghadapi tantangan, apalagi ditambah dengan beban biaya medis yang umumnya semakin naik seiring waktu.

5. Biaya pensiun yang ditanggung oleh pemerintah cenderung meningkat terus. Oleh karena itu, hingga struktur pensiun PNS masih belum berubah, memperpanjang masa kerja akan menciptakan permasalahan signifikan di masa depan.

6. Implikasi hukum dan regulasi. Perpanjangan masa pensiun untuk Aparatur Sipil Negara tentu akan menghadirkan berbagai tantangan hukum serta kebijakan yang rumit di waktu mendatang.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah harus menolak ide untuk meningkatkan batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun. Diperlukan analisis menyeluruh tentang manfaat serta dampak negatif dari peningkatan usia pensiun ASN hingga 70 tahun. Subjektifnya, saya merasa bahwa aspek negativanya lebih dominan. Terlebih lagi pada konteks ekonomi nasional saat ini. Menambah masa kerja ASN hanya akan memberikan solusi sementara tetapi bisa mencegah pergantian generasi pekerja, membengkak biaya anggaran jangka panjang, dan menciptakan perbedaan persaingan antar golongan pekerja.

Sebaiknya kita memperbaiki performa dan disiplin pegawai negeri sipil daripada menambah masa jabatan mereka. Mari bertanya pada publik apakah layanan dari PNS saat ini sudah sesuai harapan. Yang lebih penting adalah melakukan revolusi dalam sistem birokrasi agar menjadi lebih produktif dan hemat waktu.