Ormas Islam Berbicara Tentang Kesiapan Prabowo Mengakui Israel Jika Palestina Bebas

JAKARTA, menggapaiasa.com Beberapa organisasi kemasyarakatan Islam ikut berkomentar terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel sebagai entitas bernegara, dengan syarat bahwa Israel juga harus mengakui kedaulatan Palestina.

Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Jika negara Palestina direcognize oleh Israel, Indonesia telah menyatakan bahwa mereka akan segera recognize Israel dan bersedia untuk memulai hubungan diplomasi dengan Israel," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Di beragam platform pula, Prabowo sering mengemukakan pandangan Indonesia tentang menyelesaikan masalah melalui pendekatan kedua belah pihak atau antar dua negara.

Menurutnya, kedaulatan bagi rakyat Palestina adalah satu-satunya solusi untuk meredakan perselisihan dan menyelesaikan pertikaian yang berlangsung di wilayah dikenal sebagai "Tanah Suci".

Namun, menurut Prabowo, hak Israel seharusnya juga diakui sebagai negara yang berdaulat dan keselamatannya perlu dipertimbangkan ketika Palestina mencapai kemerdekaan.

"Saya tekankan bahwa kita perlu juga mengakui serta memastikan hak Israel untuk menjadi negara merdeka dan memiliki kedaulatan, termasuk jaminan keamanannya," ujar Prabowo.

Klaim tersebut mendapat beragam tanggapan dari beberapa organisasi keislaman di Tanah Air.

Tangkap Netanyahu

MUI menegaskan bahwa jika Indonesia bersedia mengenali Israel berdasarkan kondisi dimana Israel juga mau mengakui Palestina, hal ini seharusnya disertai dengan kesepakatan untuk mendesak penanganan kasus pelanggaran HAM oleh perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Bidang Kerjasama Internasional MUI, menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya mendesak supaya Israel serta Netanyahu dikenakan hukuman karena tindakan pelaku perang Israel terhadap rakyat Palestina.

"Terdapat catatan signifikan dibalik pernyataan Presiden Prabowo mengenai urusan diplomasi ini, yakni bahwa Israel harus mendapatkan sanksi berdasarkan hukum duniainternasional serta menangkap Netanyahu secara paksa lantaran telah menjalankan tindakan terlarang seperti yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)," jelas Sudarnoto dalam rilisnya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025.

Maka itu, Sudarnoto mendukung tindakan Prabowo yang menekankan kemerdekaan Palestina berdasarkan UUD NRI yang memerintahkan anti penjajahan bagi bangsa Indonesia.

"Bila Israel berhenti menakluki, seluruh tentara ditarik kembali dari Gaza, segala lahan yang diambil dengan Paksa oleh Israel dikembalikan, dan semua tahanan Palestina dibebaskan, maka tak akan ada lagi sebab bagi Indonesia untuk membenci Israel," ujarnya.

Israel harus tanggung jawab

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyatakan bahwa Israel masih berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pelakuankrima perang yang telah dilakukannya sepanjang waktu.

Anwar mengatakan bahwa jika Palestina berhasil mencapai kemerdekaan, Israel akan dihadapkan pada hukum karena telah melakukan genosida terhadap penduduk Palestina.

"Izrael tentunya juga harus menanggung konsekuensi atas tindakannya yang merupakan genosida serta semua kejahatan lainnya yang dilancarkan terhadap warga negara dan tanah air Palestina sepanjang waktu ini," ungkap Anwar lewat pesan pendek, hari Kamis.

Menurut Anwar, Israel merupakan suatu negara penakluk, sementara itu Indonesia secara tegas menentang segala bentuk penjajahan sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta keadilan.

Apabila Israel berniat untuk memulai hubungan diplomatik dengan Indonesia, kesempatan tersebut hanya akan muncul bila Israel mengakhiri pendudukan atas wilayah Palestina.

"Serta menghadirkan kebebasan lengkap bagi warga Palestina, agar Palestina dapat menjelma sebagai suatu negeri yang sungguh-sungguh bebas dan mandiri," jelas Anwar.

Diplomasi yang baik

Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU, menyokong tindakan Presiden Prabowo apabila Israel berkeinginan untuk dikenali oleh Indonesia sebagai sebuah negeri.

Menurut dia, itu adalah bagian dari diplomasi internasional yang efektif untuk menyatakan dukungannya pada kemerdekaan rakyat Palestina.

Menurut Gus Fahrur, "Itu adalah cara berbahasa yang sangat baik untuk menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan rakyat Palestina," katanya kepada menggapaiasa.com , Kamis.

Menurutnya, kedaulatan Palestina perlu direalisasikan dan solusi dua negara bisa jadi pilihan optimal sekarang ini guna menyelesaikan perselisihan tersebut.

Banyak orang mendesak agar diciptakan "dua negara untuk dua kelompok etnis" yang dapat hidup bersama dalam kedamaian. Pastinya hal ini harus dimulai dengan pengakuan kemerdekaan Bangsa Palestina yang merdeka oleh Israel," ujar Gus Fahrur.