Presiden Prabowo Siapkan Perpres untuk Cepatkan MBG, Manfaatnya bagi 82,9 Juta Siswa

menggapaiasa.com - Pihak berwenang sedang mengembangkan Peraturan Presiden (Perpres) guna mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bernutrisi Gratis (MBG), sehingga dapat mencapai sasaran menjangkau 82,9 juta orang yang mendapat manfaat pada tahun 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, peraturan itu baru diimplementasikan karena Presiden Prabowo Subianto secara langsung meninjau setiap wilayah. Hal ini disebabkan masih ada sebagian besar area yang belum mendapatkan Manfaat Bantuan Gizi (MBG) walaupun program sudah berlangsung lebih dari empat bulan.

"Sebab Bapak Presiden selalu merasakan kesedihan ketika pergi ke wilayah-wilayah tersebut, dia melihat bahwa masih ada banyak orang yang belum menerima manfaatnya (MBG) daripada mereka yang sudah mendapatkannya. Oleh sebab itu kami butuh percepatan pembangunan," ujarnya pada hari Sabtu, 10 Mei.

Di samping itu, dia menambahkan bahwa program tersebut telah berlangsung dengan baik. Sehingga, pihak pemerintahan pun mulai mengambil langkah cepat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG yang bertujuan membantu ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa dari jenjang PAUD sampai SMA dan juga para santri.

Pada awalnya diluncurkan tanggal 6 Januari 2025, Program MBG berhasil menyediakan makanan untuk 570.000 siswa sekolah dan bekerja sama dengan 190 Unit Layanan Penyedia Gizi (ULPG) yang ada di seluruh 26 propinsi di Indonesia. Sampai sekarang, total telah dibentuk 1295 ULPG yang menyebar ke 38 propinsi.

Jika program MBG sudah beroperasi sepenuhnya, diperlukan 30.000 SPPG untuk menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran tambahan bagi MBG senilai Rp 50 triliun di atas alokasi anggaran yang ada yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Untuk mendukung percepatan pembangunan atau operasional SPPG, selain mengandalkan dana dari anggaran internalnya, BGN bekerja sama dengan sejumlah entitas termasuk pemerintah lokal, departemen/pembuat kebijakan, badan usaha milik negara, tentara nasional, polisi republik, serta perusahaan swasta.

Saat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik dari sisi keuangan. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan untuk menambah dana bagi proyek MBG.

"Sudah termasuk dalam anggaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan yaitu salah satu reallocasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita akan digunakan untuk menambah program pemberian makanan bernutrisi," jelasnya.

Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang hanyalah kesiapan teknis untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diluncurkan secara bersama-sama di seluruh Indonesia pada bulan November tahun 2025. "Oleh karena itu, tim dari Kementerian dan Badan Bergizi kami terus menyiapkan aspek-aspek teknis dalam waktu yang sama," tandasnya.

Mereka juga secara berkelanjutan memantau hasil penilaian yang telah dilakukan dalam Lima Bulan Terakhir. Banyak Kasus Seperti Keracunan Serta Menjadi Pokok Bahasan Untuk Koreksi Pemerintah.

"Jangan sampai ada hal-hal yang kembali terjadi, oleh karena itu mari kita tinjau semuanya dan lakukan perbaikan di bagian-bagian yang memerlukan fokus tambahan," tegasnya.