BGN Siapkan Sertifikasi untuk Program Makanan Bergizi Gratis

menggapaiasa.com , Jakarta - Lembaga Gizi Nasional sedang merancang prosedur sertifikasi untuk kantin publik atau Unit Layanan Penyedia Gizi (SPG). SPPG ) untuk proyek makan bergizi gratis Sertifikasi ini dijalankan untuk memperkuat keamanan pangan serta kualitas dari menu-program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Ketua BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pembentukan kerangka sertifikasi ini berlangsung bersama-sama dengan Komite Akreditasi Nasional atau KAN. "Saat ini kita tengah merumuskan pedoman sertifikasi bagi Unit Layanan Penyediaan Gizi, bekerja sama dengan KAN. Kami juga sedang menyiapkan hal-hal berkaitan dengan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi Analisis Bahaya dan Kontrol Titik Kritis (HACCP)," paparnya pada sesi dialog dengan Komisi IX DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Mei 2025.

Dadan menyebutkan bahwa nanti tiap SPPG yang aktif harus mendapatkan sertifikasi guna menjamin kepatutan proses pengolahan makanan sesuai standarnya. Menurut Dadan, setiap dapur umum bagi MBG tersebut bakal dievaluasi tingkat kelayakannya. "Tentu saja diperiksa apakah pantas atau tidak, dan juga ada kemungkinan merosotnya akreditasinya. Ini semua bergantung pada penilaian: apakah sangat unggul, cukup baik, atau hanya baik," jelasnya.

BGN Sasaran kita adalah menerapkan skema sertifikasi ini pada Juni atau Juli nanti. "Skema sertifikasi ini tengah kami susun dan semoga bisa langsung diterapkan mulai bulan Juni atau Juli," ungkap Dadan.

Di samping itu, Dadan juga mementstikan kebutuhan kerjasama lintas lembaga dalam memantau dan melindungi implementasi proyek MBG. Dia menekankan pentingnya peranan Badan Pemantau Obat dan Makanan alias BPOM yang sudah turut mengendalikan proses proyek pemerintahan tersebut di lokasi lapangan.

Menurutnya, BPOM pantas menerima dana ekstra karena telah dipercaya dengan tanggung jawab memantau proyek MBG. Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa terdapat tujuan menaikkan jumlah SPPG hingga 30 ribu unit menjelang akhir tahun. "Oleh karena itu, saya akan mencadangkan supaya alokasi anggaran BPOM bertambah guna melakukan inspeksi bersama kita, atau dapat juga bekerja sama dengan kita," jelasnya.

Dadan mengungkapkan bahwa sampai tanggal 21 Mei 2025, telah ada 1.397 program SPPG yang sedang berjalan. Jumlah peserta atau penerima manfaat dari program ini adalah sekitar 3.979.954 individu. Namun, angka tersebut belum memenuhi harapan yang diumumkan oleh Badan Gizi Nasional saat pertemuan dengan DPR pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Pada kesempatan itu, Dadan meramalkan bahwa hingga 14 Mei nanti, diperkirakan akan ada kira-kira 1.505 unit SPPG untuk menjangkau sekitar 4.163.941 orang sebagai penerimanya.

Meskipun begitu, Dadan bertujuan agar terdapat 294 SPPG baru yang berfungsi pada 29 Mei 2025. Estimasi jumlah penerima manfaat tambahan diperkirakan mencapai 882 ribu orang. Dia menjelaskan bahwa dengan demikian, secara keseluruhan akan ada sekitar 1.691 SPPG yang siap mengabdi kepada hampir 4,8 juta penerima manfaat pada tanggal tersebut.