Anggito Abimanyu, dari Kampus hingga Pusat Kebijakan: Ketua Baru LPS dengan Visi Besar

menggapaiasa.com— Malam Senin yang panjang di Kompleks Parlemen Senayan berakhir dengan sebuah keputusan penting: Komisi XI DPR RI menetapkan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030. Bagi sebagian orang, nama Anggito bukanlah figur asing. Namun bagi banyak kalangan, terpilihnya akademisi sekaligus birokrat ini menjadi tanda babak baru bagi lembaga yang menjaga stabilitas simpanan masyarakat di perbankan Indonesia.

Parlemen menyebut keputusan itu diambil secara musyawarah mufakat. Namun di balik formalitas politik, ada optimisme dan sekaligus ekspektasi besar: mampukah Anggito membawa LPS menavigasi risiko ekonomi yang kian kompleks?

LPS, yang lahir pasca krisis keuangan Asia 1998, telah menjadi penjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. Saat simpanan masyarakat terancam, lembaga inilah yang menjamin. Tugas yang terkesan sederhana itu pada praktiknya menuntut keahlian luar biasa: membaca gejolak ekonomi global, mengantisipasi gagal bayar, hingga menjaga likuiditas perbankan domestik.

Anggito datang dengan program yang ia sebut “AKSARA.” Sebuah akronim dengan enam misi, mulai dari peningkatan kompetensi manajemen aset hingga digitalisasi proses bisnis. Seolah menyadari publik jenuh dengan jargon, ia menekankan soal target konkret: menurunkan beban dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar dalam lima tahun.

Di dunia birokrasi, Anggito dikenal sebagai teknokrat yang tidak segan berbicara lugas. Sebagai Guru Besar UGM, ia lama menjadi rujukan dalam ekonomi syariah. Di Kementerian Keuangan, ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal pada masa-masa sulit transisi ekonomi pasca krisis global 2008.

Namun perjalanan kariernya bukan tanpa gejolak. Pada 2012, ia menempati kursi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama—sebuah posisi yang rawan sorotan publik. Dua tahun kemudian, ia melanjutkan kiprah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Di sana, ia mendorong transparansi dalam pengelolaan dana umat, sebuah isu yang kerap sarat kepentingan politik.

Bagi Anggito, peran akademisi dan birokrat tidak pernah sepenuhnya terpisah. Sejak 1987, ia setia mengajar di UGM. “Mengajar itu bukan sekadar memberi teori, tapi melatih cara berpikir kritis,” pernah ia katakan dalam sebuah wawancara. Filosofi ini terlihat dalam caranya membedah kebijakan ekonomi: berangkat dari data, lalu menukik pada dampak sosial.

Latar belakang pendidikannya memperkuat reputasi itu. Setelah menyelesaikan sarjana di UGM, ia menempuh studi magister dan doktoral di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Disertasinya kala itu membahas keuangan internasional, sebuah bidang yang kelak sangat relevan dengan pekerjaannya mengelola kebijakan fiskal.

Meski sarat pengalaman, Anggito bukan sosok yang bebas kritik. Beberapa ekonom mempertanyakan apakah target efisiensi yang ia usung realistis di tengah birokrasi LPS yang kompleks. “Mengecilkan angka beban dana per pegawai memang terdengar efisien, tetapi risikonya adalah mengorbankan kualitas pengawasan,” ujar seorang pengamat perbankan yang enggan disebut namanya.

Di sisi lain, kalangan akademik melihat penunjukan ini sebagai kemenangan figur teknokrat dibanding kompromi politik. “Anggito adalah sosok yang lebih mendengar data ketimbang retorika. Itu modal penting untuk LPS yang kerap berada di persimpangan politik dan ekonomi,” kata seorang koleganya di UGM.

Bagi masyarakat luas, nama LPS mungkin jarang terdengar, kecuali ketika krisis mengetuk pintu. Namun di balik layar, lembaga ini berperan sebagai “penjaga malam” keuangan Indonesia. Anggito kini memegang kunci alarm tersebut.

Dalam beberapa tahun mendatang, LPS akan menghadapi tantangan yang lebih pelik: digitalisasi perbankan, maraknya bank digital, hingga ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi. Setiap keputusan akan berimbas pada jutaan nasabah kecil maupun korporasi besar.

Terpilihnya Anggito tidak hanya menandai kembalinya seorang akademisi ke jantung kebijakan publik. Ia juga mencerminkan kebutuhan Indonesia akan figur yang mampu menjembatani dunia kampus, birokrasi, dan pasar. Di tengah turbulensi global, itu mungkin satu-satunya cara menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Kini, sorotan publik tertuju pada satu pertanyaan sederhana: bisakah Anggito menjadikan LPS bukan hanya “penjamin simpanan,” melainkan juga institusi yang mendorong keberanian Indonesia menghadapi krisis keuangan berikutnya?

Dan seperti sering ia katakan, jawabannya hanya bisa datang dari kerja keras, disiplin, dan—yang tak kalah penting—kepercayaan.