Pengelolaan Sampah Bandung Dinilai Masih Parsial, 1.496 Ton Sampah Harian Belum Tertangani Optimal

KORAN-PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Muhammad Farhan dan Erwin mengklaim bahwa pe­ngelolaan sampah sudah berada di jalur yang benar, meski belum selesai sepenuhnya. Permasalahan sampah pun masih menjadi tantangan utama di Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung mencatat 136 titik penumpukan sampah sudah tuntas tertangani. Begitu pula timbunan sampah di pasar-pasar tradisional, seperti di Pasar Gedebage dan Pasar Caringin. Namun demikian, penumpukan sampah kembali terjadi di sejumlah titik.

Di Pasar Caringin, misalnya, sampah yang menggunung terulang lagi di lokasi yang berbeda dengan sebelumnya. Pemandangan sam­pah yang menumpuk juga sempat dijumpai kembali, seperti di Jalan Ahmad Yani sampai Cicadas dan terakhir di Jalan Babakan Cianjur.

Dalam sehari, volume sampah yang dihasilkan warga mencapai sekitar 1.496,3 ton. Namun, pada awal Agustus kemarin pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti dibatasi sebanyak 981,31 ton per hari, sehingga selebihnya harus diolah melalui berbagai metode.

Aktivis lingkungan Dedi Kurniawan menilai, perm­a­sa­lahan sampah di Kota Bandung sampai saat ini belum terselesaikan sepenuhnya, ka­rena penanganannya dilaku­kan secara parsial. Menurut dia, pengelolaan sampah di Kota Bandung belum terstruktur dan berkelanjutan.

"Contohnya, penanganan sampah di wilayah pasar, itu sudah dilakukam proses peng­olahan di Gedebage, be­kerja sama dengan pihak ke­tiga. Padahal, pengolahan sampah di Pasar Gedebage itu seha­rusnya tanggung ja­wab pe­nge­lola pasar," kata Dedi, Senin 22 September 2025.

Contoh lainnya, kata dia, pengolahan sampah dengan menggunakan tungku bakar insinerator. Dedi memandang, penggunaannya masih bersifat coba-coba, bahkan klaim Pemkot Bandung bahwa insinerator yang digunakan telah memenuhi baku mutu emisi pun perlu dibuktikan.

"Nah, permasalahannya ada­lah skema pengolahan sampah secara struktural dari hulu ke hilir. Baik sampah di lokaso berpengelola seperti di pasar, hotel, restoran, kafe, dan sebagainya, termasuk sampah yang ada di rumah tangga," katanya.

Dia menjelaskan, sejauh ini tak ada kebijakan yang berupa penindakan terhadap pe­ngelola kawasan berpengelola yang abai terhadap sampah. "Selalu dibantu, diberi solusi, seperti di Pasar Caringin. Mi­salkan dikasih solusi, tapi ti­dak dijalankan, saya pikir seharusnya diberi sanksi," kata­nya.

Menurut Dedi, penyelesaian masalah sampah di Kota Bandung saat ini cenderung meng­atasi penumpukan, be­lum komprehensif. "Soalnya, skema-skema yang dipakai itu tidak akar rumput yang sudah berjalan, selain tidak ada tindakan tegas kepada pengelola kawasan," katanya.

Sampah di Kota Bandung, Jawa Barat, didominasi sampah organik. Jika menengok data Sistem Informasi Pe­ngelolaan Sampah Nasional (SIPSN), disebutkan kalau selama 2024, timbulan sampah harian di Kota Kembang mencapai 1.496,31 ton. Jumlah itu terdiri dari 60% sampah rumah tangga, 13,3% fasilitas publik, 10% sampah pasar, 6% dari pusat perniagaan, 5% sampah kawasan, 4% sampah perkantoran, dan 1,7% sampah lain-lain.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung dari total 1.496 ton sampah per hari, yang ter­angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) sebanyak 799,68 ton per hari, pengurangan sampah 331,37 ton per hari, dan sampah tak terkelola sebanyak 364,95 ton per hari.

Di tengah produksi sampah di Kota Bandung yang tidak sedikit, akademisi Teknik Ling­kungan Institut Teknologi Nasional (Itenas), Siti ­Ainun Saleh, mendorong Pemerintah Kota Bandung memiliki perencanaan yang jelas. Ainun, sapaan akrabnya, memandang kalau selama ini terlalu terlena dengan keberadaan TPA.

Menurut dia, Pemerintah Kota Bandung bisa leluasa menegakkan aturan hingga melakukan pemetaan. “KBS (Kawasan Bebas Sampah) diperbanyak lagi,” tuturnya pada 14 Agustus 2025. “Berani saja membuat aturan, tetapi yang jelas. Kemudian membuat konsekuensi dari aturan itu dengan matang.”

Ainun juga meminta Pemerintah Kota Bandung agar melakukan pengawasan rutin. “Saya juga paham, pemerintah kota tidak bisa berjalan sen­diri, harus merangkul juga ma­syarakat, terutama stakeholders, harus kerja bersama, sih. Tetapi motor­nya, yang pegang setirnya, pemerintah kota,” katanya. (Hendro Husodo, Irwan Suherman)***