Prancis Resmi Akui Negara Palestina, Susul 4 Sekutu Israel Lainnya

menggapaiasa.com, JAKARTA - Prancis resmi mengakui negara Palestina dalam sebuah forum di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), menambah daftar negara Barat yang menyatakan pengakuan meski langsung menuai kecaman Israel. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pengumuman tersebut dalam forum yang digagas bersama Arab Saudi di markas besar PBB, yang disambut tepuk tangan panjang audiens.

“Kita harus membuka jalan menuju perdamaian. Kita harus melakukan segalanya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara tetap hidup: Israel dan Palestina berdampingan dalam damai dan keamanan,” ujar Macron dalam pidatonya dikutip dari Reuters, Selasa (23/9/2025).

Macron menambahkan Prancis akan membuka kedutaan di Palestina dengan syarat reformasi dilakukan, gencatan senjata tercapai, dan seluruh sandera Israel yang masih ditahan Hamas di Gaza dibebaskan.

Selain Prancis, Andorra, Belgia, Luksemburg, dan San Marino juga dijadwalkan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina pada Senin, menjelang Sidang Majelis Umum PBB pekan ini. 

Sementara itu, Australia, Inggris, Kanada, Portugal, yang secara tradisional bersekutu dengan Israel, juga telah mengumumkan pengakuan terhadap Negara Israel. Malta juga sudah lebih dulu mengumumkan langkah serupa.  

Israel menolak keras langkah tersebut dengan alasan akan merusak prospek penyelesaian damai konflik Gaza. Pemerintahan Israel yang kini dikuasai koalisi sayap kanan menegaskan tidak akan pernah ada negara Palestina.

Menurut otoritas kesehatan setempat, lebih dari 65.000 warga Palestina telah tewas akibat serangan militer Israel di Gaza. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel juga melancarkan serangan darat besar-besaran ke Gaza City dengan prospek gencatan senjata yang kian tipis.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang tidak hadir karena ditolak visanya oleh AS, menyampaikan pidato lewat video. Dia menyerukan dukungan agar Palestina bisa menjadi anggota penuh PBB dan berjanji melakukan reformasi serta menggelar pemilu dalam waktu setahun setelah tercapainya gencatan senjata.

Saat ini Palestina masih berstatus pengamat di PBB tanpa hak suara. Untuk menjadi anggota penuh, Palestina membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan PBB, yang kemungkinan terhambat veto Amerika Serikat.

Meski demikian, semakin banyak negara yang mendesak pengakuan segera, khawatir peluang solusi dua negara akan benar-benar hilang di tengah serangan Israel di Gaza dan meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat.

AS dan Israel memboikot KTT tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan pemerintah akan membahas respons setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali dari kunjungannya ke Washington untuk bertemu Presiden AS Donald Trump.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pengakuan Palestina justru berisiko menambah masalah baru.

Langkah Prancis ini dipandang sebagai upaya mendorong momentum internasional yang sebelumnya lebih banyak digerakkan oleh negara-negara kecil yang kritis terhadap Israel.