Bongkar Tuntas Sejarah Terbentuknya Provinsi NTT: Ternyata Begini Asal Usul Flobamora

menggapaiasa.com - Sejarah Provinsi NTT bukanlah cerita singkat. Ia lahir dari babak panjang yang penuh liku, dari kerajaan kecil, kolonial, hingga perjuangan rakyatnya. Jejaknya menyimpan banyak intrik dan darah perjuangan yang tak pernah sederhana.

Bila sekarang orang mengenal NTT lewat Komodo, Labuan Bajo, Danau Kelimutu, atau akronim Flobamora (Flores, Sumba, Timor, dan Alor), dulu wilayah ini hanyalah serpihan-serpihan kekuasaan.

Puluhan kerajaan kecil berdiri sendiri, masing-masing punya aturan dan raja. Baru setelah penjajah datang, kepingan itu dipaksa menyatu dalam bingkai administratif yang asing bagi rakyatnya.

Sejak awal, perjalanan menuju provinsi tak pernah mulus. Dari Belanda, Jepang, hingga kembalinya Belanda pasca kemerdekaan, semua meninggalkan jejak yang panjang. Baru lewat keputusan politik nasional pada 1958, NTT benar-benar berdiri sebagai provinsi sendiri.

Sejarah Terbentuknya Provinsi NTT

Belanda dan Keresidenan Timor

Belanda lebih dulu menancapkan kukunya di bumi Flobamora. Mereka membentuk sebuah wilayah administrasi besar bernama Keresidenan Timor dan Daerah Takluknya, dengan Kupang sebagai pusatnya. Cakupannya luas sekali: dari Timor, Flores, Sumba, sampai Sumbawa.

Agar mudah dikontrol, wilayah itu dipotong lagi menjadi afdeeling dan onderafdeeling. Ada Afdeeling Timor, Afdeeling Flores, serta Afdeeling Sumba dan Sumbawa. Tiap afdeeling dipimpin seorang Asisten Residen, pejabat kolonial yang berkuasa mengatur setiap detail kehidupan rakyat.

Dengan cara itu, Belanda tak perlu turun tangan ke pelosok. Hanya melalui perantara lokal, semua kebijakan bisa berjalan sesuai keinginan pusat. Cara ini terbilang sukses. Belanda dengan mudah menekan raja-raja kecil. Mereka tetap tunduk pada pemerintahan Hindia Belanda.

Puluhan Swapraja di Kepulauan

Pada awal abad ke-20, berbagai kerajaan lokal diubah statusnya. Semua dialihkan menjadi swapraja. Tapi namanya juga penjajah. Nama boleh terdengar baru dan manis, tapi sejatinya hanyalah tipu muslihat Belanda. Ini jugalah yang menjadi cara mereka mengendalikan para raja. Jumlahnya tidak main-main, ada puluhan swapraja tersebar di kepulauan.

Di Pulau Timor saja, tercatat ada 10 swapraja, termasuk Kupang, Amarasi, dan Amanuban. Pulau Sumba lebih padat lagi, hingga 15 swapraja. Flores, Alor, Rote, dan Sabu juga memiliki bagian masing-masing.

Bahkan swapraja masih dipotong lagi menjadi wilayah lebih kecil bernama kafetoran. Rakyat hidup di tengah aturan yang berlapis-lapis, menandakan betapa terfragmentasinya kekuasaan kala itu.

Masa Gelap Pendudukan Jepang

Pada bulan Maret 1942, Belanda akhirnya menyerah pada Jepang. Sejak itu NTT berada di bawah kendali Angkatan Laut Jepang. Markasnya di Makassar. Selain itu, semua istilah Belanda dihapus dan diganti dengan sistem Jepang.

Afdeeling berubah menjadi Ken. Maka lahirlah Timor Ken, Flores Ken, dan Sumba Ken. Onderafdeeling pun berubah jadi Bunken. Tapi di tingkat bawah, swapraja tetap dibiarkan.

Hanya saja, kepala administrasi diganti orang Jepang. Kekuasaan baru ini jauh lebih keras. Rakyat terpaksa hidup dalam tekanan dan kerja paksa yang menguras tenaga, sementara perang dunia berkecamuk.

Kemerdekaan yang Belum Tuntas

Proklamasi 17 Agustus 1945 menggema, tapi tak serta merta sampai ke timur. Jepang menyerahkan urusan sipil kepada tokoh lokal seperti I.H. Doko dan Tom Pello. Namun situasi itu tak bertahan lama.

Pasukan Belanda lewat NICA kembali mengambil alih. NTT pun masuk lagi ke dalam genggaman kolonial. Meski begitu, semangat merdeka sudah terlanjur menyala. Gerakan bawah tanah tumbuh, partai politik lokal bergerak, perjuangan diteruskan.

Pada masa itu, NTT belum berdiri sendiri. Wilayah ini masih menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Di dalamnya terdapat dua daerah lain yakni Bali dan NTB. Namun, bergabungnya wilayah yang terlalu besar membuat rakyat mulai menuntut pemekaran.

Lahirnya Provinsi NTT

Suara rakyat makin keras. Delegasi, mosi, resolusi, semuanya dikirim ke pusat. Pemerintah akhirnya mengakui bahwa Sunda Kecil terlalu luas untuk satu provinsi. Jalan pemekaran pun dibuka.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 menjadi penanda sejarah. Nusa Tenggara resmi dipecah menjadi tiga provinsi: Bali, NTB, dan NTT. Lahirnya Provinsi NTT kemudian diperkuat lagi dengan UU Nomor 69 Tahun 1958 yang membagi NTT ke dalam 12 kabupaten.

Sistem swapraja pun resmi dihapus beberapa tahun setelahnya. Satu per satu wilayah disatukan di bawah administrasi provinsi. Dari puluhan kerajaan kecil, akhirnya NTT berdiri sebagai rumah besar bersama dalam bingkai NKRI.

Kini, NTT telah berkembang dengan 21 kabupaten dan 1 kota. Dari serpihan kerajaan kecil, dari perlawanan panjang, hingga menjadi provinsi utuh. Sejarahnya adalah cermin kekuatan rakyat timur yang keras hati, penuh daya juang, dan tak pernah menyerah.***