UNRWA: Tepi Barat jadi neraka diam-diam, anak-anak dibunuh, rumah diratakan
menggapaiasa.com.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa kekerasan Israel di Tepi Barat yang diduduki telah mencapai “level rekor” sejak Oktober 2023, yang ia sebut sebagai “perang senyap yang kurang mendapat liputan memadai.”
Dalam pernyataan resminya yang dilaporkan WAFA dari New York pada Ahad (1/2/2026), Lazzarini menjelaskan bahwa sejak dimulainya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat meningkat drastis melalui aksi tentara Israel dan pemukim ilegal. Lebih dari 1.000 warga Palestina tewas, hampir seperempat di antaranya anak-anak, sementara total korban mencapai 1.110 jiwa tewas, sekitar 11.500 luka-luka, dan lebih dari 21.000 ditahan.
Lazzarini menyoroti serangan pemukim yang berlanjut tanpa henti, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, perusakan mata pencaharian, dan perluasan permukiman ilegal. Sekitar 770.000 pemukim Israel kini tinggal di ratusan permukiman dan pos terluar di Tepi Barat, termasuk 250.000 di Yerusalem Timur, yang sering menyerang warga Palestina untuk memaksa mereka meninggalkan tanahnya.
Ia juga menyebut Operasi Tembok Besi Israel sebagai pengusiran terbesar sejak 1967, di mana puluhan ribu orang, termasuk 33.000 dari kamp pengungsi Palestina, masih mengungsi hingga kini, dengan rumah mereka perlahan dihancurkan untuk mencegah kepulangan. Sementara dunia fokus pada Gaza, pelanggaran hukum humaniter internasional di Tepi Barat telah menjadi hal biasa dan dinormalisasi, kata Lazzarini.
Di sisi lain, kekerasan di Jalur Gaza kembali memanas. Sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan udara Israel sejak Sabtu (31/1/2026) pagi, menurut laporan Al Jazeera yang mengutip sumber medis, termasuk anak-anak dan warga sipil. Serangan ini terjadi sehari sebelum Israel membuka kembali Penyeberangan Rafah, yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, untuk pertama kalinya sejak Mei 2024, meski dengan pembatasan ketat sebagai bagian dari fase lanjutan gencatan senjata.
Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi tersebut. Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk terus membantu rakyat Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi yang menjadikan isu kemanusiaan Palestina sebagai prioritas kebijakan luar negeri.
“Tentu kita prihatin atas serangan tersebut, tapi bagaimanapun juga, kita akan terus berupaya. Itu komitmen bangsa Indonesia membantu saudara kita di Gaza dan Palestina,” ujar Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo tetap konsisten dalam mendukung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina dan stabilisasi Gaza. Langkah diplomasi dilakukan melalui Board of Peace (BoP), termasuk komunikasi tertutup, setelah Indonesia resmi bergabung dengan menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Keanggotaan ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia dalam mengawal perdamaian global, khususnya mendorong implementasi solusi dua negara serta memastikan proses transisi Gaza tetap berfokus pada hak-hak rakyat Palestina, bukan pengaturan permanen yang mengabaikan aspirasi mereka.
Hormati Gencatan Senjata
Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyerukan agar Israel untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata, menyusul serangan terbaru di Jalur Gaza pada 31 Januari yang menewaskan sedikitnya 37 orang warga Palestina.
“Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati kesepakatan tersebut,” kata Kemlu dalam pernyataan di media sosial X pada Ahad.
Kemlu menekankan bahwa pelanggaran sepihak terhadap gencatan senjata yang telah disepakati pada Oktober 2025 lalu, tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan dan secara langsung menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan.
“Indonesia mengecam keras serangan berulang Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan terbaru pada 31 Januari 2026, yang menyasar kawasan sipil dan fasilitas publik. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku,” tegas Kemlu RI melalui pernyataan itu.
Sedikitnya 37 warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan berbagai wilayah di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1). Serangan tersebut dilaporkan menyasar tempat penampungan, tenda pengungsi, sebuah kantor polisi, serta apartemen hunian.
Pertahanan Sipil Gaza mengonfirmasi bahwa serangan Israel sejak Sabtu dini hari telah menewaskan sedikitnya 32 warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober 2025, sedikitnya 509 warga Palestina tewas dan 1.405 lainnya terluka akibat serangan Israel.
Gencatan senjata tersebut mengakhiri perang Israel selama dua tahun yang menewaskan hampir 71.800 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.400 lainnya. Konflik tersebut juga menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
Komentar
Posting Komentar