Gedung Putih Luncurkan Alat Pelacak 'Bias Media', Gempur Hoaks dan Berita Menyesatkan!

JAKARTA KOTA - Gedung Putih meluncurkan alat pelacak "bias media" yang mampu mengidentifikasi berita jika menerbitkan informasi hoaks dan menyesatkan.

Langkah ini diambil di tengah konflik berkepanjangan antara Presiden AS Donald Trump dengan media.

Selama bertahun-tahun, Trump kerap menggunakan istilah "media berita palsu" (fake news media) untuk mengecam liputan berita yang dianggap tidak akurat atau tidak sesuai dengan narasinya.

Tindakan terbaru pemerintahan Trump ini muncul sebagai bagian dari konfrontasi jangka panjang tersebut.

Alat "bias media" yang diluncurkan Jumat pekan lalu muncul di situs web Gedung Putih dengan tulisan "Menyesatkan. Bias. Terbongkar".

Laman ini menampilkan contoh-contoh laporan mingguan tentang perselisihan pemerintahan, menautkan ke berita asli, dan mengkategorikannya sebagai "Kesalahpahaman", "Pengabaian konteks", "Bias", atau "Malpraktik".

Situs tersebut hadir dan berfungsi sebagai catatan berita-berita palsu dan menyesatkan dari media yang "ditandai" oleh Gedung Putih.

CBS News, The Boston Globe, dan The Independent adalah media pertama yang masuk dalam daftar "Pelanggar Media Minggu Ini".

Dalam keterangannya, Gedung Putih menyatakan laporan media-media tersebut keliru dalam mengartikan dan membesar-besarkan seruan Presiden Trump terkait akuntabilitas Partai Demokrat.

Laman tersebut juga memilih laman yang diberi nama "Offender Hall of Shame", digambarkan sebagai cerita-cerita media yang salah dan menyesatkan".

Media yang disebut diantaranya The Washington Post, CBS News, CNN, dan MSNBC.

Alat pelacak "bias media" ini muncul dan dipicu oleh skandal terbaru yang melibatkan film dokumenter BBC Panorama berjudul 'Trump: A Second Chance?'.

Program yang ditayangkan menjelang pemilu AS November lalu tersebut dituduh melakukan pengeditan yang tidak etis.

Dalam film itu, BBC memotong-motong dan menyusun ulang kutipan dari pidato Trump tahun 2021 untuk menciptakan kesan bahwa ia memicu Kerusuhan 6 Januari, khususnya saat menampilkan seolah-olah ia menyuruh pendukungnya untuk "berjuang sekuat tenaga" di Capitol.

BBC, lembaga penyiaran milik negara Inggris itu kemudian mengeluarkan permintaan maaf resmi setelah Trump mengancam akan menuntut $1 miliar, dengan tuduhan "pencemaran nama baik". (*)