Pemprov Bengkulu matangkan RKPD 2027, UMKM dan infrastruktur jadi prioritas

Ringkasan Berita:

• Pemprov Bengkulu mulai menyusun RKPD Tahun 2027 
• RKPD 2027 berpedoman pada visi, misi serta program RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029
• Fokus pembangunan Provinsi Bengkulu pada tahun 2027 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
• Selain sektor ekonomi, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas utama. 

Laporan Reporter menggapaiasa.com, Panji Destama

menggapaiasa.com, BENGKULU -Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan berpedoman pada visi, misi, serta program prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Penyusunan dokumen ini menjadi langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

Fokus pembangunan Provinsi Bengkulu pada tahun 2027 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. 

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Selain sektor ekonomi, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas utama. 

Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan penguatan konektivitas antarwilayah guna mendukung aktivitas ekonomi, memperluas akses pelayanan dasar, serta memperkokoh keterhubungan wilayah di Bumi Merah Putih.

Pembangunan daerah turut didukung melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat. 

Hal ini diwujudkan dengan peningkatan akses serta mutu pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, serta penerapan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Aspek daya saing daerah dan tata kelola pemerintahan juga mendapat perhatian serius. 

Pemerintah mendorong reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu, menegaskan bahwa luasnya cakupan pembangunan daerah memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Besarnya skala dan cakupan pembangunan daerah membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ungkap Denni saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (20/1/2026).

Denni juga menekankan bahwa implementasi Program Bantu Rakyat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bengkulu Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan, harus diselaraskan antara perencanaan legislatif dan eksekutif.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 menjadi tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yulisweni, perwakilan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk menghimpun masukan teknokratis sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD. 

Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi isu-isu strategis terkini yang berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah.

Melalui proses ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dokumen RKPD Tahun 2027 yang dihasilkan bersifat responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.