Tinjau SDN Bulusari I, Ketua DPRD sebut rehabilitasi sarpras pendidikan harus jadi prioritas

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Pasuruan meninjau rehabilitasi ruang kelas SDN Bulusari
• Rehabilitasi didanai APBD Kabupaten Pasuruan 2025
• Ruang kelas sebelumnya rusak parah akibat atap bocor
• Pemkab Pasuruan alokasikan Rp54 miliar untuk rehabilitasi sekolah pada 2025
• DPRD dorong pembangunan pendidikan sesuai kebutuhan riil sekolah

 

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat meninjau hasil pembangunan rehabilitasi ruang kelas di SDN 1 Bulusari, Kecamatan Gempol, Sabtu (31/1/2026) pagi.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas hasil rehabilitasi yang didanai APBD II Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.

Rehabilitasi tersebut menyasar ruang kelas dua yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah.

Atap bangunan diketahui telah lama kropos dan bocor, sehingga mengganggu kenyamanan serta keamanan kegiatan belajar mengajar.

Politisi PKB yang akrab disapa Lek Sul ini tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB.

Ia didampingi kepala sekolah, perwakilan komite sekolah, serta dewan guru.

Samsul melihat langsung kondisi ruang kelas yang telah selesai direhabilitasi dan kini sudah kembali digunakan oleh para siswa.

“Alhamdulillah, ruang kelas ini sudah bisa ditempati. Anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, tanpa rasa khawatir bocor saat hujan,” ujar Samsul.

Menurut Samsul, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di tingkat SD negeri dan SMP negeri, menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pada tahun 2025 lalu, Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran cukup besar, mencapai sekitar Rp 54 miliar, untuk perbaikan sekolah rusak ringan hingga berat.

Anggaran tersebut, kata dia, digunakan untuk merehabilitasi lebih dari 270 sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Pasuruan tetap mengalokasikan dana perbaikan sekolah, meski jumlahnya lebih terbatas.

“Tahun ini anggaran rehabilitasi sekolah SDN dan SMPN masih ada, sekitar Rp 13 miliar. Namun memang tidak sebesar tahun lalu karena adanya pengurangan dana TKD (transfer ke daerah),” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, Samsul berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dapat memperkuat koordinasi dengan pihak sekolah penerima bantuan rehabilitasi.

Menurutnya, komunikasi yang baik diperlukan agar program pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Jangan sampai sekolah sebenarnya membutuhkan perbaikan ruang kelas, tetapi yang dibangun justru pagar. Fokus utama harus pada persoalan yang paling mendesak,” tegasnya.

Ia menekankan, pembangunan sarana pendidikan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan.