Tim Investigasi DPR Periksa Mutu Pelayanan Haji Reguler: Jemaah Indonesia Dilekatkan

PIKIRAN RAKYAT SULTENG – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir ,mengungkapkan pendapat kritisnya tentang mutu pelayanan yang dirasakan oleh calon jamaah haji regular dari Indonesia. Menurut dia, melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan terukuran, pelayanan untuk jamaah haji regular di Indonesia mestinya telah dapat menyamai standarnya beberapa negara Asia lainnya, bahkan cenderung ke arah mutu layanan ONH Plus.

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Adies Kadir, sekaligus menempati posisi Wakil Ketua DPR RI, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mitra kerjanya tentang masalah haji. Acara utama tersebut digelar di Alqimma Hall, Mekkah, Arab Saudi, pada hari Senin (2/6/2025).

Kejutan Mengejutkan: Peserta Haji Biasa Indonesia Ditempatkan pada Peringkat Paling Rendah

Adies Kadir menyebarkan informasi dari pengaturan transportasi dan akomodasi Sarikah yang sangat mencolok. Rupanya, para peziarah haji regular di Indonesia diposisikan pada standar fasilitas yang paling rendah.

Satu hal yang cukup menyedihkan adalah bahwa ternyata alokasi untuk ibadah haji tersebut dibagikan berdasarkan: grade A, B, C, dan D. Hal ini cukup mengejutkan bagi kami ketika dinyatakan bahwa jemaah haji dari Indonesia memiliki biaya termurah dan berada di posisi tersebut. grade "D," ujar politikus berpengalaman dari Fraksi Partai Golkar tersebut dengan nada kesedihan.

Sebenarnya, melanjutkan Adies, berdasarkan anggaran dan kapabilitas manajemen keuangan haji yang dimiliki Indonesia saat ini, negara tersebut harusnya dapat menyediakan pelayanan lebih baik untuk jemaahnya. grade B atau malah lebih baik lagi. “Kita ini mampu ke grade Jemaah yang biasa dapat menikmati fasilitas mirip dengan jemaah ONH Plus, sebagaimana telah disebutkan. bed sofa . Sepertinya memang begitu. Bisa jadi jika pihak yang mengurus haji nantinya dapat melakukan perhitungan dengan lebih akurat, peluangnya akan terbuka lebar. cost "Haji masih dapat disesuaikan namun fasilitas terus dikembangkan," tandasnya, menyampaikan tantangan kepada para pengelola.

Tugas Utama: Meningkatkan Mutu Pelayanan, Bukan Sekadar Optimalisasi Dana

Adies Kadir menggarisbawahi bahwa hasil ini merupakan catatan signifikan untuk tinjauan mendatang, terutama bagi BPKH dan Ditjen PHU di Kemenag. Dia mendorong agar peningkatan mutu pelayanan menjadi prioritas pokok, tidak sekadar optimalisasi belanja saja.

“Tahun ini kita agak toleransi sedikit karena ini baru pertama kali. Tapi ke depan ini PR besar kita. Yang penting bukan cari kesalahan, tapi bagaimana jemaah reguler yang jumlahnya 221.639 orang ini bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman selama ibadah haji, apalagi di puncak ibadah di Armuzna yang paling berat,” jelasnya, menyoroti jumlah jemaah reguler yang sangat besar.

Adies juga mengatakan bahwa ketika dia secara langsung memantaunya keadaannya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), dia benar-benar merasakan intensitas suhu ekstrem yang dapat memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan para jamaah. Karena alasan ini, Adies mendorong agar seluruh penyesuaian teknikal dalam layanan harus tetap menjaga rasa nyaman tanpa memberi tambahan tekanan kepada jamaah tersebut. "Kami ingin Direktur Jenderal Haji pastikan bahwa kami diberikan pelayanan sehingga menjadi lebih mudah untuk melakukan ibadah dengan tenang serta tidak ada stres," katanya.

Fokus pada Penyaluran Makanan dan Masalah Izin Petugas Kesehatan

Di samping masalah tempat tinggal dan suhu yang sangat panas, Adies juga menekankan pada isu pendistribusian pangan serta fasilitas kesehatan. Dia menyebutkan ada laporan yang menyatakan para petugas medis asal Indonesia sempat menghadapi hambatan dalam beroperasi karena izin mereka belum terselesaikan oleh pejabat lokal.

"Laporan menyatakan bahwa staf kesehatan kami dipersekusi oleh polisi setempat karena tak memiliki ijin yang dibutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan perawatan bahkan dipaksa untuk berlari-larian antar lorong demi menghindari pengejaran. Hal ini tentunya harus menjadi sorotan agar situasinya tidak terus berlanjut," ucapnya sambil menegaskan pentingnya kerjasama dalam hal pemberian izin sejak tahap awal.

Adies Kadir mengakhiri penuturnya sambil menegaskan kebutuhan kerjasama dan kelanjutan dari semua tim pengawas bersama dengan departemen yang relevan sehingga segala bentuk layanan pada masa puncak musim haji bisa beroperasi secara efisien dan para jemaah mampu melaksanakan ibadah mereka dengan damai.