Alasan KPPU Sarankan Danantara Konsultasi Sebelum Berinvestasi

menggapaiasa.com , Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ) secara proaktif berkonsultasi dengan institusinya sebelum melaksanakan investasi. Koordinasi ini dianggap penting lantaran investasi Danantara bisa berimplikasi pada peta persaingan di pasar.

Fanshurullah alias Ifan mengatakan koordinasi ini juga bagian dari keterbukaan pasar, efisiensi, dan keadilan bagi semua pelaku usaha. "Kami berharap komunikasi antar-lembaga dapat semakin diperkuat. KPPU siap bersinergi untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, namun menjadi masukan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi perekonomian nasional,” ujar Ifan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 27 Juni 2025.

Ifan mengatakan permintaan KPPU ini merupakan materi pembahasan ketika dirinya bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan di Kantor DEN, Jakarta, pada 25 Juni 2025. Dalam persamuhan ini, Ifan mengatakan juga membahas pentingnya kolaborasi antara KPPU dan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Sejak dilantik pada 18 Januari 2024, Ifan mengatakan KPPU telah menyerahkan 19 saran dan pertimbangan ke presiden, menteri, dan pejabat pemerintah lain. Rekomendasi ini meliputi sektor pengadaan konstruksi dan properti, perdagangan elektronik dan otomotif, pertimbangan serta sektor energi dan sumber daya mineral. “KPPU juga menaruh penting pengawasan atas berbagai aksi merger dan akuisisi korporasi di sektor ekonomi digital,” kata Ifan.

Kendati demikian, Ifan mengatakan KPPU masih prihatin karena belum ada tindak lanjut dari pemerintah atas sejumlah rekomendasi dari institusinya itu. Beberapa rekomendasi yang dianggap tidak ada langkah konkret dari pemerintah meliputi harga avtur, pengembangan jaringan gas kota, dan beberapa isu lain. “Ketiadaan respons ini dinilai berpotensi menghambat terciptanya efisiensi pasar dan dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang,” ujarnya.

Usai bertemu Luhut, Ifan mengatakan KPPU dan DEN juga bersepakat untuk menggelar pertemuan secara berkala untuk membahas isu strategis lintas sektor. Langkah ini dianggap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Pertemuan tersebut menegaskan komitmen KPPU untuk terus mengawal reformasi struktural di sektor ekonomi melalui pengawasan terhadap praktik-praktik usaha yang tidak sehat, serta memberikan masukan kebijakan berbasis kajian ekonomi yang obyektif dan independen,” kata Ifan.