Dicap Sebagai Termiskin, Ketapang Justru Diajukan Sebagai Ibu Kota Provinsi Baru!

menggapaiasa.com.PRMN - Kabupaten Ketapang, yang terletak di pantai barat Pulau Kalimantan, tiba-tiba menarik perhatian publik setelah ide untuk membentuk Provinsi Tanjungpura muncul lagi. Walaupun sebelumnya dikenal sebagai salah satu area dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Barat, Ketapang malah diajukan sebagai pusat administratif dari provinsi baru tersebut. Proyek ini diproyeksikan dapat mengakselerasi distribusi pengembangan infrastruktur ke bagian selatan Kalbar.

Konsep ini pastinya menimbulkan beragam respon; dari harapan akan kemajuan sampai keresahan tentang ketidakcukupan fasilitas infrastrukturnya. Beberapa orang meragukan kesiapannya di Ketapang. Akan tetapi, mereka yang mendukung pengembangan wilayah melihat hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi dan percepatan pembangunan area yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Di luar menjadi ikon formal saja, mengubah Ketapang jadi pusat pemerintahan untuk Provinsi Tanjungpura akan membuka banyak kesempatan besar dalam hal investasi, pembangunan infrastruktur, serta kemajuan ekonomi-sosial yang sebelumnya terhambat karena kendala aksesibilitas dan pengambilan keputusan yang tertumpuk di Pontianak.

Ketapang serta Diskusi tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan Barat

Perluasannya daerah tidaklah menjadi hal baru di Kalimantan Barat. Sejak permulaan tahun 2000-an, ide untuk mendirikan propinsi baru pada area selatan Kalbar — yaitu Propinsi Tanjungpura — senantiasa dibahas. Beberapa kabupaten seperti Ketapang, Kayong Utara, Melawi, bahkan sampai Sintang, diperkirakan bakal termasuk ke dalam cakupan propinsi tersebut. Penyebabnya paling besar adalah jarak perjalanan serta ketimpangan pengembangan infrastruktur bila mengacu kepada pusat propinsi yang dirasa cukup jauh dan berbeda secara signifikan.

Ketapang mendapat sorotan berkat lokasinya yang sangat penting serta memiliki jalur laut yang luas. Walau begitu, fakta bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu dari kabupaten termiskin di Kalbar menarik perhatian besar. Akan tetapi, sejumlah pemuka masyarakat dan petugas lokal percaya bahwa mengubah Ketapang jadi ibu kota administratif dapat menjadi faktor penentu dalam percepatan pengembangan infrastruktur yang hingga saat ini masih terlantar.

Kemungkinan Strategis Ketapang Sebagai Ibukota Baru

Ketapang mempunyai berbagai kelebihan geografis dan demografi yang dapat membuatnya cocok menjadi pusat pemerintahan propinsi. Mengingat besarnya area yang terdiri dari daerah dataran rendah, hutan tropis, sampai pantai yang mengelilinginya, Ketapang menjanjikan potensi signifikan di bidang pertanian, nelayan, serta wisata.

Bandar Udara Rahadi Oesman yang terletak di kota tersebut turut mendasari kemajuan dalam mobilitas udara, meskipun tetap perlu peningkatan lebih lanjut. Pelabuhan-pelabuhan di Ketapang pun memiliki potensi besar sebagai gerbang utama eksportasi produk alam dari daerah selatan Kalbar. Adanya dukungan pada fasilitas dasar semacam itu tentunya sangat diperlukan supaya ide mengubahnya jadi sentra administratif bisa terealisasi dengan nyata serta tidak hanya sebatas khayalan politis saja.

Tantangan di Ketapang: Mulai dari Sarana Prasarana Sampai Sumber Daya Manusia

Walaupun memiliki berbagai peluang, Ketapang juga mengalami sejumlah kesulitan signifikan. Angka kemiskinannya tetap cukup tinggi, mutu pendidikannya belum merata di seluruh area, dan kurangnya sarana kesehatan merupakan tugas rumah tangga penting yang perlu dituntaskan jika gelar sebagai ibukota provinsi memang ingin diberikan kepadanya secara resmi.

Belum termasuk bobot biaya administrasi tambahan saat Ketapang jadi ibu kota baru, hal tersebut bakal butuh tenaga kerja berkompeten, layanan publik yang cepat dan tepat sasaran, serta penanganan dana yang transparan. Tentunya ini adalah tugas bersama di antara pemda, pemerintah pusat, dan warga setempat.

Dukungan dari Masyarakat serta Tokoh Lokal

Walaupun menghadapi berbagai kesulitan, dukungan untuk Ketapang sebagai calon ibu kota Provinsi Tanjungpura kelihatan semakin meningkat. Beberapa tokoh tradisional, lembaga kemasyarakatan, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lokal telah menunjukkan siapnya mereka dalam mensupport pemelekaran dan pengembangan daerah tersebut.

Menurut mereka, pemekaran merupakan hak konstitusi wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak mendapat cukup perhatian, dan dengan demikian Ketapang sebagai sentralitas baru akan mengambil peran sebagai lambang pemberontakan melawan ketidakseimbangan pengembangan yang cenderung fokus hanya di bagian Utara Kalimantan Barat.

Ketapang, Peluang Segar Di tengah Stereotip Terdahulu

Menyarankan Ketapang sebagai ibukota bagi provinsi baru tidak sekadar masalah tata kelola administrasi. Hal itu merupakan sebuah terobosan besar untuk menghilangkan cap stereotip tentang kemiskinan dan tertinggalnya daerah tersebut. Ketapang memiliki potensi kuat untuk dijadikan ikon transformasi, asalken ada kerjasama antara pihak pemerintah maupun warga setempat guna meningkatkan sarana prasarana, fasilitas umum serta pembinaan sumber daya manusia.

Konsep ini mungkin tidak sekadar berkaitan dengan pelebaran wilayah, tetapi juga tentang mengembangkan aspirasi untuk kawasan-kawasan yang sebelumnya terabaikan. Provinsi Tanjungpura dengan Ketapang sebagai pusatannya dapat menunjukkan kesuksesan dari proses pelebaran apabila direncanakan secara cermat serta dilaksanakan dengan komitmen kuat. **(Lisyah)**