Pemerintah pangkas anggaran MBG jadi Rp268 triliun pada 2026

 

Jakarta sumber berita - Pemerintah telah mengurangi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dalam jumpa pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 yang diadakan di Jakarta, pada hari Selasa, bahwa langkah ini adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa dana untuk program MBG dikelola dengan cara yang lebih efisien.

Sementara itu, hingga 30 April, disampaikan bahwa penyaluran anggaran mencapai Rp75 triliun, yang telah bermanfaat bagi 61,96 juta penerima dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“MBG telah mencapai Rp75 triliun, yang merupakan 22,4 persen dari APBN yang ditetapkan sebesar Rp335 triliun. Namun, jumlah itu akan diubah. Ada penghematan tertentu sesuai instruksi Presiden, sehingga anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien,” ungkap Purbaya.

Menteri Keuangan memberikan indikasi bahwa akan ada penghematan anggaran untuk program MBG yang akan datang, meskipun ia belum menjelaskan lebih jauh mengenai rencana tersebut.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo sedang bekerja untuk memperbaiki manajemen program MBG dan cara BGN dalam mengatur anggaran.

“Presiden sedang mengevaluasi cara terbaik untuk melakukan penghematan tanpa mengganggu efektivitas program tersebut, terutama dalam memberikan makanan kepada siswa-siswa. Itu yang paling penting,” tambahnya.

Sebagai informasi, belanja negara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 34,3 persen dengan total mencapai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara dengan 28,2 persen dari target APBN yang mencapai Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat juga tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 51,1 persen dengan nilai Rp826 triliun. Bendahara negara menyatakan bahwa realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahun.

Secara mendetail, pengeluaran kementerian dan lembaga mengalami kenaikan sebesar 57,9 persen atau berjumlah Rp400,5 triliun, sementara pengeluaran non-kementerian dan lembaga meningkat sebesar 45,2 persen atau Rp425,5 triliun.

Di sisi yang berbeda, pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 13,3 persen dengan realisasi mencapai Rp918,4 triliun, sehingga defisit anggaran negara mencapai 0,64 persen dari produk domestik bruto atau senilai Rp164,4 triliun per 30 April 2026.

lainnya