KKP Kurangi Kuota Peserta Didik Baru di Pendidikan Tinggi Vokasi

menggapaiasa.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan pengurangan kuota penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan tinggi vokasi untuk tahun akademik 2025/2026.

Pada Kamis, 17 Juli 2025, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan merilis pengumuman Nomor B.524/BPPSDM/RSDM.410/II/2025 yang memuat kebijakan tersebut. Perubahan ini diklaim sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi daya tampung satuan pendidikan.

Merujuk pada surat pengumuman itu, total kuota nasional dikurangi dari sebelumnya 1.650 menjadi 1.200 peserta atau setara dengan 27,27 persen dari jumlah sebelumnya. Pemangkasan paling besar terjadi di Politeknik AUP Jakarta, yang semula menerima 412, kini hanya 288 peserta.

Sementara itu, Politeknik KP Sidoarjo menjadi satu-satunya institusi yang tidak mengalami perubahan, tetap menerima 250 peserta.

Berikut rincian kuota baru di setiap satuan pendidikan:

1. Politeknik AUP Jakarta: dari 412 menjadi 288
2. Politeknik KP Bitung: dari 154 menjadi 80
3. Politeknik KP Sidoarjo: tetap 250
4. Politeknik KP Sorong: dari 158 menjadi 70
5. Politeknik KP Karawang: dari 89 menjadi 107
6. Politeknik KP Bone: dari 160 menjadi 77
7. Politeknik KP Kupang: dari 101 menjadi 71
8. Politeknik KP Jembrana: dari 96 menjadi 80
9. Politeknik KP Pangandaran: dari 90 menjadi 66
10. Politeknik KP Dumai: dari 90 menjadi 76
11. AK-KP Wakatobi: dari 50 menjadi 35

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna menyatakan langkah tersebut dapat melahap harapan anak-anak nelayan.

“Pengurangan kuota penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan tahun akademik 2025/2026 memupuskan harapan anak nelayan untuk mengakses pendidikan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 18 Juli 2025.

Hendra menilai angka pengurangan tersebut sangat signifikan, terlebih di tengah gencarnya semangat pemerintah mendorong hilirisasi sektor perikanan. “Hilirisasi perikanan akan terwujud apabila sumber daya manusia unggul disiapkan. Oleh karena itu, kami berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar akses pendidikan bagi anak nelayan,” tegasnya.

Hendra juga menyoroti persoalan pengangguran, yang menurutnya ,disebabkan oleh ekosistem lapangan kerja yang buruk. Ia menilai potensi kelautan dan perikanan belum bisa dimaksimalkan karena belum adanya sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dan industri tersebut. Ia menuntut pemerintah memberikan afirmasi pendidikan atau beasiswa bagi anak nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya.

“Pendidikan adalah kunci perubahan. Bila pemerintah ingin mengembalikan kejayaan dan mendatangkan kemajuan pada sektor kelautan perikanan, maka pemerintah perlu kembali menghadirkan akses pendidikan untuk anak nelayan,” pungkasnya.