5 Tuntutan Demo Ojol Hari Ini: Ribuan Driver Ancam Off Bid

JAKARTA, menggapaiasa.com Ribuan pengemudi ojek online (ojol), taksi daring, dan kurir dari berbagai wilayah Indonesia direncanakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (21/7/2025).

Aksi ini juga disertai gerakan “off bid” atau mogok massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada nasib pengemudi.

Menurut Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia), Raden Igun Wicaksono, aksi bertajuk "Aksi 217" ini melibatkan sekitar 50.000 pengemudi dari berbagai platform transportasi online.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin, karena sebagian besar pengemudi dan kurir online akan melakukan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/7/2025).

Latar Belakang Aksi Demo Ojol

Aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan para pengemudi atas respons pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, yang dinilai tidak tegas dan lamban menanggapi aspirasi mereka.

Igun menilai pemerintah terlalu membiarkan dominasi aplikator dalam menetapkan aturan main yang dinilai merugikan mitra pengemudi.

Salah satu contoh kebijakan yang dipersoalkan adalah kenaikan potongan tarif aplikator hingga 15 persen, yang dianggap kontra-produktif terhadap kesejahteraan pengemudi.

“Patut dipertanyakan, apakah pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau justru lebih condong berpihak kepada pebisnis aplikator,” kata Igun.

5 Tuntutan Utama Demo Ojol 217

Dalam aksinya, massa membawa lima tuntutan pokok kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan. Berikut adalah rinciannya:

1. Regulasi Khusus Transportasi Online

   Mendesak Presiden untuk menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang secara khusus mengatur transportasi online di Indonesia.

2. Komisi 90:10 untuk Driver dan Aplikator

   Menuntut agar komisi dibagi 90 persen untuk pengemudi dan hanya 10 persen untuk aplikator, sebagai bentuk keadilan pendapatan.

3. Penetapan Tarif Layanan Antar Barang dan Makanan

   Meminta pemerintah untuk menyusun aturan resmi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan demi melindungi standar pendapatan mitra.

4. Audit Investigatif terhadap Aplikator

   Menuntut audit menyeluruh terhadap perusahaan aplikator guna memastikan praktik bisnis yang transparan dan adil terhadap mitra.

5. Penghapusan Fitur Merugikan DriverMendesak penghapusan sistem yang dinilai merugikan pengemudi, seperti argo goceng, slot, hub, multi-order, dan sistem keanggotaan berbayar (member).

Igun menegaskan bahwa aksi 217 ini bukan yang terakhir jika pemerintah tetap tidak merespons aspirasi mereka secara konkret.

“Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak menanggapi lima tuntutan ini, maka Aksi 217 bukan yang terakhir,” tegasnya.

(Reporter: Febryan Kevin Candra Kurniawan | Editor: Akhdi Martin Pratama)