Demo Ricuh, Gubernur Kaltim Keluar Kantor Dikawal lalu Abaikan Massa dan Wartawan

menggapaiasa.com.Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mendapat perhatian publik setelah menolak untuk menemui para demonstran dan memilih untuk tetap diam saat meninggalkan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada malam Selasa (21/4/2026). Tindakan diamnya dilakukan setelah aksi protes yang berlangsung sejak siang hari berakhir dengan kekacauan. Pengamatan di lokasi menunjukkan Rudy Mas'ud meninggalkan kantornya sekitar pukul 21.10 WITA, atau kira-kira satu jam setelah para demonstran berhasil dipukul mundur oleh pihak berwenang. Dengan pengawalan yang ketat, ia melangkah cepat menuju rumah jabatan yang berjarak kurang lebih 100 meter tanpa memberikan pernyataan sedikit pun kepada para jurnalis. Beberapa wartawan yang berusaha mendapatkan informasi terkait tuntutan para demonstran atau insiden kericuhan tidak memperoleh tanggapan. Rudy hanya melintas dan langsung menuju tempat tinggal dinasnya.

Gubernur Hadir di Kantor Saat Terjasi Kerusuhan 

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Endar Priantoro, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya berada di dalam gedung ketika demonstrasi berlangsung. Namun, pemerintah provinsi memilih untuk tidak menghadapi massa yang meminta pertemuan langsung. “Gubernur ada di kantor saat itu, tetapi memang tidak bertemu dengan mereka untuk audiensi,” kata Endar di lokasi kejadian.

Ketegangan mulai meningkat sekitar pukul 18.00 WITA. Pertikaian antara massa dan petugas tak terhindarkan, hingga pada pukul 20.03 WITA polisi akhirnya menggunakan water cannon untuk membubarkan kerumunan.

Fokus Anggaran Tempat Tinggal Resmi dan Mobil Mewah 

Aksi ini menghadirkan tiga tuntutan utama, yaitu :

1. Peninjauan kembali kebijakan Pemprov Kaltim, 

2. Penghentian praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme.

3. DPRD memperkuat fungsi pengawasannya. 

Namun, isu yang paling memicu kemarahan massa adalah tentang gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini.

Beberapa aspek anggaran yang menarik perhatian mencakup: Rumah Dinas: Alokasi dana untuk renovasi sebesar Rp 25 miliar, yang mencakup pembelian akuarium laut dan peralatan kebugaran. Kendaraan Dinas: Pembelian mobil mewah tipe Range Rover dengan harga Rp 8,5 miliar. Ketidakpedulian dari pihak pemerintahan provinsi dianggap memperburuk keadaan dan meninggalkan rasa kecewa yang mendalam bagi para pengunjuk rasa. Komunikasi yang terhenti ini diperkirakan akan terus menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai tanggapan konkret pemerintah terhadap aspirasi yang telah disampaikan.