OJK minta KUB bank daerah dorong sektor produktif, UMKM jadi sorotan

menggapaiasa.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) dalam mendorong sektor produktif, khususnya UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.

“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah. Sinergi dalam KUB juga harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah.

Melalui KUB, OJK mengharapkan BPD dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, Dian menilai pentingnya peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD, khususnya melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.

Di sisi lain, Dian turut mendorong KUB untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, utamanya UMKM. 

“Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM,” ujar Dian.

Dian mengharapkan, peningkatan UMKM di daerah dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Adapun OJK berkomitmen untuk terus mendorong penguatan BPD. Komitmen ini dilaksanakan melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.