Hingga 4 Februari ribuan PPPK paruh waktu belum terima gaji, terungkap penyebabnya

menggapaiasa.com - SERANG – Sebanyak 3.587 guru PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hinga kini belum menerima gaji.

DPRD Kabupaten Serang bereaksi atas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (tendik).

Mereka hingga kini belum menerima gaji karena anggaran gaji PPPK Paruh Waktu belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengaku prihatin atas kondisi tersebut.

Para ASN jenis baru tersebut diketahui sudah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan dilantik. Namun, belum ada kejelasan mengenai hak keuangan nya.

"Mereka sudah dilantik, sudah menerima SK, tetapi kepastian kapan menerima gaji dan berapa gajinya belum jelas. Ini sangat miris. Ternyata hak teman-teman PPPK Paruh Waktu ini belum teranggarkan di APBD," ujar dia seusai menerima audiensi dari Presidium Guru Honorer Murni di Serang, Rabu (4/2).

Merespons hal itu, ia menegaskan akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk meminta penjelasan mengenai kendala penganggaran tersebut, apakah karena keterbatasan keuangan daerah atau faktor administratif lainnya.

Berdasarkan estimasi sementara, jika mengacu pada standar gaji Rp2.130.000 per bulan untuk 3.587 pegawai selama 14 bulan, Pemerintah Kabupaten Serang membutuhkan anggaran sekitar Rp106 miliar per tahun.

"Besok kami pastikan akan buka-bukaan dengan OPD teknis untuk mencari solusi konkret," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum PGHM Kabupaten Serang Diki Tridestiawan, menyebutkan, ribuan guru PPPK Paruh Waktu di bawah naungan Dinas Pendidikan belum menerima gaji sejak Januari 2026. Padahal, Surat Perintah Melaksanakan Tugas sudah berlaku sejak bulan tersebut.

Kondisi ini, menurut dia, diperparah dengan status baru mereka sebagai ASN Paruh Waktu yang menyebabkan gaji mereka tidak bisa lagi dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena terbentur regulasi.

"Ironisnya, PPPK Paruh Waktu di OPD lain sudah direalisasikan (gajinya). Hanya di Dinas Pendidikan yang belum ada kepastian," kata dia.

Ia menambahkan, untuk bertahan hidup, banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti berjualan, bertani, hingga membuka bengkel.

Pihaknya berharap pemerintah daerah segera mencairkan anggaran gaji guru PPPK Paruh Waktu tersebut, terlebih adanya informasi mengenai dana transfer pusat sebesar Rp408 miliar yang sempat tertahan.

"Harapan kami audiensi ini menjadi akhir perjuangan untuk mendapatkan kepastian, baik besaran gaji maupun waktu pembayarannya," pungkasnya. (antara/jpnn)