UGM dan Otorita IKN cetak 39 ahli smart forest city

UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meluluskan 39 pegawai OIKN dari Program Pelatihan Khusus Smart Forest City. Pelatihan ini dirancang untuk menyiapkan aparatur yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pengelolaan IKN sebagai ibu kota baru.

Program berlangsung secara daring melalui UGM Online pada November hingga Desember 2025. Peserta berasal dari sembilan unit kerja strategis OIKN, termasuk Deputi Transformasi Hijau dan Digital serta Unit Hukum dan Kepatuhan.

Kurikulum disusun khusus untuk menjawab tantangan pembangunan kota berbasis keberlanjutan. “Tingkat penyelesaian peserta rata-rata di atas 80 persen,” kata Penasihat Senior OIKN Daniel Oscar Baskoro, Rabu, 21 Januari 2026.

Menurut Daniel, pelatihan ini tidak berfokus pada prosedur birokrasi, melainkan pada konsep kota masa depan. Tujuh modul utama diberikan, mulai dari Arsitektur Hijau, Perubahan Iklim, hingga Big Data dan Digital Government. “Ini kerangka pengetahuan dasar untuk Nusantara,” ujarnya.

Ia menyebut modul Arsitektur Hijau mencatat tingkat penyelesaian tertinggi, hampir 90 persen. Minat tinggi juga terlihat pada Antropologi Ekologi. “Pendekatan ini penting agar pembangunan fisik tidak mengabaikan konteks sosial dan lingkungan,” kata Daniel.

Rektor UGM Ova Emilia menilai pelatihan ini menegaskan peran perguruan tinggi dalam proyek strategis nasional. Menurut dia, UGM terlibat tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga riset pendukung pembangunan IKN. “Wanagama Nusantara di kawasan IKN menjadi ruang uji bagi pendekatan keberlanjutan,” ujarnya.

Direktur Kajian Inovasi Akademik UGM Hatma Suryoatmojo mengatakan peserta dilatih menggunakan data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Materi Big Data dan Digital Government diarahkan untuk mengubah pola kerja birokrasi yang selama ini bertumpu pada intuisi. “Pendekatannya preskriptif,” katanya.

Hatma menyebut kerja sama UGM dan OIKN akan berlanjut ke riset lapangan di Wanagama Nusantara. Riset ini diharapkan menjadi dasar akademis bagi kebijakan yang diterapkan di IKN.