Swiss bekukan aset Nicolas Maduro usai penangkapannya oleh AS

menggapaiasa.com.CO.ID, JAKARTA — Dewan Federal Swiss, Senin (5/1/2026) mengumumkan pembekuan semua aset terkait dengan Nicolas Maduro, presiden Venezuela yang ditangkap Amerika Serikat (AS) di Caracas, Sabtu (3/1).

"Dewan Federal hendak memastikan aset apapun yang diperoleh secara ilegal tak akan bisa ditransfer keluar dari Swiss dalam kondisi saat ini," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Menurut UU Federal tentang Pembekuan dan Restitusi Aset Ilegal yang Dikuasai Orang yang Terpapar Politik Asing (FIAA), dengan ini diputuskan, sebagai langkah pencegahan, untuk membekukan semua aset di Swiss yang dikuasai Maduro dan orang-orang lain yang terasosiasi dengannya," ucap badan itu.

Dewan Federal Swiss menegaskan bahwa pembekuan aset tak berdampak pada anggota pemerintahan lain di Venezuela dan merupakan penambahan dari sanksi terhadap Venezuela yang berlaku sejak 2018 atas dasar UU Embargo.

"Pembekuan aset terbaru ini mengincar individu yang belum disanksi Swiss," kata Dewan Federal Swiss.

Dewan pemimpin kolektif Swiss itu mengatakan bahwa pembekuan aset tidak terkait dengan "alasan di belakang jatuhnya Maduro dari kekuasaan" dan "tidak pula mempertanyakan apakah kejatuhan dari kekuasaan tersebut berlangsung sesuai atau tidak sesuai dengan hukum internasional".

Badan itu menyampaikan bahwa faktor penentunya adalah "kejatuhan dari kekuasaan telah terjadi" dan "ada kemungkinan bahwa negara asal akan melakukan langkah hukum di masa mendatang terkait aset yang diperoleh secara ilegal".

"Apabila proses hukum di masa mendatang mengungkapkan bahwa dana tersebut diperoleh secara ilegal, Swiss akan berupaya memastikan dana tersebut akan bermanfaat bagi rakyat Venezuela," demikian pernyataan tersebut.

Dewan Federal Swiss menetapkan pembekuan aset tersebut berlaku serta-merta pada Senin dan tetap berlaku selama 4 tahun hingga ada keputusan selanjutnya.

Pada Sabtu (3/1), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan operasi militer AS berskala besar terhadap Venezuela berujung pada penangkapan Nicolas Maduro dan istrinya.

Ia bersumpah akan menegaskan kendali AS di Venezuela untuk sementara waktu, termasuk dengan mengerahkan personel militer AS apabila diperlukan.

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tiba di New York pada Sabtu malam dan ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn.

Keduanya menghadapi dakwaan federal di Amerika Serikat terkait perdagangan narkoba serta dugaan kerja sama dengan kelompok kriminal yang ditetapkan sebagai organisasi teroris. Maduro membantah seluruh tuduhan tersebut.

Sementara itu, sejumlah pejabat di ibu kota Venezuela, Caracas, menyerukan pembebasan pasangan tersebut.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores, tiba di Heliport Wall Street untuk dibawa ke gedung pengadilan federal di New York, AS, Senin (5/1/2026). - (EPA/Stringer)

Maduro mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijatuhkan kepadanya dalam persidangan pertama di pengadilan New York, Senin. Maduro, yang menghadapi tuntutan konspirasi terorisme narkoba dan kepemilikan senjata api, menegaskan melalui penerjemahnya bahwa ia masih presiden Venezuela, menurut laporan media setempat.

“Saya tidak bersalah. Saya seorang pria yang baik,” kata Maduro.

Senada, sang istri, Cilia Flores, juga mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan pidana.

Setelah sidang pada Senin, pasangan tersebut akan kembali dihadapkan ke muka pengadilan pada 17 Maret mendatang.

Sementara itu di Venezuela, Delcy Rodriguez, wakil presiden Maduro, resmi menjabat sebagai presiden sementara negara Amerika Selatan itu usai diambil sumpah.

Saat diambil sumpahnya, sang presiden wanita pertama Venezuela itu menyebut operasi militer AS di negaranya sebagai “agresi militer yang tidak sah terhadap tanah air kita”.

Ia juga mengaku prihatin atas “penculikan dua pahlawan yang saat ini tengah disandera”.

Sabtu lalu, Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Rodriguez menjabat sebagai pemimpin sementara untuk menggantikan Maduro.

Pendakwaan terhadap Maduro dan istrinya, yang ditangkap oleh personel AS di kediaman mereka pada Sabtu dini hari dan langsung dibawa ke New York, membuat semakin banyak pihak mempertanyakan apakah operasi tersebut sah menurut hukum internasional.

Pada Senin, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyelenggarakan rapat darurat, di mana China dan Rusia menegaskan kembali kecaman mereka terhadap serangan AS di Venezuela.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan prihatin atas sah atau tidaknya keputusan Presiden AS Donald Trump mengizinkan operasi di Venezuela itu.

“Saya sangat prihatin bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak dihargai,” kata Guterres dalam pernyataannya kala rapat.

Ia memperingatkan bahwa intervensi AS tersebut dapat menjadi preseden yang sangat buruk. Terlebih, hukum internasional, termasuk Piagam PBB, melarang “ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kesatuan wilayah atau kemerdekaan negara manapun”.

Sementara itu, respons masyarakat AS atas operasi tersebut tampak terbagi, dengan survei The Washington Post menunjukkan 40 persen dari 1.000 responden survei mendukung langkah Trump menangkap Maduro, sementara 42 persen lainnya menolak.