Pengadilan Tinggi Medan perberat hukuman mantan bendahara PUPR Nias Selatan jadi 4 tahun penjara

menggapaiasa.com, MEDAN –Pengadilan Tinggi (PT) Medan resmi memperberat hukuman bagi mantan bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan, Bazisokhi Buulolo.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Belanja Langsung (ABL) di Dinas PUPR Nisel untuk periode tahun 2018 hingga 2021.

Putusan banding ini mengubah vonis sebelumnya dari Pengadilan Negeri Medan yang hanya menjatuhkan hukuman selama tiga tahun penjara.

Putusan Majelis Hakim PT Medan Terkait Pidana Pokok dan Denda

Ketua Majelis Hakim PT Medan, Longser Sormin, dalam amar putusannya menegaskan bahwa terdakwa harus menjalani masa hukuman yang lebih lama di lembaga pemasyarakatan.

Selain pidana badan, terdakwa yang kini berusia 48 tahun tersebut juga dibebankan sanksi denda yang cukup besar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian negara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bazisokhi Buulolo dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sejumlah Rp100 juta subsider enam bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar," ucap Longser Sormin, Minggu (11/1/2026).

Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti dan Ancaman Sita Harta Benda

Majelis hakim juga mewajibkan Bazisokhi untuk mengembalikan uang pengganti (UP) atas kerugian keuangan negara yang telah ia nikmati secara pribadi.

Jika uang pengganti tersebut tidak segera dilunasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa memiliki wewenang penuh untuk melakukan penyitaan aset milik terdakwa.

"Jika terdakwa tidak membayar UP paling lama dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut," jelas Sormin.

"Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, dipidana (subsider) dua tahun penjara," tambahnya mengenai sanksi tambahan jika UP sebesar Rp391,5 juta tidak dibayarkan.

Rekam Jejak Kasus Korupsi dan Penangkapan Terdakwa setelah Menjadi Buronan

Dalam kasus ini, Bazisokhi terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mantan Kepala Dinas PUPR Nisel, Erwinus Laia, yang hingga saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Total kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan mereka mencapai angka Rp1,4 miliar.

Sebelum akhirnya divonis, Bazisokhi sempat melarikan diri dan menjadi buronan pihak kejaksaan selama kurang lebih satu tahun sejak 2024.

Pelarian tersebut berakhir pada Maret 2025 lalu ketika tim gabungan dari Kejari Nisel dan Kejari Binjai berhasil meringkusnya di Kota Binjai.

 

(cr17/menggapaiasa.com)

 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan