Normalisasi sungai hingga tanam pohon, strategi Cirebon dan Kuningan cegah banjir

AKSARA JABAR — Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sepakat memperkuat langkah pencegahan banjir secara terpadu dari wilayah hulu hingga hilir usai banjir melanda Cirebon pada Desember 2025.

Bupati Cirebon Imron, di Jagara - Kuningan, Jumat 2 Januari 2025, menyatakan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial karena wilayahnya berada di hilir dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan di Kabupaten Kuningan sebagai daerah hulu.

Ia menegaskan kondisi ekosistem di kawasan hulu berpengaruh langsung terhadap besarnya debit air yang mengalir ke wilayah hilir, terutama saat curah hujan meningkat.

Menurut Imron, kelestarian alam di wilayah hulu menjadi kunci utama dalam upaya pengendalian banjir yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian bersama, kata dia, adalah maraknya bangunan liar di bantaran sungai dan kawasan resapan air, baik di hulu maupun hilir.

Bangunan tersebut dinilai menghambat aliran air sekaligus mengurangi fungsi resapan, sehingga meningkatkan risiko banjir saat hujan deras.

Sebagai langkah konkret, kedua daerah sepakat melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan guna meningkatkan daya serap air.

Pemkab Cirebon juga akan memperkuat pengendalian sungai melalui program normalisasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.

Bupati Cirebon menegaskan sanksi tegas akan diterapkan bagi masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai karena kebiasaan tersebut menjadi pemicu banjir.

Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menilai pembangunan kolam retensi di wilayah hulu perlu dipercepat agar aliran air hujan tidak langsung menuju hilir.

Pemkab Kuningan, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Bupati Kuningan mengakui tantangan penanganan banjir semakin kompleks seiring kondisi cuaca yang kian sulit diprediksi.

Meski demikian, Dian menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan data BMKG, ia mengungkapkan intensitas hujan masih berpotensi terjadi hingga April 2026, sehingga kewaspadaan bersama perlu terus ditingkatkan.***