Ini alasan Partai Gerindra dukung usulan kepala daerah dipilih DPRD

PR TANGERANG - Dinamika politik tanah air menghangat dengan munculnya wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan agar Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing wilayah.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius untuk diterapkan di masa mendatang.

Demi Efisiensi dan Anggaran yang Lebih Produktif

Salah satu poin utama yang disoroti Gerindra adalah efisiensi, terutama soal "kocek" negara yang harus dikuras setiap kali pesta demokrasi lima tahunan digelar. Sugiono memaparkan data perbandingan yang cukup mencengangkan.

Pada tahun 2015, dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada tercatat hampir Rp7 triliun. Namun, angka ini melonjak drastis pada Pilkada 2024 yang menembus angka lebih dari Rp37 triliun.

"Ini merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat," ujar Sugiono, Senin 29 Desember 2025.

Hapus Hambatan 'Ongkos Politik' Mahal

Tak hanya soal anggaran negara, Gerindra juga menyoroti mahalnya biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Sugiono yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini menilai, ongkos politik yang selangit seringkali menjadi penghalang bagi sosok berkualitas untuk maju memimpin daerah.

"Kita harus cari cara supaya orang-orang yang benar-benar punya kemampuan mengabdi tidak dihalangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," tambahnya.

Tetap Demokratis dan Minim Polarisasi

Banyak pihak khawatir pemilihan lewat DPRD akan mencederai demokrasi. Namun, Gerindra menilai esensi demokrasi tetap terjaga karena anggota legislatif adalah pilihan rakyat langsung. Justru, pemilihan di tingkat DPRD dianggap bisa meminimalisir polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat yang sering terjadi pasca-Pilkada langsung.

Meskipun mendukung, Gerindra menegaskan bahwa proses ini harus dikaji secara mendalam dan melibatkan semua elemen masyarakat. Transparansi tetap menjadi kunci utama agar aspirasi konstituen tetap tersalurkan dengan baik.

"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," pungkas Sugiono. ***