Dikukuhkan Wabup Sorong Selatan,Pokja PUG Siap Jadi Motor Utama Penguatan Kesetaraan Gender

Ringkasan Berita:

• Anggota yang dilantik merupakan perwakilan Perangkat Daerah (PD) lingkup Kabupaten Sorong Selatan.  
• Keberadaan Pokja PUG sebagai motor utama memperkuat implementasi keadilan dan kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan daerah.
• Tugas Pokja PUG mencakup koordinasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, analisis kebijakan dan penyediaan data terpilah, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gender di setiap PD.

 

menggapaiasa.com, TEMINABUAN - Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Sorong Selatan dikukuhkan Wakil Bupati (Wabup) Yohan Bodory di Aula Bappeda Sorong Selatan, Selasa (2/12/2025).

Anggota yang dilantik merupakan perwakilan Perangkat Daerah (PD) lingkup Kabupaten Sorong Selatan.  

Wakil Bupati Yohan Bodory menegaskan, keberadaan Pokja PUG sebagai motor utama memperkuat implementasi keadilan dan kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan daerah.

Pengukuhan dirangkai dengan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

“Saya berharap Pokja PUG dapat bekerja sinergis, menjadi jembatan komunikasi, dan memastikan semangat kesetaraan gender benar-benar terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan di Sorong Selatan,” ujar Yohan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sipora Hombore menyampaikan, pengukuhan Pokja PUG adalah tindak lanjut memastikan kebijakan pembangunan daerah responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.

Sipora bilang, tugas Pokja PUG mencakup koordinasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, analisis kebijakan dan penyediaan data terpilah, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gender di setiap PD.

“Pokja PUG itu wadah konsultasi sekaligus penggerak strategis. Kami ingin memastikan alokasi sumber daya itu adil dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama perempuan,” katanya.

Ia mengatakan, PD teknis harus mulai mengalokasikan program lebih berpihak kepada perempuan, mengingat isu pendidikan, kesehatan, hingga representasi perempuan di ruang kebijakan masih menjadi tantangan di tingkat lokal.

Sipora menyampaikan pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan usai sosialisasi dan pengukuhan tersebut. 

Langkah pertama adalah mengevaluasi SDM internal dinas, terutama tenaga yang ditempatkan pada bidang teknis.

“SDM di dinas pemberdayaan perempuan harus benar-benar punya kemampuan teknis yang kuat. Ini penting untuk mendukung saya sebagai pimpinan, sekaligus memastikan pelaksanaan PUG berjalan maksimal,” ujarnya.

Seluruh pengurus Pokja PUG akan dievaluasi setiap tiga bulan. 

Mereka juga akan mempercepat pemenuhan indikator menuju kabupaten/kota layak anak. (menggapaiasa.com/astri)