Armada Sumud Global Bertolak ke Gaza untuk Menembus Blokade Israel

Puluhan kapal yang membawa ratusan aktivis dari 44 negara akan berpartisipasi dalam Armada Sumud Global yang akan bertolak ke Gaza dari Spanyol pada Ahad 31 Agustus 2025. Sumud berarti "kegigihan" dalam bahasa Arab.

Komite Internasional untuk Mematahkan Pengepungan di Gaza mengatakan pada Sabtu seperti dilansir Anadolu, bahwa Armada Sumud Global akan memulai perjalanannya pada Ahad dari Barcelona, diikuti dengan keberangkatan kedua pada Kamis pekan depan dari Tunisia, untuk menentang blokade Israel terhadap wilayah Palestina tersebut.

Para peserta akan berupaya menantang blokade laut Israel dan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan, termasuk makanan, obat-obatan, dan susu formula bayi, kepada warga Palestina di Gaza yang kelaparan.

Seperti dilansir situs berita Qodsna, aktivis lingkungan Swedia Greta Thunberg dan politikus sayap kiri Portugal Mariana Mortagua akan berada di antara ratusan orang dari 44 negara yang akan berangkat dari beberapa pelabuhan di Eropa ke Gaza sebagai bagian dari Armada Sumud Global.

Peserta lainnya termasuk aktris Amerika Serikat Susan Sarandon, aktor Irlandia Liam Cunningham, mantan wali kota Barcelona Ada Colau, dan Mandla Mandela, cucu mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela.

Komite tersebut menekankan bahwa konvoi tersebut "bukan hanya kapal simbolis yang membawa bantuan, tetapi juga pesan kemanusiaan yang kuat" yang mencerminkan tekad global untuk mengakhiri pengepungan.

"Setiap kapal membawa seruan harapan bagi Gaza dan suara global yang menuntut segera diakhirinya blokade dan ketidakadilan," demikian pernyataan tersebut.

Armada Sumud Global menyatukan empat inisiatif: Armada Sumud Maghreb, Gerakan Global ke Gaza, Koalisi Armada Kebebasan, dan Sumud Nusantara.

Dalam sebuah pernyataan, komite tersebut menggambarkan armada tersebut sebagai protes dunia terhadap "pengepungan dan genosida" di Gaza, menuduh lembaga-lembaga internasional "gagal dan terlibat."

Para penyelenggara kampanye anti-pengepungan terbaru ini telah mendesak pemerintah internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan armada mereka—yang terbesar hingga saat ini—untuk mencapai Gaza.

Israel telah menggagalkan berbagai upaya serupa selama 15 tahun blokade di Gaza, termasuk penyerbuan oleh pasukan khususnya pada 2010 yang menewaskan setidaknya sembilan aktivis Turki.

Penyelenggara mengatakan upaya ini merupakan kelanjutan dari upaya-upaya sebelumnya untuk menentang blokade tersebut, termasuk yang dilakukan oleh kapal Turki Mavi Marmara pada 2010 dan misi kapal-kapal Al-Dhamir, Madleen, dan Handala tahun ini.

"Kewenangan untuk menekan Israel agar membiarkan armada itu lewat ada di tangan politikus," kata Saif Abukeshek, salah satu penyelenggara.

"Mereka perlu bertindak untuk membela hak asasi manusia dan menjamin perjalanan yang aman bagi armada ini," ujar warga Palestina yang tinggal di Spanyol itu pada Kamis.

Juni lalu, pasukan angkatan laut Israel naik dan menyita sebuah kapal pesiar berbendera Inggris yang membawa Thunberg, di antara kapal-kapal lainnya.

Armada Sumud datang di saat pasukan pendudukan Israel meningkatkan Operasi Gideon's Chariots 2, sebuah kampanye pendudukan dan pembersihan etnis di Gaza yang didukung oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump.

Pasukan angkatan laut Israel mencegat kapal bantuan Handala pada 26 Juli saat mendekati pantai Gaza dan mengawalnya ke Pelabuhan Ashdod. Kapal tersebut telah mencapai sekitar 70 mil laut dari Gaza, melampaui jarak yang ditempuh oleh Madleen, yang mencapai 110 mil sebelum dihentikan, menurut komite tersebut.

Israel telah membunuh hampir 63.400 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer telah menghancurkan daerah kantong tersebut, yang sedang menghadapi kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di daerah kantong tersebut.