Trump Sebut Ada Juragan yang Siap Beli TikTok di AS

menggapaiasa.com, Jakarta -Kesepakatan TikTok dengan Amerika Serikat (AS) akan mulai dirundingkan pekan ini. Presiden AS Donald Trump mengaku memiliki beberapa kesepakatan untuk penjualan aplikasi video pendek ini.

"Saya pikir kita akan mulai hari Senin atau Selasa untuk berbicara dengan Cina diwakili Presiden Xi atau salah satu perwakilannya. Namun, kita akan mendapatkan kesepakatan,” kata Donald Trump kepada para wartawan di Air Force One, seperti dikutip dari CNA, 5 Juli 2025.

Ketika ditanya seberapa yakinnya ia bahwa Tiongkok akan menyetujui kesepakatan itu, Trump mengaku memiliki hubungan baik dengan Presiden Xi.

"Saya tidak yakin, tetapi saya pikir begitu. Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang baik, dan saya pikir itu baik untuk mereka. Saya pikir kesepakatan itu baik untuk Tiongkok dan baik untuk kita,” kata dia.

Seperti dkutip dari Antara, 30 Juni 2025, Trump juga menyebut beberapa orang kaya di AS akan membeli TikTok, agar bisa memenuhi syarat aplikasi itu bisa beroperasi dalam jangka panjang di AS.

"Ngomong-ngomong, kita sudah punya pembeli untuk TikTok," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu pagi seperti disiarkan oleh Techcrunch, Minggu, 29 Juni 2025.

Namun, Trump menolak membagikan lebih banyak detail tentang pembeli tersebut, dan dia akan mengungkapkan identitas mereka dalam dua pekan ke depan.

Kilas Balik Pemblokiran TikTok

Pada 2024, Kongres Amerika mengesahkan Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) yang mewajibkan TikTok untuk memisahkan diri dari kepemilikan ByteDance atau menghadapi larangan beroperasi.

Undang-Undang tersebut memberikan waktu hingga Januari 2025 untuk menyelesaikan proses divestasi dengan satu kali opsi perpanjangan selama 90 hari. Karena tak mengambil opsi divestasi larangan sempat diberlakukan pada 2025. Sebanyak lebih dari 170 juta pengguna TikTok di Amerika Serikat sempat mengalami pemadaman (black out) aplikasi selama 13 jam.

Namun, segera setelah dilantik sebagai presiden pada Januari, Trump menunda pelarangan tersebut. Setelah penundaan pertama berakhir, Trump mengeluarkan perintah eksekutif kedua memperpanjang tenggat waktu selama 75 hari tambahan. Hingga perpanjangan ketiga kalinya, kedua negara belum mencapai kesepakatan.

Ananda Ridho Sulistya berkontribusi dalam penulisan artikel ini