Pemprov Sulteng Serahkan Rencana Strategis Infrastruktur ke Komisi V DPR RI

Pihak Pemprov Sulawesi Tengah mengajukan beberapa ide penting tentang pengembangan fasilitas umum dan pelayanan esensial ke Komisi V DPR RI selama melakukan kunjungan kerja di ruang Polibu, kantor Gubernur Sulteng, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025.

Rancangan tersebut meliputi pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, serta sumber daya air, termasuk juga pemecahan masalah hunian setelah terjadi musibah.

Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H.Anwar Hafid,M.Si menyampaikan keprihatinan atas keadaan infrastrukturnya yang mencakup jalanan nasional panjang dan tersebar di daerahnya, termasuk beberapa dari jalannya yang menjadi bagian dari jaringan jalan terpanjang di tanah air ini. Dia memberikan penghargaan kepada pihak berwenang di Jakarta karena telah meneruskan usaha dalam hal konstruksi dan pemeliharaan, tetapi juga menekankan bahwa ada sebagian batasan penting yang belum mendapat cukup penanganan, contohnya adalah rute jalan untuk sampai ke Gorontalo melewati kawasan utara Provinsi Sulawesi Tengah.

"Rencana belanja untuk perawatan masih tidak cukup mengingat panjang total jalan nasional yang tersedia. Hal ini merupakan hambatan utama bagi kami dalam mempertahankan standar kualitas serta keselamatan jalur transportasi darat kita," ungkap Gubernur Dr.Anwar Hafid pada acara itu.

Hadirmen juga di acara itu adalah Wakil Ketua Komisi V DPR RI dan Sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri, Andi Iwan Darmawan Aras, bersama dengan beberapa anggota Komisi V yang lain.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dr. Anwar Hafid menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan penggunaan pelabuhan, terutama Pelabuhan Donggala di mana terminal penumpangnya telah setarap dengan bandara tetapi belum bisa berfungsi penuh karena masalah sosial.

Pada saat yang sama, Pelabuhan di Banggai Kepulauan dipandang sebagai lokasi yang sangat penting bagi hubungan antar-pulau di daerah tersebut. Dia mengungkapkan harapan agar pembangunan pelabuhan ini dapat direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam program prioritas nasional, setelah sebelumnya tertolak akibat pemotongan anggaran demi efisiensi.

Salah satu usulan yang muncul adalah meningkatkan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu menjadi bandara internasional dengan jenis spesifik. Ini dipandang penting untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja asing dan aliran barang-barang, terutama karena ada banyak aktivitas industri di Morowali serta adanya sejumlah besar pekerja asal Tiongkok.

"Mereka saat ini masih memasuki area tersebut melalui Makassar atau Manado. Kota Palu tidak dilintasi. Apabila tingkat keamanan bandara ditingkatkan, hal itu akan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi serta mengembangkan wilayah industri," ungkap Gubernur Dr. Anwar Hafid.

Dia mengungkapkan pula bahwa beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah sudah dilengkapi dengan bandara domestik untuk mendukung pariwisata dan pengembangan wilayah. Akan tetapi, Kabupaten Banggai Laut merupakan satu-satunya area yang masih belum mempunyai bandara, hal ini diyakininya harus menjadi prioritas utama.

Dalam bidang sumber daya air, Gubernur menyebut bahwa banyak sekali jaringan irigasi yang telah rusak karena umurnya yang sudah cukup lama, kebanyakan dari tahun 1980-an. Dia juga menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk merestorasi fasilitas tersebut guna meningkatkan sektor pertanian serta mencapai visi menjadikan Sulteng sebagai daerah penghasil bahan pangan utama.

Di bidang perumahan, ia menggarisbawahi bahwa masih ada ribuan penduduk yang merupakan korban bencana tahun 2018 yang tetap mendiami hunian darurat (Huntara), terutama di wilayah Palu dan Donggala. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya keras dalam mencari lokasi untuk pemindahan secara definitif, akan tetapi hal ini terganjal oleh pembatasan anggaran pada skala nasional.

Gubernur menyebutkan pula tentang kerjasama diantara Pemerintah Provinsi dengan beberapa perusahaan besar seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), untuk melakukan perbaikan pada jalan nasional yang melewati area industrial tersebut. Dia menjelaskan, “Apabila kita tidak membuat flyover, maka tanggung jawab ini akan diberikan kepada perusahaan untuk membenahi jalannya. Hal ini dapat membantu penghematan anggaran dari APBN,” katanya.

Sebagai komponen dalam strategi pengembangan jangka menengah, Gubernur mengungkapkan program prioritas dengan nama "9 Berani", sebuah akronim untuk Bersama Anwar-Reny. Prioritas pokok bagi Komisi V mencakup program Berani Lancar yang berfokus pada peningkatan dan integrasi fasilitas infrastruktur. Di samping itu, sedang dikerjakan pula program Berani Cerdas (bidang pendidikan tingkat lanjut) serta Berani Sehat (penyediaan pembiayaan BPJS menuju Universal Health Coverage/ UHC).

Pada penutupan rapat, Gubernur mengonfirmasi bahwa Pemprov siap untuk menunjukkan rincian program serta usulannya secara langsung kepada Kementerian yang bersangkutan melalui Komisi V DPR RI.

Acara tersebut juga disambut oleh berbagai pejabat lokal, termasuk wakil dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali, serta Wakil Wali Kota Palu yang ikut mengungkapkan harapannya terkait pengembangan infrastruktur di kawasan mereka masing-masing. ***