Puan Menegaskan Komitmen Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina sebagai Presiden ke-19 OKI

menggapaiasa.com - Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi terpilih sebagai Presiden Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang ke-19. Dia mengarahkan sidang pleno Konferensi Parlementer dari negara-negara anggota Organisasi Kerja SamaIslam (OKI), yaitu Kongres PUIC ke-19, di komplek gedung parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Rabu (14/05).

Puan mengungkapkan bahwa Indonesia bertekad menanggapi beberapa masalah global yang memberi dampak pada negara-negara anggota OKI, di mana hal ini mencakup pula dukungan terhadap pertempuran kemerdekaan Palestina.

"Pemecahan masalah Palestina seharusnya dicapai lewat jalur yang adil serta meningkatkan kolaborasi di antara negara-negara Muslim," ungkap Puan.

Konferensi PUIC ke-19 disertai oleh perwakilan legislatif dari 37 negara anggota OKI. Dia menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat kira-kira 500 anggota tim delegasi yang menghadiri acara tersebut, juga melibatkan beberapa negara sebagai pengamat.

" Kami bertemu untuk membahas masalah-masalah yang signifikan dan vital terkait keberadaan komunitas di negeri-negeri Muslim serta negara lainnya yang sebagian besar penduduknya beragama Islam," katanya.

Puan menyebutkan tentang jutaan Muslim di seluruh dunia yang mencapai angka dua miliar jiwa. Dia menjelaskan bahwa jumlah orang Muslim sudah memimpin sekitar 25 persen dari total populasi global.

"Ideally, we can become a new force for world order. Ada suatu saat di mana Islam memiliki potensi untuk menjadi kekuatan baru dunia. Kami merupakan tenaga penggerak peradaban yang mengutamakan kesatuan umat," jelas Puan.

"Islam merupakan suatu peradaban yang menghormati keragaman dan pluralisme, seperti yang dapat dilihat dalam Piagam Madinah. Tidak hanya itu, Islam juga sempat meraih puncak kesuksesan dan kemuliaan yang memproduksi filosof, ahli sains, serta engineer yang turut mendorong pertumbuhan teknologi dan budaya global," lanjutnya.

Namun begitu, Puan mengatakan bahwa berbagai macam hambatan baik bersifat lokal maupun internasional sedang mendominasi negara-negara Muslim serta negeri dengan populasi Muslim terbesar ketika mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai entitas yang memiliki pengaruh di kancah global.

"Di tingkat nasional, kami masih harus merespons banyak pertanyaan dari masyarakat tentang kemampuan kita dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, terbuka, dan bertanggung jawab," tandasnya.