Prabowo: TNI dan Polri Punya Peran Penting dalam Kesuksesan Reformasi

menggapaiasa.com , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengklaim, TNI Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian penting dalam mendukung pergerakan reformasi tahun 1998.

Itu dikemukakan oleh Kepala Negara saat menghadiri acara halal bihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, pada hari Selasa, 6 Mei 2025.

"Tokoh-tokoh dari TNI dan Polri lah yang telah mendukung reformasi ini," ujar Prabowo.

Mantan pemimpin Jenderal Kopassus tersebut awalnya enggan menyatakan bahwa TNI dianggap sebagai diktator saat menguasai suatu negeri. Sesuai dengan pendapat Menteri Pertahanan itu, dalam catatan sejarah global, tak pernah ada pasukan militer yang pensaran meninggalkan arena politik.

Dia kemudian menyinggung gerakan reformasi 1998. Menurut dia, reformasi tidak akan berhasil bila TNI dan Polri tidak mundur.

Prabowo juga mengklaim, masyarakat Indonesia puas dengan militer. Kepuasan itu dibuktikan dari sejumlah survei kepuasan publik yang menempatkan TNI di tempat tertinggi.

"Dan maaf sekarang kalau di survei rakyat Indonesia mana institusi yang paling puas. Teratas adalah TNI," kata dia.

Gerakan Reformasi 1998, sering disebut sebagai Gerakan Mahasiswa 1998, adalah puncak dari berbagai gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan di Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998, setelah menjabat selama 32 tahun.

Dua alasan utama terjadinya reformasi adalah adanya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta dwi fungsi ABRI yang melibatkan TNI berperan ganda di bidang pemerintahan. Gerakan reformasi ini dipicu oleh beberapa kelompok dari kalangan masyarakat seperti pelajar, pekerja, umum, dan para pemimpin yang mendukung demokrasi.

Di bulan Mei 1998, Soeharto yang sudah memimpin selama tiga puluh dua tahun akhirnya mengundurkan diri dari kepresidenan. Aksi para mahasiswa yang menolak pidato soal tanggung jawab Soeharto di gedung DPR/MPR merupakan faktor penekanan utamanya. Walaupun begitu, tanggal 11 Maret 1998 itu sendiri, Soeharto bersama dengan BJ Habibie masih dicalonkan untuk posisi presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pada 14 Maret 1998, keduanya mendirikan 'Kabinet Pembangunan VII'.