ASN Pemprov Bali Terjaring Kasus Selingkuh, Secara Langsung Dipecat; Koster Minta Dinas Pendidikan Waspadai Hal Serupa

menggapaiasa.com, DENPASAR – Sebanyak 4.351 pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 89 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) milik Pemprov Bali dilantik dalam acara panggungan terbuka yang diselenggarakan di Panggung Terbuka Ardha Candra, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya Provinsi Bali pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025.

Gubernur Bali, Wayan Koster secara langsung mengeluarkan surat keputusan untuk penunjukkan pegawai PPPK dan CPNS yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk formasi tahun anggaran 2024.

"Ini merupakan hari yang amat signifikan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja karena surat keputusan tersebut memberikan kejelasan tentang masa depan mereka dalam karir," terang Koster.

Pada acara "Gubernur Menyapa ASN", Gubernur Koster berbicara secara langsung dengan Direktur BPD Bali yang hadir, yaitu Nyoman Sudharma.

Apabila terdapat antara P3K atau CPNS yang telah dilantik kemarin memperoleh Surat Keputusan guna mengajukan angsuran, sebaiknya mereka diberikan prioritas.

"Sebab telah mendapatkan surat keputusan, lanjutkan mengajukan pinjaman apapun untuk mobil, mencicil rumah dan hal lainnya yang didorong untuk diberikan," tambahnya.

Permintaan Koster agar diberikan keringanan angsuran untuk PPKP dan CPNS yang baru mendapatkan Surat Keputusan dengan suku bunga yang rendah.

"Yang terpenting adalah BPD masih menguntungkan. Agar karyawan kami merasa lebih nyaman," kata Koster.

Selain itu, Koster pun memberi arahan secara langsung kepada para pejabat untuk memantau bawahannya dengan cermat.

Malahan, peringatan agar tidak terjadi perselingkuan.

"Di tempat kerja, mohon pengawasan kepala dinas terhadap para pekerjanya secara hati-hati. Jangan sampai ada yang bermain-main dengan hubungan di lingkungan kantor. Ya, waspadalah, telah beredar beberapa desas-desus," tegasnya.

Gubernur berkedudukan dua masa jabatan ini memperingatkan akan mencopot kepala dinas serta staf yang ketahuan berselingkuh dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Bali.

"Kepala dinas beserta stafnya yang berselingkuh, secara langsung saya pecatkan. Aku mendapat informasi tersebut. Di Dinas Pendidikan terdapat perilaku tidak pantas, aku sudah mengetahui hal ini. Siapa pun yang terlibat dalam perselingkuan ini, ku ketahui," katanya dengan nada menyindir.

ASN diharapkan untuk berani mengajukan laporan apabila menemukan adanya perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh pegawai tingkat atas atau jabatan tertinggi.

Koster mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah menerapkan sistem pengawasan yang sangat ketat, termasuk dengan pembentukan tim penyamaran yang dipimpinnya guna memantaunya kegiatan Aparatur Sipil Negara diluar jangkauan pengawasan resmi.

"Saya memiliki sebuah tim fiktif yang mengawasi semuanya. Tidak seorangpun mengetahui hal ini. Betul, tidak ada satupun yang menyadarinya. Oleh karena itu, jangan sampai kejadian tersebut berulang," tandasnya.

Dia mendorong semua PNS agar tetap menjunjung tinggi etika serta membentuk aparatur sipil negara yang berdedikasi.

Marilah kita membangun birokrasi pemerintahan di Propinsi Bali secara efektif, tanpa korupsi, dengan semangat yang kuat serta performa yang luar biasa. Demikian saya ucapkan.